Sesuai Arahan Presiden, Ganjar Sebut Pembangunan Harus Berorientasi Kepulauan

Rabu, 20 Oktober 2021 - 13:11 WIB
loading...
Sesuai Arahan Presiden, Ganjar Sebut Pembangunan Harus Berorientasi Kepulauan
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat ngobrol bareng teman-teman komunitas di Kota Ternate. Foto/Tangkapan Layar
A A A
JAKARTA - Gubenur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menilai, mindset dan arah kebijakan pembangunan Indonesia harus berorientasi kepulauan. Sejalan dengan arah kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan membangun Indonesia dari pinggiran.

Baca Juga: Ganjar
Baca juga: Terus Bergerilya di Jabar, Relawan Ganjar Pranowo Capres 2024 Incar Dukungan Warga

"Pak Jokowi mengatakan membangun Indonesia dari pinggiran. Itu mestinya, salah satunya dari wilayah timur termasuk Ternate. Sehingga kalau itu bisa disampaikan atau dirumuskan dalam sebuah kebijakan, itu bagus," kata Ganjar, Rabu (20/10/2021).

Ganjar mencontohkan, orang dari Ternate, jika ke Sofifi, harus menggunakan akses laut, begitu juga ke daerah lainnya. "Sebab itu, maindset kita harus diubah kearah archipelagic oriented," ucapnya.

Tak hanya membahas konsep pembangunan berorientasi kepulauan, pertemuan dua kepala daerah itu juga membahas kolaborasi kreatif antar daerah. Ganjar menyanggupi untuk melakukan pertemuan lanjutan secara daring dengan Pemerintah Kota Ternate dan para pelaku kreatif di sana.

"Tadi ada yang tanya, kapan Ternate dan Jawa Tengah bisa kolaborasi. Saya jawab minggu depan. Kita bisa meeting zoom. Share banyak informasi bagaimana pelatihan, pendidikan, meningkatkan literasi termasuk digital," jelas Ganjar.

"Bagaimana pendampingan, dan bagaimana harus mendampingi termasuk akses ke pemerintahan, ke perbankan, akses ke market dalam hal produk tentu. Akan sangat menarik brand lokal bisa saling kerja sama," tambahnya.

Sementara Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman, mengaku sangat mendukung pembangunan berorientasi kepulauan yang disampaikan Ganjar.

Tauhid juga membahas terkait dengan RUU Daerah Kepulauan, yang diperjuangkan oleh 8 provinsi di Indonesia yang bercirikan kepulauan. RUU tersebut kini sedang didorong di DPR untuk menjadi UU Daerah Kepulauan.

"Semangatnya adalah berkeinginan RUU Daerah Kepulauan menjadi UU Daerah Kepulauan (namun) masih banyak hambatan-hambatan," ungkapnya.
(maf)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.9876 seconds (0.1#10.140)