Jokowi Instruksikan Infrastruktur Kesehatan Harus Dibenahi Total

Sabtu, 16 Oktober 2021 - 11:34 WIB
Jokowi Instruksikan Infrastruktur Kesehatan Harus Dibenahi Total
Presiden Jokowi menginstruksikan infrastruktur kesehatan harus dibenahi total. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui infrastruktur kesehatan di Indonesia masih kurang baik. Hal itu terlihat saat pandemi Covid-19 menghantam Tanah Air. Karena itulah perlu ada pembenahan total agar bisa melayani masyarakat lebih baik lagi.

Demikian disampaikan Jokowi saat memberikan arahan kepada para Direktur Utama BUMN di Hotel Meruorah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagaimana dilihat dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (16/10/2021).

"Ketahanan kesehatan ke depan juga sangat penting sekali dengan pandemi yang kita hadapi sekarang. Mau tidak mau infrastruktur kesehatan kita, fasilitas kesehatan kita harus kita benahi total. Kelihatan sekarang kekurangannya di sebelah mana, kelihatan sekali kurang semuanya," tandas Jokowi. Baca juga: 76 Tahun Indonesia Merdeka, Jokowi: Industri Kesehatan RI Masih Lemah

Jokowi ingin perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kesehatan segera melakukan reformasi besar-besaran dalam rangka perbaikan. BUMN juga diminta sigap merespons kerja sama dengan negara lainnya. Jangan sampai kinerjanya membuat kecewa. Baca juga: Jokowi: Pemerintah Cari Ekuilibrium Kesehatan dan Ekonomi dalam Atasi Pandemi



"Yang paling cepat harus me-reform itu BUMN yang menurut saya urusannya dengan kesehatan. Bukain ke Bangladesh, bukain ke India, datapun sendiri Perdana Menteri Narendra Modi, di sini nggak merespons gimana. Sampai nanyain dua kali ke saya nggak ngirim tim ke sini, nggak ada tindak lanjut," tukas Jokowi.

Di sisi lain, Jokowi ingin perusahaan pelat merah melakukan transformasi bisnis dengan beradaptasi pada kemajuan teknologi. Adaptasi di tengah kemajuan teknologi adalah sebuah keharusan. "Karena sekali lagi transformasi bisnis, adaptasi teknologi, sudah jadi keharusan. Hitungan kita, kita ini balapan punya waktu dua tahun bukan karena 2024, nggak. Memang waktu ini hanya diberi waktu kalau negara mau melompat hanya dua tahun," pungkas dia. Fahreza Rizky
(cip)
Mungkin Anda Suka
Komentar
Copyright © 2021 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.2238 seconds (11.97#12.26)