Wapres: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Berhenti di Seremonial dan Administratif
loading...
Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin mengatakan bahwa komitmen pemberantasan korupsi tidak hanya berhenti pada hal-hal seremonial ataupun administratif. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin mengatakan bahwa komitmen pemberantasan korupsi tidak hanya berhenti pada hal-hal seremonial ataupun administratif. Dia ingin agar komitmen itu benar-benar terwujud dalam kerja nyata.
Hal ini disampaikan pada acara Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
"Untuk itu, komitmen pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada hal-hal yang bersifat seremonial ataupun administratif. Roadmap Reformasi Birokrasi, predikat WTP, pakta integritas, maupun anugerah WBK dan WBBM, seluruhnya harus termanifestasikan ke dalam budaya kerja organisasi dan pelayanan publik yang prima," ujarnya, Senin (20/12/2021)
Dia mengatakan segala upaya nyata harus terus diselenggarakan oleh unit-unit kerja di bawah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. "(Ini) agar masyarakat dapat menikmati beragam pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah, dan inklusif," ujarnya.
Maruf mengatakan bahwa saat ini adalah kesempatan yang baik untuk introspeksi bagi seluruh pemangku kepentingan yang hadir. "Untuk terus berbenah memperbaiki kualitas karakter diri dan organisasi," ucapnya.
Pada kesempatan itu, Ma'ruf juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh instansi penerima penghargaan predikat Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
"Predikat ini tidak saja sebagai wujud apresiasi tetapi juga melambangkan komitmen unit kerja saudara untuk senantiasa menjadi ikon birokrasi yang melayani, sekaligus bersih dan bebas dari korupsi," pungkasnya.
Hal ini disampaikan pada acara Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
"Untuk itu, komitmen pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada hal-hal yang bersifat seremonial ataupun administratif. Roadmap Reformasi Birokrasi, predikat WTP, pakta integritas, maupun anugerah WBK dan WBBM, seluruhnya harus termanifestasikan ke dalam budaya kerja organisasi dan pelayanan publik yang prima," ujarnya, Senin (20/12/2021)
Dia mengatakan segala upaya nyata harus terus diselenggarakan oleh unit-unit kerja di bawah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. "(Ini) agar masyarakat dapat menikmati beragam pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah, dan inklusif," ujarnya.
Maruf mengatakan bahwa saat ini adalah kesempatan yang baik untuk introspeksi bagi seluruh pemangku kepentingan yang hadir. "Untuk terus berbenah memperbaiki kualitas karakter diri dan organisasi," ucapnya.
Pada kesempatan itu, Ma'ruf juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh instansi penerima penghargaan predikat Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
"Predikat ini tidak saja sebagai wujud apresiasi tetapi juga melambangkan komitmen unit kerja saudara untuk senantiasa menjadi ikon birokrasi yang melayani, sekaligus bersih dan bebas dari korupsi," pungkasnya.
(kri)
Explore More