Mengenal Instrumen Nilai Ekonomi Karbon, Upaya Pemerintah Mengurangi Emisi Karbon dan Menanggulangi Climate Change
Selasa, 14 Desember 2021 - 10:46 WIB
loading...
A
A
A
Kemudian, instrumen NEK non-perdagangan di antaranya adalah pengenaan pajak karbon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang juga disahkan pada tanggal 29 Oktober lalu. Pajak karbon merupakan pajak yang dikenakan atas pemakaian bahan bakar berbasis karbon ataupun yang menghasilkan sumber emisi karbon. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan "emisi karbon" adalah emisi karbon dioksida ekuivalen (CO2e).
Berdasarkan UU HPP, pajak karbon akan diterapkan secara bertahap berdasarkan peta jalan (roadmap) yang akan memuat strategi penurunan emisi karbon dalam Nationally Determined Contribution (NDC), sasaran sektor prioritas, serta kesiapan kondisi ekonomi negara. Peta jalan pajak karbon tersebut juga akan turut memperhatikan perkembangan pasar karbon serta pembangunan energi baru terbarukan (EBT).
Pada Bab VI UU HPP Pasal 13, pengenaan tarif pajak karbon yang ditetapkan yaitu sebesar Rp30 per kilogram karbon CO2e. Namun, rencana awal pengenaan tarif pajak karbon dalam draft RUU KUP dua kali lipat lebih tinggi yaitu sebesar Rp75 per kilogram CO2e. Tarif pajak karbon yang ditetapkan tersebut jauh di bawah rekomendasi World Bank dan IMF untuk negara berkembang, yaitu antara US$ 35 - US$ 100 per ton atau sekitar Rp507.500 - Rp1,4 juta per ton, dengan asumsi kurs Rp14.500 per US$.
Menurut Cut Nurul Aidha, ekonom The PRAKARSA, keputusan pemerintah untuk menetapkan harga Rp30 per kilogram karbon CO2e dianggap terlalu rendah jika dibandingkan Singapura yang mengenakan tarif sebesar US$ 0.0040 per kilogram C02e atau sekitar Rp56.89 per kilogram CO2e. Padahal jumlah emisi yang dihasilkan Singapura jauh di bawah Indonesia. Walaupun tarif pajak karbon Rp30 per kilogram karbon CO2e merupakan langkah maju, namun tarif yang ditetapkan masih terlalu rendah jika dibandingkan dengan emisi karbon yang dihasilkan Indonesia.
Dalam implementasinya, perdagangan karbon sebenarnya lebih mudah dan memungkinkan dibandingkan pajak karbon. Hal tersebut dikarenakan perdagangan karbon menawarkan insentif ekonomi kepada industri sebagai imbalan atas pengurangan emisi, sementara pengenaan pajak karbon secara langsung justru dapat membatasi ruang gerak pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, untuk tahap awal yaitu mulai 1 April 2022, pengenaan pajak karbon akan diterapkan pada sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara dengan menggunakan mekanisme cap-and-tax.
Pada tahun 2025 dan seterusnya, implementasi perdagangan karbon akan dimulai secara penuh dengan perluasan sektor pemajakan pajak karbon sesuai kesiapan masing-masing sektor yang mampu berkontribusi untuk green economy Indonesia. Dengan demikian, pengenaan pajak karbon akan tetap menunggu seluruh infrastruktur dari carbon market dan carbon registry terlebih dahulu. Penerapan pajak karbon juga akan mengedepankan prinsip keadilan (just) dan keterjangkauan (affordable) bagi masyarakat serta dengan memperhatikan iklim berusaha.
Berdasarkan UU HPP, pajak karbon akan diterapkan secara bertahap berdasarkan peta jalan (roadmap) yang akan memuat strategi penurunan emisi karbon dalam Nationally Determined Contribution (NDC), sasaran sektor prioritas, serta kesiapan kondisi ekonomi negara. Peta jalan pajak karbon tersebut juga akan turut memperhatikan perkembangan pasar karbon serta pembangunan energi baru terbarukan (EBT).
Pada Bab VI UU HPP Pasal 13, pengenaan tarif pajak karbon yang ditetapkan yaitu sebesar Rp30 per kilogram karbon CO2e. Namun, rencana awal pengenaan tarif pajak karbon dalam draft RUU KUP dua kali lipat lebih tinggi yaitu sebesar Rp75 per kilogram CO2e. Tarif pajak karbon yang ditetapkan tersebut jauh di bawah rekomendasi World Bank dan IMF untuk negara berkembang, yaitu antara US$ 35 - US$ 100 per ton atau sekitar Rp507.500 - Rp1,4 juta per ton, dengan asumsi kurs Rp14.500 per US$.
Menurut Cut Nurul Aidha, ekonom The PRAKARSA, keputusan pemerintah untuk menetapkan harga Rp30 per kilogram karbon CO2e dianggap terlalu rendah jika dibandingkan Singapura yang mengenakan tarif sebesar US$ 0.0040 per kilogram C02e atau sekitar Rp56.89 per kilogram CO2e. Padahal jumlah emisi yang dihasilkan Singapura jauh di bawah Indonesia. Walaupun tarif pajak karbon Rp30 per kilogram karbon CO2e merupakan langkah maju, namun tarif yang ditetapkan masih terlalu rendah jika dibandingkan dengan emisi karbon yang dihasilkan Indonesia.
Dalam implementasinya, perdagangan karbon sebenarnya lebih mudah dan memungkinkan dibandingkan pajak karbon. Hal tersebut dikarenakan perdagangan karbon menawarkan insentif ekonomi kepada industri sebagai imbalan atas pengurangan emisi, sementara pengenaan pajak karbon secara langsung justru dapat membatasi ruang gerak pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, untuk tahap awal yaitu mulai 1 April 2022, pengenaan pajak karbon akan diterapkan pada sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara dengan menggunakan mekanisme cap-and-tax.
Pada tahun 2025 dan seterusnya, implementasi perdagangan karbon akan dimulai secara penuh dengan perluasan sektor pemajakan pajak karbon sesuai kesiapan masing-masing sektor yang mampu berkontribusi untuk green economy Indonesia. Dengan demikian, pengenaan pajak karbon akan tetap menunggu seluruh infrastruktur dari carbon market dan carbon registry terlebih dahulu. Penerapan pajak karbon juga akan mengedepankan prinsip keadilan (just) dan keterjangkauan (affordable) bagi masyarakat serta dengan memperhatikan iklim berusaha.
Lihat Juga :
