Penghentian Proyek Pesawat Habibie Perlu Pertimbangkan Sistem Pertahanan

JAKARTA - Keputusan pemerintah yang menghentikan dua proyek pengembangan pesawat BJ Habibie, yakni R80 dan N245, dari daftar proyek strategis nasional (PSN) ditanggapi oleh Legislator Partai NasDem, Willy Aditya.

(Baca juga: Proyek Pesawat 'Warisan' BJ Habibie Diganti dengan Drone)

Dia mengatakan, pertimbangan pemerintah untuk mengganti proyek selain harus pertimbangan profesional ekonomi juga harus dengan pertimbangan sistem pertahanan Indonesia.

Willy menambahkan, selain penting untuk menggerakkan ekonomi, proyek strategis nasional juga harus mempertimbangkan ancaman pertahanan. "Penting memang proyek pemerintah harus dapat menciptakan lapangan kerja dan punya dampak labor intensif besar," kata Willy dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Minggu (31/5/2020).

"Namun hal itu harus juga dengan pertimbangan strategi pertahanan menghadapi ancaman. Jika pertimbangan mengganti proyek pesawat dengan drone berada dalam ranah pertahanan, maka itu harus di dukung," tambahnya.

Anggota Komisi I DPR ini melanjutkan, pertimbangan dampak ekonomi yang dikemukakan pemerintah harus juga diiringi dengan pertimbangan pelaksanaan strategi pertahanan yang komprehensif. Dia mengatakan, negara-negara yang sekarang adi daya di bidang ekonomi mengembangkan industrinya juga dengan pertimbangan pertahanan bangsanya dari ancaman bangsa lain, dari kelaparan, dari bencana dan lainnya.

"Sebenarnya kita bisa banyak belajar dari Pandemi Covid 19 ini bagaimana Industri yang hanya mengedepankan ekonomi terguncang hebat, dan dampaknya sangat besar bagi pertahanan dalam negerinya. Kawasan Industri, Sumber Enegeri, Konektivitas, Industri Pangan, Industri Telekomunikasi itu semua tidak bisa dilepas dari sisi pertahanan. Maka penting pertimbangan pertahanan ini," ucapnya.

Dia menegaskan, dalam kondisi ekonomi dunia yang sedang terdisrupsi saat ini, pentingnya pemerintah untuk menggerakkan ekonomi dalam negeri. Karena itu Willy menyarankan agar pertimbangan penggunaan sumber daya lokal menjadi prioritas pertama.

Untuk itu industri-industri yang sarat bahan baku impor harus benar-benar dipilih sebagai proyek strategis jika memang berdampak pada ekonomi dan stragis juga dalam sisi pertahanan. "Mengganti industri pesawat menjadi drone itu bisa jadi strategis dengan pertimbangan bahwa drone dengan teknologi tinggi akan dapat berguna bagi pertahanan, pertanian, dan aktivitas ekonomi kelautan," tuturnya.

"Dia bisa jadi PSN dengan pertimbangan bahwa bahan bakunya juga sudah ada di dalam negeri dan SDM kita sangat mumpuni untuk mengembangkannya, serta biaya ekonomisnya juga tinggi. Tidak harus dipertentangkan di antara pesawat atau drone. Bisa jadi nanti setelah ekonomi dunia juga membaik proyek pesawat ini kembali dikembangkan dalam kecepatan maksimum," sambungnya.