Statuta dan Governansi Universitas
Sabtu, 02 Oktober 2021 - 09:10 WIB
loading...
A
A
A
Kalau dibandingkan PTNBH lain, hampir semua PTNBH tidak memiliki frasa ART namun menggunakan Kebijakan Umum atau Otonomi Pengelolaan PTNBH. Apa yang diatur dalam Kebijakan Umum atau Otonomi Pengelolaan PTNBH adalah apa yang menjadi peraturan turunan yang diamanatkan oleh Statuta UI, sebut saja 16 Peraturan Turunan yang diamanatkan kepada MWA untuk dilakukan pengaturan, dimana hal tersebut merupakan substansi yang dahulunya diatur dalam Peraturan MWA tentang ART berdasarkan PP Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI.
Hal-hal demikian seharusnya tidak menjadi materi untuk menuduh kegagalan Pemerintah dalam menetapkan Statuta UI, melainkan penyikapan terhadap ranah pengharmonisasian peraturan perundang-undangan, baik harmonisasi vertikal dan horizontal.
Statuta UI telah diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan nasional lainnya, sehingga muatannya pun tidak menyimpang atau selaras. Begitu pula dengan tugas dan kewenangan pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pengusulan profesor yang merupakan tugas dan kewenangan Senat Akademik (SA) sesuai Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan pengusulan profesor di semua Statuta Perguruan Tinggi adalah tugas dan kewenangan SA bukan Dewan Guru Besar (DGB). Keanggotaan SA mencerminkan unsur pemangku kepentingan akademik, yang terdiri atas profesor, dosen non profesor, pimpinan Fakultas dan pimpinan Universitas.
Statuta UI telah memberikan keleluasaan kepada UI untuk mengembangkan Rencana Strategisnya guna turut mendukung tercapainya tujuan nasional. Setiap tahunnya Pemerintah mengalokasikan anggaran kepada UI untuk mendukung target, rencana dan ukuran kinerja yang akan dipertanggungjawabkan setiap tahunnya oleh Rektor, dimana Kementerian Keuangan dilibatkan dalam penilaian aspek finansial. Pembudayaan Entrepreneurial University yang ditunjang oleh Smart Campus, diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi UI menuju World Class University.
Hal-hal demikian seharusnya tidak menjadi materi untuk menuduh kegagalan Pemerintah dalam menetapkan Statuta UI, melainkan penyikapan terhadap ranah pengharmonisasian peraturan perundang-undangan, baik harmonisasi vertikal dan horizontal.
Statuta UI telah diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan nasional lainnya, sehingga muatannya pun tidak menyimpang atau selaras. Begitu pula dengan tugas dan kewenangan pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pengusulan profesor yang merupakan tugas dan kewenangan Senat Akademik (SA) sesuai Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan pengusulan profesor di semua Statuta Perguruan Tinggi adalah tugas dan kewenangan SA bukan Dewan Guru Besar (DGB). Keanggotaan SA mencerminkan unsur pemangku kepentingan akademik, yang terdiri atas profesor, dosen non profesor, pimpinan Fakultas dan pimpinan Universitas.
Statuta UI telah memberikan keleluasaan kepada UI untuk mengembangkan Rencana Strategisnya guna turut mendukung tercapainya tujuan nasional. Setiap tahunnya Pemerintah mengalokasikan anggaran kepada UI untuk mendukung target, rencana dan ukuran kinerja yang akan dipertanggungjawabkan setiap tahunnya oleh Rektor, dimana Kementerian Keuangan dilibatkan dalam penilaian aspek finansial. Pembudayaan Entrepreneurial University yang ditunjang oleh Smart Campus, diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi UI menuju World Class University.
(maf)
