Antisipasi Perubahan Iklim, Jokowi: Rehabilitasi Mangrove Akan Terus Dilakukan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen menjalankan Paris Agreement terkait perubahan iklim. Salah satunya dengan melakukan rehabilitasi hutan bakau atau mangrove. Hal itu diungkapkan Jokowi saat melakukan penanaman pohon mangrove bersama masyarakat di Pantai Wisata Raja Kecik, Desa Muntai Barat, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Selasa (28/9/2021).

Jokowi menegaskan, rehabilitasi mangrove akan terus dilakukan tidak hanya di Kabupaten Bengkalis, tetapi di seluruh Tanah Air. Menurutnya, rehabilitasi mangrove diperlukan karena hutan mangrove dapat menyimpan karbon 4-5 kali lipat lebih banyak dari pada hutan tropis daratan sehingga akan berkontribusi besar pada penyerapan emisi karbon. "Ini meneguhkan komitmen kita terhadap Paris Agreement terhadap perubahan iklim dunia. Pada 2021 ini kita akan melakukan rehabilitasi mangrove di seluruh Tanah Air sebanyak 34.000 hektare," ujar Jokowi dilansir dari rilis Biro Pers Sekretariat Presiden.

Kegiatan penanaman tersebut merupakan bagian dari rehabilitasi lahan mangrove yang diharapkan dapat memberikan sejumlah keuntungan baik secara ekologi maupun ekonomi. "Kita harapkan nanti kawasan ini akan bisa kita perbaiki. Kita rehabilitasi dalam rangka mengendalikan abrasi dalam rangka juga mendukung ekowisata, pariwisata di daerah, dan juga tentu saja kita harapkan juga mendukung ekonomi masyarakat di sekitar kawasan ini," jelasnya.

Kegiatan rehabilitasi mangrove di Kabupaten Bengkalis dilakukan pada lahan seluas 1.292 hektare. Pada 2020 rehabilitasi dilakukan di lahan seluas 319 hektare dan 2021 seluas 973 hektare. Adapun penanaman mangrove bersama masyarakat di Pantai Wisata Raja Kecik, Kabupaten Bengkalis dilakukan pada lahan seluas kurang lebih 7 hektare dari total luasan 100 hektare.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan permasalahan dan ancaman terhadap ekosistem mangrove antara lain alih fungsi kawasan menjadi lahan pertanian, perkebunan, permukiman, perikanan (tambak) dan infrastruktur lain. Selain itu juga illegal logging, pencemaran limbah, dan abrasi pantai akibat gelombang laut. "Kerusakan mangrove tercatat kurang lebih seluas 600.000 hektare dan ditargetkan dilakukan pemulihan dan rehabilitasi sampai dengan 2024 melalui komitmen para pihak baik pemerintah maupun non-pemerintah," katanya.

Menurut Siti, pemerintah secara konsisten terus mendorong upaya- rehabilitasi ekosistem mangrove dengan melibatkan semua pihak terkait terutama masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia. “Rehabilitasi mangrove bertujuan memulihkan kawasan hutan mangrove yang mengalami kerusakan, meningkatkan tutupan hutan mangrove serta meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Siti Nurbaya.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. Hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono Prawiraatmaja, Gubernur Riau Syamsuar, dan Bupati Bengkalis Kasmarni.

Kepala BRGM Hartono mengatakan, kegiatan rehabilitasi mangrove di Kabupaten Bengkalis adalah seluas 973 hektare. Sejauh ini, telah ditanam sekitar 1,4 juta bibit mangrove pada areal seluas 464 hektare dan dilaksanakan oleh 24 kelompok masyarakat setempat.

Melihat progres ini, Hartono mengaku optimistis rehabilitasi mangrove yang ditargetkan Jokowi akan rampung tahun ini. Bahkan, pihaknya terus menggencarkan penanaman mangrove di sembilan provinsi seperti Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat. “Guna mempercepat rehabilitasi mangrove, kami juga melibatkan masyarakat sekitar melalui metode padat karya, sehingga penanaman mangrove juga akan cepat rampung sesuai target. Jadi ini tak hanya untuk memperbaiki ekosistem mangrove tapi juga menjadi salah satu upaya pemerintah mendorong percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19,” ucapnya.

Rehabilitasi mangrove yang dilakukan BRGM bersama KLHK melalui BPDASHL dengan pola Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini tak hanya bertujuan menjaga ekosistem tapi juga bisa memberikan tambahan penghasilan untuk masyarakat. “Kita ingin program BRGM ini menguntungkan masyarakat, meningkatkan taraf hidup dan daya beli, serta memberikan sumber penghasilan baru, sehingga ekosistem terjaga, masyarakat pun sejahtera,” pungkas Hartono.

Sebagai negara yang memiliki kawasan mangrove terluas di dunia dengan luas 3,36 juta hektare, maka rehabilitasi mangrove yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu upaya melindungi negara, karena kerusakan mangrove dapat memengaruhi perubahan iklim di Indonesia dan juga dunia.