Jangkauan Vaksinasi di Luar Jawa-Bali Masih Timpang, Pemerintah Perlu Terobosan

Edo menyarankan, informasi yang jelas perlu didistribusikan ke daerah, bukan hanya dilekatkan pada situs web atau dipajang pada spanduk-spanduk di pusat kota. Peran Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), atau pondok bersalin desa (Polindes) dapat dimaksimalkan dalam urusan distribusi informasi dan vaksin. "Kalau hanya berharap pada dinas kesehatan di kabupaten, kapan vaksinasi akan selesai?," ujarnya.

Rukka mendesak, vaksinasi harus masuk ke kampung-kampung pedalaman tempat masyarakat adat tinggal. Jika vaksinasi hanya menyasar perkotaan atau wilayah pusat pemerintahan, warga bakal kehilangan minat karena susah mengaksesnya. Akibatnya, hak-hak kesehatan masyarakat adat jadi tidak terpenuhi. Penanganan pandemi secara keseluruhan pun berisiko tak tercapai.

Untuk itu, kami Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan menyerukan:

1. Pemerataan vaksin bagi seluruh penduduk tanpa terkecuali, terutama di luar Jawa dan Bali.
2. Dorongan bagi pemerintah untuk menambah tenaga vaksinator. Penambahan ini bisa mempercepat laju vaksinasi dan memperluas cakupan wilayah vaksinasi.
3. Dorongan bagi keterlibatan BUMN/swasta dalam distribusi vaksin hingga ke tingkat kecamatan/desa/wilayah pelosok tempat masyarakat adat tinggal.
4. Pendirian klinik vaksinasi darurat (berupa tenda/bangunan sementara/lainnya) di lokasi yang terjangkau. Lokasi penyelenggaraan vaksinasi perlu diupayakan lebih menjangkau banyak kalangan ketimbang hanya mengandalkan lokasi di pusat kota atau pusat pemerintahan. Pemerintahan desa atau struktur pemerintahan terkecil hendaknya dilibatkan demi meluaskan jangkauan vaksinasi.