Jokowi dan Climate Super Power

Kamis, 04 November 2021 - 11:20 WIB
loading...
A A A
Perjanjian G20 Italy juga menegaskan kembali komitmen negara-negara kaya untuk mentransfer USD100 miliar per tahun dalam pendanaan iklim ke Global South. Sebuah perjanjian yang ada yang belum terpenuhi.

Jadi sebetulnya seluruh dunia sudah memiliki kemauan yang sama untuk membiayai pemulihan lingkungan, terutama negara Industri maju yang tidak mau berhadapan dengan bencana yang makin parah akibat climate change.

Apa yang Akan G20 Lakukan?
Perdana Menteri Italia Mario Draghi, yang memimpin pertemuan di Roma, memuji kesepakatan akhir tersebut. Dia mengatakan bahwa untuk pertama kalinya semua negara G20 telah sepakat tentang pentingnya membatasi pemanasan global pada tingkat 1,5 derajat celcius yang menurut para ilmuwan sangat penting untuk dihindari.

Dilansir Aljazeera.com, pernyataan terakhir para pemimpin G20 adalah janji untuk menghentikan pembiayaan pembangkit listrik tenaga batu bara di luar negeri pada akhir tahun ini tetapi tidak menetapkan tanggal persisnya. Namun berjanji untuk melakukannya "sesegera mungkin".

G20 juga berjanji untuk menghapus subsidi bahan bakar minyak, namun belum menetapkan tanggal untuk menghapus subsidi bahan bakar fosil secara menyeluruh. Para pemimpin G20 mengatakan mereka akan melakukannya dalam jangka menengah.

Diberitakan CNN bahwa Komunike terakhir Kelompok 20 akan mengakhiri pendanaan batubara pada tahun 2021 dan mencakup komitmen bahasa atau kata yang sama untuk menjaga batas 1,5 derajat Celcius dari pemanasan global dalam jangkauan semua negara G20.

Ini juga harus mencakup pengakuan pertama kali atas "kontribusi signifikan" emisi metana terhadap perubahan iklim dan kebutuhan untuk pengurangannya. AS dan UE memimpin Global Methane Pledge, yang telah ditandatangani oleh lebih dari 60 negara, setuju untuk mengurangi emisi metana hingga 30% selama dekade ini. Emisi metana sebagian besar berasal dari infrastruktur bahan bakar fosil yang bocor serta peternakan.

Beberapa negara memang masih merasa keberatan. Australia telah mengatakan tidak akan menandatangani janji tersebut. Namun penghasil metana utama lainnya, termasuk Indonesia dari kebun kebun kelapa sawit, namun telah menandatangani kesepakatan untuk mengurangi bahkan siap mengakhiri.

Memang beberapa produsen atau konsumen utama batubara menunjukkan perlawanan terhadap bahasa iklim dalam draft komunike G20 seputar dekarbonisasi, terutama seputar penggunaan batubara. Jepang memimpin sekelompok negara pada pertemuan G-7 pada bulan Juni untuk melunakkan bahasa seputar sistem tenaga dekarbonisasi. Negara itu bersama dengan China, India, Australia, dan Rusia ingin memastikan bahasa dalam komunike G20 saat ini tidak terlalu keras.

Jepang bersikeras bahwa komunike tersebut mengatakan bahwa sistem tenaga listrik harus menghilangkan karbon pada tahun 2030-an agar lebih lunak. Itu mendapat dukungan dari China dan India, konsumen batu bara terbesar di dunia; Australia, pengekspor batu bara terbesar di dunia berdasarkan nilai; serta Rusia, eksportir dan konsumen utama lainnya.

Jokowi Dapat Buktikan Kepemimpinannya
Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan kesepakatan sebelumnya merupakan sinyal bagus untuk COP26, tetapi Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengisyaratkan dia ingin melihat lebih banyak ambisi.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Ketika Bumi Berhenti...
Ketika Bumi Berhenti Bersabar
Relawan Jokowi Sebut...
Relawan Jokowi Sebut Tudingan Roy Suryo Cs Soal Ijazah Jokowi Menguras Energi
Rupiah, IHSG, dan Krisis...
Rupiah, IHSG, dan Krisis Kepercayaan
Namanya Disebut dalam...
Namanya Disebut dalam Pleidoi Nadiem, Jokowi: Yang Saya Tahu Pak Nadiem Orang Baik
PP 20/2026: Menambah...
PP 20/2026: Menambah Penerimaan Negara atau Menambah Beban UMKM?
Roy Suryo dan Dokter...
Roy Suryo dan Dokter Tifa Segera Disidang, Ini Respons Pengacara Jokowi
Jokowi Buka Suara! Soal...
Jokowi Buka Suara! Soal Kasus Laptop Nadiem: Semua Kebijakan dari Presiden
Kasus Tudingan Ijazah...
Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi Segera Disidang, Roy Suryo: Kayaknya Ini Didorong Termul yang Ngamuk
Jokowi Akan Kunjungi...
Jokowi Akan Kunjungi Lampung, Relawan dan PSI Siap Kawal Seluruh Agenda
Rekomendasi
OSN 2026 Diikuti 941.692...
OSN 2026 Diikuti 941.692 Peserta, Kemendikdasmen Tegaskan Integritas dan Transparansi
Korea Selatan Kembangkan...
Korea Selatan Kembangkan Teknologi Mesin Metana untuk Roket Luar Angkasa
Insiden di Blok M, Kuasa...
Insiden di Blok M, Kuasa Hukum Selebgram MIA Beri Klarifikasi
Berita Terkini
3 Pati dan Pamen Dimutasi...
3 Pati dan Pamen Dimutasi Kapolri ke Kortastipidkor, Ada Irjen hingga Kombes Pol
7 Terdakwa Kasus Suap...
7 Terdakwa Kasus Suap Sertifikasi K3 Kemnaker Dihukum 4 hingga 6,5 Tahun Penjara
Survei Poltracking:...
Survei Poltracking: 42,4% Publik Setuju MK Hapus Presidential Threshold
Dukung Naniek S Deyang...
Dukung Naniek S Deyang Pimpin BGN, Arus Bawah Prabowo Minta Program MBG Dibenahi
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
2 Pengusaha Divonis...
2 Pengusaha Divonis 1,5 Tahun Penjara, Kuasa Hukum: PT KEM Korban Sistem di Kemnaker
Infografis
Trade Misinvoicing dan...
Trade Misinvoicing dan Upaya Penguatan Integritas Perdagangan Indonesia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved