Mantan Dirut Pelindo II RJ Lino Dituntut 6 Tahun Penjara

Kamis, 11 November 2021 - 16:44 WIB
loading...
Mantan Dirut Pelindo II RJ Lino Dituntut 6 Tahun Penjara
JPU KPK menuntut mantan Dirut PT Pelindo II Richard Joost Lino (RJ Lino) dengan pidana enam tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp500 juta.Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut mantan Dirut PT Pelindo II Richard Joost Lino (RJ Lino) dengan pidana enam tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp500 juta.

Jaksa meyakini RJ Lino terbukti bersalah karena merugikan negara dalam pengadaan tiga Quayside Container Crane (QCC) di PT Pelindo II.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama enam tahun dipotong masa tahanan sementara yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp500 juta subsider enam bulan kurungan," ujar Jaksa KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (11/11/2021).


Adapun pertimbangan jaksa yang memberatkan tuntutan terhadap Lino, yakni terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta merugikan keuangan negara. Sementara pertimbangan jaksa yang meringankan tuntutan, antara lain RJ Lino disebut bersikap sopan selama menjalani persidangan dan belum pernah dihukum sebelumnya.

Sebagai informasi, RJ Lino didakwa memperkaya diri sendiri dan suatu perusahaan bernama Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Science and Technology Group Co. Ltd. (HDHM) China hingga mencapai USD1,9 juta. Caranya, diduga dengan mengintervensi pengadaan tiga unit QCC.



Dugaan intervensi tersebut dilakukan bersama-sama dengan dengan Ferialdy Norlan selaku Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo II dan Weng Yaogen selaku Chairman Dong Heavy Machinery Science and Technology Group Co. Ltd. (HDHM) pada 21 Oktober 2011.

Jaksa menyebut perbuatan RJ Lino yang diduga mengintervensi pengadaan tiga unit twin lift QCC sebagai penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Dia didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
(cip)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.3238 seconds (0.1#10.140)