Statuta dan Governansi Universitas
Sabtu, 02 Oktober 2021 - 09:10 WIB
loading...
A
A
A
Statuta PTNBH ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana amanat Pasal 66 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi. Organ Universitas diatur dalam Statuta PTNBH dan Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas diatur dalam Peraturan Internal Universitas. Penting untuk melihat bagaimana status hukum, spektrum posisi Pemerintah terhadap PTNBH hingga penggunaan otonomi pengelolaan PTNBH dimana Pemerintah menetapkan kontrak kinerja yang harus dicapai oleh PTNBH.
Dengan demikian, terdapat checks and balances pada dua tingkatan kepentingan yang ingin dicapai yaitu Pemerintah dan PTNBH yang dilindungi dimana setiap tahunnya Rektor menyampaikan pertanggungjawaban kinerjanya kepada Majelis Wali Amanat (MWA), Kemendikbud-Ristek, dan Kementerian Keuangan.
Prinsip otonomi PTNBH mengisyaratkan bahwa PTNBH mampu melakukan pengelolaan menjadi lebih baik jika diberikan ruang untuk mengatur dan mentata kelola Universitas secara mandiri. Hal ini tercermin pada keleluasaan PTNBH dalam mengembangkan kewirausahaan untuk memperoleh pendapatan, berinovasi dalam manajemen dengan keotonomian yang dimilikinya.
Menjadi tugas kita bersama bagaimana menyeimbangkan otonomi yang dibutuhkan PTNBH dengan akuntabilitas yang dibutuhkan oleh Pemerintah, mengingat Pemerintah masih memberikan pendanaan kepada PTNBH, sehingga luaran (ouput dan outcomes) dapat terus terpantau dengan mendorong adanya akuntabilitas. Dengan demikian Pemerintah berperan untuk menjaga akuntabilitas dengan melakukan peninjauan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Statuta PTNBH sebelum diberikan keotonomian dalam pengelolaannya.
Statuta UI
Pandangan bahwa PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Statuta UI) menghilangkan frasa Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Peraturan Dekan, perlu disikapi secara jernih. Pasal 59 Ayat (3) Statuta UI telah memberikan dasar pijakan bagi MWA untuk mengatur tata cara pembentukan peraturan di lingkungan UI.
Dengan demikian, terdapat checks and balances pada dua tingkatan kepentingan yang ingin dicapai yaitu Pemerintah dan PTNBH yang dilindungi dimana setiap tahunnya Rektor menyampaikan pertanggungjawaban kinerjanya kepada Majelis Wali Amanat (MWA), Kemendikbud-Ristek, dan Kementerian Keuangan.
Prinsip otonomi PTNBH mengisyaratkan bahwa PTNBH mampu melakukan pengelolaan menjadi lebih baik jika diberikan ruang untuk mengatur dan mentata kelola Universitas secara mandiri. Hal ini tercermin pada keleluasaan PTNBH dalam mengembangkan kewirausahaan untuk memperoleh pendapatan, berinovasi dalam manajemen dengan keotonomian yang dimilikinya.
Menjadi tugas kita bersama bagaimana menyeimbangkan otonomi yang dibutuhkan PTNBH dengan akuntabilitas yang dibutuhkan oleh Pemerintah, mengingat Pemerintah masih memberikan pendanaan kepada PTNBH, sehingga luaran (ouput dan outcomes) dapat terus terpantau dengan mendorong adanya akuntabilitas. Dengan demikian Pemerintah berperan untuk menjaga akuntabilitas dengan melakukan peninjauan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Statuta PTNBH sebelum diberikan keotonomian dalam pengelolaannya.
Statuta UI
Pandangan bahwa PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Statuta UI) menghilangkan frasa Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Peraturan Dekan, perlu disikapi secara jernih. Pasal 59 Ayat (3) Statuta UI telah memberikan dasar pijakan bagi MWA untuk mengatur tata cara pembentukan peraturan di lingkungan UI.
