Menaikkan Indeks Berbangsa 2022

Dengan demikian, kualitas demokrasi kita dinilai menurun karena belum mampu memaksimalkan praksis nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Apalagi jika didasarkan pada “demokrasi Pancasila”, di mana demokrasi harus memuat sila-sila Pancasila, dari ketuhanan hingga keadilan sosial. Maka, kualitas demokrasi masih jauh dari parameter Pancasila.

Kelima, kehidupan ekonomi. Meskipun ujung dari sila Pancasila ialah keadilan sosial, namun negeri ini masih dilanda ketimpangan ekonomi. Bahkan di masa pandemi, ketimpangan antara si miskin dan si kaya makin naik. Badan Pusat Statistik (BPS) misalnya menyatakan bahwa ketimpangan atau gini ratio di Indonesia naik dari 0,381 pada Maret 2020, menjadi 0,384 pada Maret 2021. Naiknya ketimpangan ini disebabkan oleh siklus kekayaan yang berputar hanya di lingkaran elite, meskipun bangsa tengah terlilit wabah. Hal ini yang membuat Bank Pembangunan Asia (ADB) menilai ketimpangan ekonomi di Indonesia naik 1,4% per-tahun.

Menaikkan Indeks pada 2022
Berdasarkan penilaian lima kehidupan berbangsa dalam kerangka lima persoalan Pancasila, kita harus melakukan penaikan indeks kehidupan berbangsa pada 2022. Demi kebutuhan ini, Pancasila memang harus diamalkan, baik secara agensial (manusia) maupun institusional.

Hal ini sekaligus memerlukan perbaikan pemahaman kita terhadap ideologi bangsa ini. Sebab Pancasila bukan hanya dasar legal negara, apalagi sebatas simbol seremoni dan program pemerintah yang cenderung formalistik. Pancasila adalah jalan dan cara hidup yang menaikkan kualitas hidup berbangsa, sebagai cara kita menaikkan kualitas hidup personal, tidak hanya di hadapan manusia, namun di hadapan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan menjadikan Pancasila sebagai ukuran praktik hidup, maka kualitas kehidupan personal, sosial dan kenegaraan bisa menaik. Indeks kehidupan berbangsa, baik kehidupan keagamaan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi dan ekonomi pun bisa menaik dari tahun ke tahun. Semoga!