Antisipasi Perubahan Iklim, Jokowi: Rehabilitasi Mangrove Akan Terus Dilakukan
Selasa, 28 September 2021 - 15:55 WIB
loading...
Presiden Jokowi melakukan penanaman pohon mangrove bersama masyarakat di Pantai Wisata Raja Kecik, Desa Muntai Barat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Selasa (28/9/2021). Foto/Biro Pers Sekretariat Presiden
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen menjalankan Paris Agreement terkait perubahan iklim. Salah satunya dengan melakukan rehabilitasi hutan bakau atau mangrove. Hal itu diungkapkan Jokowi saat melakukan penanaman pohon mangrove bersama masyarakat di Pantai Wisata Raja Kecik, Desa Muntai Barat, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Selasa (28/9/2021).
Jokowi menegaskan, rehabilitasi mangrove akan terus dilakukan tidak hanya di Kabupaten Bengkalis, tetapi di seluruh Tanah Air. Menurutnya, rehabilitasi mangrove diperlukan karena hutan mangrove dapat menyimpan karbon 4-5 kali lipat lebih banyak dari pada hutan tropis daratan sehingga akan berkontribusi besar pada penyerapan emisi karbon. "Ini meneguhkan komitmen kita terhadap Paris Agreement terhadap perubahan iklim dunia. Pada 2021 ini kita akan melakukan rehabilitasi mangrove di seluruh Tanah Air sebanyak 34.000 hektare," ujar Jokowi dilansir dari rilis Biro Pers Sekretariat Presiden.
Kegiatan penanaman tersebut merupakan bagian dari rehabilitasi lahan mangrove yang diharapkan dapat memberikan sejumlah keuntungan baik secara ekologi maupun ekonomi. "Kita harapkan nanti kawasan ini akan bisa kita perbaiki. Kita rehabilitasi dalam rangka mengendalikan abrasi dalam rangka juga mendukung ekowisata, pariwisata di daerah, dan juga tentu saja kita harapkan juga mendukung ekonomi masyarakat di sekitar kawasan ini," jelasnya. Baca juga: Kunker ke Riau dan Kepri, Jokowi Agendakan Sejumlah Kegiatan
Kegiatan rehabilitasi mangrove di Kabupaten Bengkalis dilakukan pada lahan seluas 1.292 hektare. Pada 2020 rehabilitasi dilakukan di lahan seluas 319 hektare dan 2021 seluas 973 hektare. Adapun penanaman mangrove bersama masyarakat di Pantai Wisata Raja Kecik, Kabupaten Bengkalis dilakukan pada lahan seluas kurang lebih 7 hektare dari total luasan 100 hektare. Baca juga: Jokowi Sebut Indonesia Berhasil Kurangi Deforestasi Akibat Karhutla hingga 82%
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan permasalahan dan ancaman terhadap ekosistem mangrove antara lain alih fungsi kawasan menjadi lahan pertanian, perkebunan, permukiman, perikanan (tambak) dan infrastruktur lain. Selain itu juga illegal logging, pencemaran limbah, dan abrasi pantai akibat gelombang laut. "Kerusakan mangrove tercatat kurang lebih seluas 600.000 hektare dan ditargetkan dilakukan pemulihan dan rehabilitasi sampai dengan 2024 melalui komitmen para pihak baik pemerintah maupun non-pemerintah," katanya.
Menurut Siti, pemerintah secara konsisten terus mendorong upaya- rehabilitasi ekosistem mangrove dengan melibatkan semua pihak terkait terutama masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia. “Rehabilitasi mangrove bertujuan memulihkan kawasan hutan mangrove yang mengalami kerusakan, meningkatkan tutupan hutan mangrove serta meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Siti Nurbaya.
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. Hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono Prawiraatmaja, Gubernur Riau Syamsuar, dan Bupati Bengkalis Kasmarni.
Jokowi menegaskan, rehabilitasi mangrove akan terus dilakukan tidak hanya di Kabupaten Bengkalis, tetapi di seluruh Tanah Air. Menurutnya, rehabilitasi mangrove diperlukan karena hutan mangrove dapat menyimpan karbon 4-5 kali lipat lebih banyak dari pada hutan tropis daratan sehingga akan berkontribusi besar pada penyerapan emisi karbon. "Ini meneguhkan komitmen kita terhadap Paris Agreement terhadap perubahan iklim dunia. Pada 2021 ini kita akan melakukan rehabilitasi mangrove di seluruh Tanah Air sebanyak 34.000 hektare," ujar Jokowi dilansir dari rilis Biro Pers Sekretariat Presiden.
Kegiatan penanaman tersebut merupakan bagian dari rehabilitasi lahan mangrove yang diharapkan dapat memberikan sejumlah keuntungan baik secara ekologi maupun ekonomi. "Kita harapkan nanti kawasan ini akan bisa kita perbaiki. Kita rehabilitasi dalam rangka mengendalikan abrasi dalam rangka juga mendukung ekowisata, pariwisata di daerah, dan juga tentu saja kita harapkan juga mendukung ekonomi masyarakat di sekitar kawasan ini," jelasnya. Baca juga: Kunker ke Riau dan Kepri, Jokowi Agendakan Sejumlah Kegiatan
Kegiatan rehabilitasi mangrove di Kabupaten Bengkalis dilakukan pada lahan seluas 1.292 hektare. Pada 2020 rehabilitasi dilakukan di lahan seluas 319 hektare dan 2021 seluas 973 hektare. Adapun penanaman mangrove bersama masyarakat di Pantai Wisata Raja Kecik, Kabupaten Bengkalis dilakukan pada lahan seluas kurang lebih 7 hektare dari total luasan 100 hektare. Baca juga: Jokowi Sebut Indonesia Berhasil Kurangi Deforestasi Akibat Karhutla hingga 82%
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan permasalahan dan ancaman terhadap ekosistem mangrove antara lain alih fungsi kawasan menjadi lahan pertanian, perkebunan, permukiman, perikanan (tambak) dan infrastruktur lain. Selain itu juga illegal logging, pencemaran limbah, dan abrasi pantai akibat gelombang laut. "Kerusakan mangrove tercatat kurang lebih seluas 600.000 hektare dan ditargetkan dilakukan pemulihan dan rehabilitasi sampai dengan 2024 melalui komitmen para pihak baik pemerintah maupun non-pemerintah," katanya.
Menurut Siti, pemerintah secara konsisten terus mendorong upaya- rehabilitasi ekosistem mangrove dengan melibatkan semua pihak terkait terutama masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia. “Rehabilitasi mangrove bertujuan memulihkan kawasan hutan mangrove yang mengalami kerusakan, meningkatkan tutupan hutan mangrove serta meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Siti Nurbaya.
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. Hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono Prawiraatmaja, Gubernur Riau Syamsuar, dan Bupati Bengkalis Kasmarni.
Lihat Juga :
