Kemnaker Ajak Pemerintah Daerah untuk Atasi Pengangguran Secara Konsisten
Jum'at, 03 September 2021 - 10:19 WIB
loading...
Pengangguran merupakan permasalahan serius yang memerlukan penanganan melalui berbagai kebijakan, baik Pemerintah Pusat dan Daerah, serta dukungan dari pihak swasta.
A
A
A
SEMARANG - Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya mengurangi angka pengangguran dengan melakukan perbaikan layanan informasi ketenagakerjaan dalam memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta meningkatkan infrastruktur yang berbasis komunitas.
Saat ini, pengangguran merupakan permasalahan serius yang memerlukan penanganan melalui berbagai kebijakan, baik Pemerintah Pusat dan Daerah, serta dukungan dari pihak swasta.
“Upaya mengatasi pengangguran ini menjadi hal yang penting di tengah terpuruknya kondisi perekonomian akibat pandemi Covid-19, serta mencegah munculnya masalah sosial masyarakat,” kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, saat memberikan arahan pada kegiatan Rekonsiliasi Data Penempatan Tenaga Kerja BKK/LPK/Disnaker Provinsi/Kabupaten/Kotapada 2021 di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (2/9/2021).
Sekjen Anwar Sanusi menjelaskan, revolusi industri 4.0 saat ini memaksa terjadinya perubahan dalam perkembangan teknologi digital pada semua sektor, termasuk sektor ketenagakerjaan. Perubahan ini harus disikapi dengan kebijakan tepat dan cepat dalam penyerapan tenaga kerja.
“Bisa dikatakan bahwa sektor-sektor tersebut mempunyai kontribusi besar terhadap pertumbuhan secara nasional maupun domestik,” ucapnya.
Survei dari Sakernas BPS per Februari 2021, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebanyak 139,81 juta jiwa (68,08 persen) dengan penduduk yang bekerja sebanyak 131,06 juta orang (93,74 persen), sementara jumlah pengangguran terbuka sebanyak 8,75 juta jiwa (6,26 persen).
Jumlah angkatan kerja yang terdampak Covid-19 pada sektor ketenagakerjaan sekitar 19,10 juta orang, di mana sebanyak 1,62 juta orang merupakan pengangguran yang Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19; sebanyak 0,65 juta orang tidak bekerja karena Covid-19 sebanyak 1,11 juta orang; dan penduduk yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 sebanyak 15,72 juta orang.
Saat ini, pengangguran merupakan permasalahan serius yang memerlukan penanganan melalui berbagai kebijakan, baik Pemerintah Pusat dan Daerah, serta dukungan dari pihak swasta.
“Upaya mengatasi pengangguran ini menjadi hal yang penting di tengah terpuruknya kondisi perekonomian akibat pandemi Covid-19, serta mencegah munculnya masalah sosial masyarakat,” kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, saat memberikan arahan pada kegiatan Rekonsiliasi Data Penempatan Tenaga Kerja BKK/LPK/Disnaker Provinsi/Kabupaten/Kotapada 2021 di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (2/9/2021).
Sekjen Anwar Sanusi menjelaskan, revolusi industri 4.0 saat ini memaksa terjadinya perubahan dalam perkembangan teknologi digital pada semua sektor, termasuk sektor ketenagakerjaan. Perubahan ini harus disikapi dengan kebijakan tepat dan cepat dalam penyerapan tenaga kerja.
“Bisa dikatakan bahwa sektor-sektor tersebut mempunyai kontribusi besar terhadap pertumbuhan secara nasional maupun domestik,” ucapnya.
Survei dari Sakernas BPS per Februari 2021, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebanyak 139,81 juta jiwa (68,08 persen) dengan penduduk yang bekerja sebanyak 131,06 juta orang (93,74 persen), sementara jumlah pengangguran terbuka sebanyak 8,75 juta jiwa (6,26 persen).
Jumlah angkatan kerja yang terdampak Covid-19 pada sektor ketenagakerjaan sekitar 19,10 juta orang, di mana sebanyak 1,62 juta orang merupakan pengangguran yang Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19; sebanyak 0,65 juta orang tidak bekerja karena Covid-19 sebanyak 1,11 juta orang; dan penduduk yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 sebanyak 15,72 juta orang.
Lihat Juga :
