Pemetaan Cepat Geoheritage di Kawasan Lindung Merapi
Jum'at, 03 Desember 2021 - 10:19 WIB
loading...
A
A
A
Mencegah potensi negatif yang bakal terjadi jika kawasan geoheritage tak dikelola dengan baik, GKR Mangkubumi dalam sebuah kesempatan menyampaikan, perlunya usaha preventif mencegah kerusakan. Usaha yang dimaksud bertujuan melindungi kawasan dan sekitarnya, yang melibatkan para pihak terkait dengan kewenangannya masing-masing. Adapun fokus dari kegiatan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi DIY, adalah pada substansi budayanya.
Peran ini mengingat faktor sejarah yang melandasinya, yaitu sejak kekuasaan dijalankan Sri Sultan Hamengku Buwono I di lingkungan Gunung Merapi terdapat agenda budaya tahunan, berupa "aya’an". Agenda ini harusnya dipertahankan keberlanjutannya. Namun sejak adanya erupsi Gunung Merapi di tahun 2010, dan akibat kegiatan penambangan, agenda budaya terhenti. Sangat disayangkan. Selain faktor budaya, yang jadi keprihatinan dan konsentrasi utama Keraton Yogyakarta, adalah kondisi penutup lahan di Kawasan Merapi dan aliran sungai di sekitarnya, yang saat ini tertutup. Ini mengakibatkan hilangnya air di kawasan tersebut.
Bekerja Bersama di Kawasan Merapi
Berangkat dari berbagai keprihatinan itu, Pemprov DIY bersama berbagai pihak meneguhkan komitmen untuk mengelola warisan geologi tersebut. Manifestasinya, Gubernur DIY bergerak cepat, meminta kepada lembaga yang berwenang dalam pemetaan untuk melakukan pemetaan cepat di Kawasan Lindung Merapi. Pemetaan di kawasan ini bertujuan untuk menata aktivitas penambangan, agar tak merusak kawasan geoheritage, juga untuk mengembalikannya pada fungsi semula sebagai sumber dan aliran air.
Dikutip dari podcast BIG, Kepala BIG Muh Aris Marfai menyebutkan, secara ekologis kawasan lindung Gunung Merapi merupakan kawasan yang mempengaruhi kualitas lingkungan di wilayah Yogyakarta maupun Jawa Tengah. Ini artinya, Kawasan Lindung Gunung Merapi berperan besar menjaga keseimbangan lingkungan di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Agar kondisinya terpelihara unsur-unsur penting ekologis Kawasan Lindung Gunung Merapi harus lebih diperhatikan. Salah satu komponen penting itu, menyangkut perubahan penutup lahan di kawasan ini.
Menyambut keseriusan Pemprov DIY, BIG membentuk tim dari Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik. Tim ini bertugas melakukan interpretasi penutup lahan, pemotretan cepat dengan drone dan menugaskan tim dari Pusat Tata Ruang dan Atlas, melakukan analisis perubahan penggunaan lahan atau neraca sumberdaya lahan di Kawasan Gunung Merapi. Informasi perubahannya disajikan dalam bentuk peta yang bernilai lebih. Sebab aspek lingkungan dan sumberdaya lahan spasial, menjadi lebih "terpotret". Secara teknis, untuk mengetahui perubahan penutup lahan di kawasan lindung Gunung Merapi, dibutuhkan data penutup lahan dengan dua kurun waktu yang berbeda, multi temporal.
Dikutip dari website BIG, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Antonius Bambang Wijanarto, menjelaskan peran BIG dalam melakukan analisis perubahan penggunaan lahan dari dua kurun waktu penutup lahan,"Penggunaan lahan Kawasan Gunung Merapi T0 (tahun awal) diinterpretasi dari citra satelit resolusi tinggi tahun 2015 dan penggunaan lahan Kawasan Gunung Merapi T1 (tahun akhir), diinterpretasi dari hasil pemotretan cepat menggunakan pesawat tanpa awak."
Peran ini mengingat faktor sejarah yang melandasinya, yaitu sejak kekuasaan dijalankan Sri Sultan Hamengku Buwono I di lingkungan Gunung Merapi terdapat agenda budaya tahunan, berupa "aya’an". Agenda ini harusnya dipertahankan keberlanjutannya. Namun sejak adanya erupsi Gunung Merapi di tahun 2010, dan akibat kegiatan penambangan, agenda budaya terhenti. Sangat disayangkan. Selain faktor budaya, yang jadi keprihatinan dan konsentrasi utama Keraton Yogyakarta, adalah kondisi penutup lahan di Kawasan Merapi dan aliran sungai di sekitarnya, yang saat ini tertutup. Ini mengakibatkan hilangnya air di kawasan tersebut.
Bekerja Bersama di Kawasan Merapi
Berangkat dari berbagai keprihatinan itu, Pemprov DIY bersama berbagai pihak meneguhkan komitmen untuk mengelola warisan geologi tersebut. Manifestasinya, Gubernur DIY bergerak cepat, meminta kepada lembaga yang berwenang dalam pemetaan untuk melakukan pemetaan cepat di Kawasan Lindung Merapi. Pemetaan di kawasan ini bertujuan untuk menata aktivitas penambangan, agar tak merusak kawasan geoheritage, juga untuk mengembalikannya pada fungsi semula sebagai sumber dan aliran air.
Dikutip dari podcast BIG, Kepala BIG Muh Aris Marfai menyebutkan, secara ekologis kawasan lindung Gunung Merapi merupakan kawasan yang mempengaruhi kualitas lingkungan di wilayah Yogyakarta maupun Jawa Tengah. Ini artinya, Kawasan Lindung Gunung Merapi berperan besar menjaga keseimbangan lingkungan di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Agar kondisinya terpelihara unsur-unsur penting ekologis Kawasan Lindung Gunung Merapi harus lebih diperhatikan. Salah satu komponen penting itu, menyangkut perubahan penutup lahan di kawasan ini.
Menyambut keseriusan Pemprov DIY, BIG membentuk tim dari Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik. Tim ini bertugas melakukan interpretasi penutup lahan, pemotretan cepat dengan drone dan menugaskan tim dari Pusat Tata Ruang dan Atlas, melakukan analisis perubahan penggunaan lahan atau neraca sumberdaya lahan di Kawasan Gunung Merapi. Informasi perubahannya disajikan dalam bentuk peta yang bernilai lebih. Sebab aspek lingkungan dan sumberdaya lahan spasial, menjadi lebih "terpotret". Secara teknis, untuk mengetahui perubahan penutup lahan di kawasan lindung Gunung Merapi, dibutuhkan data penutup lahan dengan dua kurun waktu yang berbeda, multi temporal.
Dikutip dari website BIG, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Antonius Bambang Wijanarto, menjelaskan peran BIG dalam melakukan analisis perubahan penggunaan lahan dari dua kurun waktu penutup lahan,"Penggunaan lahan Kawasan Gunung Merapi T0 (tahun awal) diinterpretasi dari citra satelit resolusi tinggi tahun 2015 dan penggunaan lahan Kawasan Gunung Merapi T1 (tahun akhir), diinterpretasi dari hasil pemotretan cepat menggunakan pesawat tanpa awak."
Lihat Juga :
