Mahfud MD: Tudingan Pemerintah Anti-Islam Sangat Keliru

JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD menilai tudingan yang menyebut pemerintah anti agama Islam adalah sesuatu yang sangat keliru. Sebab, Indonesia bukanlah negara Islam, melainkan negara islami.

"Enggak ada politik anti-Islam, itu di mana? Indonesia bukan negara Islam tapi negara islami. Kan berbeda Islam dengan Islami," ujar Mahfud dalam sebuah diskusi daring, Rabu (29/9/2021) malam.



Oleh karena itu, Mahfud kembali menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak memiliki pandangan anti terhadap Islam. Hal ini dibuktikan banyak kader ormas Islam yang kini menduduki jabatan di eksekutif maupun legislatif.

Menurut Mahfud, jika dilihat dari pemegang jabatan di rumpun eksekutif maupun legislatif, hampir seluruhnya beragama Islam. Bahkan organisasi masyarakat (ormas) Islam, seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, hingga HMI, cukup aktif.

"Kalau mau disebut ormasnya NU, Muhammadiyah, HMI, dominan sekali di eksekutif dan legislatif," ucapnya.

Dia menyebutkan beberapa jabatan yang sekarang dipimpin oleh orang Islam, antara lain Ketua Mahkamah Agung (MA) M Syarifuddin yang merupakan aktivis HMI. Kemudian, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang juga beragama Islam.


"Sekarang Islam semua, dan enggak ada itu politik anti-Islam karena semua kebijakan. Kebijakan itu yang dituntut orang Islam, kaum muslimin itu, kan dipenuhi semua," katanya.

Contoh lain untuk memperkuat bukti bahwa pemerintah tidak anti terhadap Islam adalah beberapa kebijakan yang dibuat. Mulai dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren hingga ditekennya Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

"Sekarang pemerintah membuat Perpres dana abadi untuk pesantren di mana negara menyediakan dana sekian triliun, itu untuk pengembangan pesantren. Enggak boleh diotak-atik itu untuk pesantren. Coba yang begitu, bagaimana mau dikatakan anti Islam," tandasnya.