Atas Nama Jenama dan Jemawa Proyek

Keempat, guru-muda mapel Bahasa Jawa dan para peserta didik sering salah mengucapkan huruf, suku kata, atau kata dalam bahasa Jawa lebih disebabkan tidak memahami kurikulum yang diacu. Kurikulum Bahasa Jawa sebenarnya mirip dengan kurikulum Bahasa Indonesia. Hanya objek materi yang menjadi ciri pembeda. Sebagai contoh, kelas I, II, III jelas dipandu untuk melafalkan (mendengarkan lalu menirukan) patah kata dari seorang guru. Kelas III baru disuguhi materi menulis huruf Jawa, hanacaraka. Hanacaraka menjadi satu dasar untuk model pelafalan. Mengapa guru menganggap sepele? Dampaknya kian menggejala, terjadilah logical fallacy. Repot, kan? Peserta didik gagap berucap yang berakibat komunikasi harian selalu merayakan salah kaprah berbahasa.

baca juga: Kurikulum Pendidikan Perlu Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Kelima, guru mapel Bahasa Jawa (selagi masih menjadi mahasiswa PGSD atau FKIP Prodi Bahasa Daerah) mengalami ewuh aya ajar. Dosen menyampaikan materi kebahasajawaan dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Jelas tidak pas. Jadi, jangan heran jika guru-muda selalu tergopoh-gopoh berbahasa Jawa secara resmi. Inilah satu cacat pengajaran di perguruan tinggi. Stigma menahun, tetapi tidak disadari sebagai penyakit. Tak usah malulah, berkacalah pada kesuksesan pengajaran bahasa asing (bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Korea, Jepang, atau Prancis) yang sebenarnya ini era penjajahan kasta bahasa!

Keenam, ada tuntutan bahwa bahasa Jawa akan terpatri di hati baik guru maupun siswa jika sang guru punya nyali nggetih untuk nyinau budaya Jawa. Artinya, guru mapel Bahasa Jawa tidak sekadar menyampaikan materi yang sudah tersurat dalam buku pegangan semata, tetapi dituntut untuk memberi contoh karakter yang bisa disegani siswa. Karakter inilah yang selama ini tidak diimani guru bahasa Jawa. Akibatnya, siapa pun orangnya bisa mengajarkan materi bahasa Jawa di kelas.

baca juga: Resmi! Literasi Keuangan Masuk Kurikulum Pendidikan

Ketujuh, ada satu contoh kasus bahwa pengajaran Bahasa Jawa di Kota Solo dinilai belum berhasil dalam upaya menanamkan pendidikan karakter kepada siswa. Salah satu penyebabnya, pengetahuan guru Bahasa Jawa tentang kebudayaan Jawa masih sangat dangkal, sumir. Guru tidak memiliki wawasan kuat tentang kebudayaan Jawa. Alasan ini didasarkan hasil survei yang kala itu disampaikan Kepala Institut Javanologi (Pusat Kajian Jawa) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Sahid Teguh Widodo, M.Hum, Ph.D tempo silam. Kebudayaan Jawa tidak sekadar bahasa Jawa, tetapi juga tata cara bertindak beserta budaya dalam cakupan arti yang luas dan selalu berkembang.

Kedelapan, guru mapel Bahasa Jawa harus multiplus (kreatif-inovatif) yang mengandalkan karakter njawani. Inilah saat kearifan lokal atau local wisdom diterapkan. Alasannya, kurikulum bukanlah pembentuk instrumen karakter ideal, melainkan cuma alat penggenap kompetensi akademis yang sengaja dibuat seragam.

baca juga: Bupati Jayapura Meluncurkan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Ibu

Karakter yang njawani terpola harmonis antara ucapan dan tindakan. Guru dan siswa sengkut belajar bahasa Jawa tanpa diimbangi belajar budaya Jawa, sama saja medioker. Tambal sulam. Langkah paling dasar untuk segera diterapkan guru hari ini yaitu ikuti ”permainan” kurikulum Bahasa Jawa yang sudah nggenah. Guru tinggal mempraktikkannya. Praktik teoretis ini harus dipadupadankan dengan tindakan di kelas. Apakah guru Bahasa Jawa di Provinsi DIY, Jateng, dan Jatim sudah paham dan siap? Faktor inilah yang menjadi tantangan berat untuk buku ajar Tantri, Kirtya, dan Sastri Basa. Kendatipun sudah ditopang buku pendamping atau referensi yang kategori lulus penilaian kurator.

Mengapa? Camkanlah, ternyata sama-sama suka terjerat dan terperangkap kondisi gegar atau ewuh aya antara proyek/tender buku dan kompetensi/kecakapan guru mapel Bahasa Jawa. Nah!