Siaran Berbasis Internet Mendesak Ditertibkan
Selasa, 02 Juni 2020 - 06:30 WIB
loading...
A
A
A
Namun menurut Dave, sebenarnya dalam waktu dekat DPR bersama pemerintah juga akan merampungkan revisi RUU Penyiaran. Dengan demikian, publik bisa melihat apakah revisi ini nanti sudah mencakup materi yang diujimaterikan oleh RCTI atau belum. “Kalau belum bisa segera dimasukkan,” imbuh Dave.
Dave menjelaskan, karena selama ini belum ada peraturan perundang-undangan yang jelas untuk mengatur aplikasi-aplikasi tersebut, pemerintah tidak bisa berbuat banyak. Namun, dalam UU Penyiaran yang baru nanti, adendumnya ditambahkan dan akan dipertegas lagi dengan peraturan Menteri (Permen) dan peraturan pemerintah (PP) agar membuat mereka patuh terhadap UU yang ada di Indonesia khususnya di bawah UU Perpajakan. “Jadi, harus ada aturan-aturan yang jelas untuk menutup segala macam look hole agar mereka berkewajiban melaksanakan pembayaran pajak itu,” ujar Dave.
Soal pengejaran pajak, Dave menilai langkah pemerintah beralasan. Sebab platform OTT itu juga menjual iklan dalam jumlah yang besar dan menikmati keuntungan dari warga Indonesia. Dengan demikian sudah sepatutnya mereka memberi manfaat bagi bangsa Indonesia dengan ikut membayar pajak. “Saya melihat revenue pajak ini on top dan mereka menikmati market di Indonesia tetapi, masyarakat Indonesia tidak mendapatkan apa-apa,” sesal politikus Partai Golkar ini. (Lihat Video: Jelang New Normal, Penumpang KRL Dilarang Mengobrol)
Pengamat Informasi Komunikasi dan Teknologi, Canny Watae berpandangan, tanpa judicial review ke MK, pasal 1 angka 2 UU Penyiaran sebenarnya tidak hanya diperuntukkan pada penyelenggara penyiaran, namun juga mencakup platform OTT. Menurut dia, selama berupa konten siar seharusnya undang undang ini, pengawasannya mencakup dua konten digital tersebut.
Platform digital memang tidak secara langsung disebut sebagai pengguna spektrum frekuensi dan atau jaringan transmisi dalam bentuk kabel/optik. Tetapi untuk peregulasian terhadap konten yang disalurkan melalui spektrum tersebut, menurut dia semestinya juga menjadi ranah kewenangan KPI. Judicial review akan mempertegas posisi UU Penyiaran sehingga dalam implementasinya diharapkan bisa ditetapkan tidak hanya kepada lembaga penyiaran namun juga platform digital lain yang mencakupinya. (Neneng Zubaidah/Abdul Rochim/Kiswondari/Ichsan Amin)
Dave menjelaskan, karena selama ini belum ada peraturan perundang-undangan yang jelas untuk mengatur aplikasi-aplikasi tersebut, pemerintah tidak bisa berbuat banyak. Namun, dalam UU Penyiaran yang baru nanti, adendumnya ditambahkan dan akan dipertegas lagi dengan peraturan Menteri (Permen) dan peraturan pemerintah (PP) agar membuat mereka patuh terhadap UU yang ada di Indonesia khususnya di bawah UU Perpajakan. “Jadi, harus ada aturan-aturan yang jelas untuk menutup segala macam look hole agar mereka berkewajiban melaksanakan pembayaran pajak itu,” ujar Dave.
Soal pengejaran pajak, Dave menilai langkah pemerintah beralasan. Sebab platform OTT itu juga menjual iklan dalam jumlah yang besar dan menikmati keuntungan dari warga Indonesia. Dengan demikian sudah sepatutnya mereka memberi manfaat bagi bangsa Indonesia dengan ikut membayar pajak. “Saya melihat revenue pajak ini on top dan mereka menikmati market di Indonesia tetapi, masyarakat Indonesia tidak mendapatkan apa-apa,” sesal politikus Partai Golkar ini. (Lihat Video: Jelang New Normal, Penumpang KRL Dilarang Mengobrol)
Pengamat Informasi Komunikasi dan Teknologi, Canny Watae berpandangan, tanpa judicial review ke MK, pasal 1 angka 2 UU Penyiaran sebenarnya tidak hanya diperuntukkan pada penyelenggara penyiaran, namun juga mencakup platform OTT. Menurut dia, selama berupa konten siar seharusnya undang undang ini, pengawasannya mencakup dua konten digital tersebut.
Platform digital memang tidak secara langsung disebut sebagai pengguna spektrum frekuensi dan atau jaringan transmisi dalam bentuk kabel/optik. Tetapi untuk peregulasian terhadap konten yang disalurkan melalui spektrum tersebut, menurut dia semestinya juga menjadi ranah kewenangan KPI. Judicial review akan mempertegas posisi UU Penyiaran sehingga dalam implementasinya diharapkan bisa ditetapkan tidak hanya kepada lembaga penyiaran namun juga platform digital lain yang mencakupinya. (Neneng Zubaidah/Abdul Rochim/Kiswondari/Ichsan Amin)
(ysw)
Lihat Juga :
