Setelah Dilarang, Negara Harus Warning Warga yang Mau Mudik

Selasa, 21 April 2020 - 16:16 WIB
loading...
Setelah Dilarang, Negara...
Presiden Jokowi resmi melarang masyarakat untuk mudik lebaran tahun ini. Meski terlambat, namun larangan dinilai positif untuk menekan penyebaran virus Corona. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang masyarakat untuk mudik lebaran tahun ini. Meski terbilang terlambat, namun larangan itu dinilai positif untuk menekan penyebaran virus Corona atau Covid-19 di lebih luas.

Dosen Sosiologi politik UIN Jakarta, Bakir Ihsan menyatakan, setelah keluar kebijakan larangan mudik, maka semua aparatur pemerintah harus memberikan pemahaman dan edukasi yang jelas kepada masyarakat.

"Negara punya kaki tangan sampai unit terkecil RT. Jadi tinggal kontrol RT oleh RW dan aparat di atasnya terkait mobilitas warga," ujar Bakir saat dihubungi SINDOnews, Selasa (21/4/2020).

(Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Kenapa Larangan Mudik Lebaran Baru Dilakukan)

Menurut Bakir, karena sekarang sudah menjadi larangan, maka seharusnya ada sanksi sebagai konsekuensi yang diberikan terhadap para pelanggar.

"Tidak kalah pentingnya perlu penyadaran terhadap masyarakat tentang bahaya atau untung rugi mudik di tengah Covid, bahaya baik bagi pemudik maupun warga di tempat yang didatangi," kata Bakir.
(maf)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Peneliti Maarif Institute...
Peneliti Maarif Institute Jadi Doktor Administrasi Publik Pertama di UMJ
Positif Covid-19, Atalia...
Positif Covid-19, Atalia Minta Doa Supaya Ridwan Kamil Tak Tertular
Teliti Peran DPR di...
Teliti Peran DPR di Masa Pandemi, Misbakhun Raih Gelar Doktor Ekonomi
Waspadai Lagi Covid-19,...
Waspadai Lagi Covid-19, Kemenkes Imbau Tetap Prokes dan Hidup Sehat
Lewat Disertasi, Kombes...
Lewat Disertasi, Kombes Yade Setiawan Ungkap Keberhasilan Polri Tangani Covid-19
Setelah Pandemi, Pemerintah...
Setelah Pandemi, Pemerintah Diminta Tak Gegabah Keluarkan Kebijakan
Deretan Brevet dan Tanda...
Deretan Brevet dan Tanda Jasa Komjen Dharma Pongrekun, Sosok yang Sebut Covid-19 Konspirasi
Usai Pandemi Covid-19,...
Usai Pandemi Covid-19, Dinilai Ada Sejumlah Potensi dan Tantangan UMKM
Libur Nataru, Masyarakat...
Libur Nataru, Masyarakat Diminta Waspada Peningkatan Covid-19
Rekomendasi
Balas Perang Tarif Trump,...
Balas Perang Tarif Trump, Presiden China Xi Jinping Galang Kekuatan di ASEAN
Trump Semprot Bos The...
Trump Semprot Bos The Fed: Pemecatannya Tak Bisa Dilakukan dengan Cepat
Ochi Rosdiana dan Arifin...
Ochi Rosdiana dan Arifin Putra Jadi Suami Istri di Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku
Berita Terkini
DPR: Prabowo Akan Lanjutkan...
DPR: Prabowo Akan Lanjutkan Perbaikan Jalan Rusak Era Jokowi
27 menit yang lalu
Wahyu Setiawan Ngaku...
Wahyu Setiawan Ngaku Dengar Obrolan Uang Suap Harun Masiku Berasal dari Hasto PDIP
30 menit yang lalu
Dukung Evakuasi Warga...
Dukung Evakuasi Warga Palestina, Baznas RI Siap Fasilitasi Perawatan di Indonesia
30 menit yang lalu
8 Daerah Gelar Pemungutan...
8 Daerah Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2024 pada 19 April, Ini Daftarnya
35 menit yang lalu
Bongkar Suap Hakim Tipikor,...
Bongkar Suap Hakim Tipikor, Kejagung Makin Dipercaya Rakyat
35 menit yang lalu
Kemendagri-Asbanda Teken...
Kemendagri-Asbanda Teken MoU SPD2 Online pada SPID
1 jam yang lalu
Infografis
5 Negara yang Memilih...
5 Negara yang Memilih Jalur Negosiasi Tarif dengan AS
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved