4 Saran Politisi Partai Demokrat kepada Pemerintah untuk Hadapi Tantangan Ekonomi 2022

Pertama, perlunya pembaruan kebijakan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan dan memperbaiki mobilitas sosial. Selama masa pandemi, masyarakat kelas menengah dengan kemampuan penguasaan teknologi telah menyebabkan terjadinya jurang ketimpangan dengan masyarakat bawah. "Pemerintah harus dapat mendesain program dan kebijakan ekonomi yang pro pada masyarakat bawah pada masa pemulihan ekonomi 2022," imbuhnya.

Kedua, dia melanjutkan, perlunya mengidentifikasi dan menetapkan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Guncangan ekonomi yang tengah terjadi pada masa pandemi dapat menjadi peluang bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk mengembangkan sektor ekonomi yang selama ini belum digarap.

Ketiga, kata Marwan, perlunya pelibatan aktif pihak swasta dalam mengambil inisiatif dalam masa transisi ekonomi untuk mendukung pertubuhan ekonomi. Pemerintah diharapkan dapat melakukan kolaborasi dengan pihak swasta dalam masa pemulihan ekonomi. Dan keempat, perlunya pengendalian resiko fiskal. Tahun 2022 merupakan tahun terakhir pelaksanaan APBN ekspansif dengan defisit lebih dari 3%.

Untuk mewujudkan konsolidasi fiskal di tahun 2023, maka pemerintah dihadapkan pada 3 tantangan pengendalian fiskal yaitu defisit keseimbangan primer yang melebar, defisit APBN masih besar, serta rasio utang terhadap PDB yang meningkat.

"Dengan berbagai tantangan yang akan dihadapi pemerintah dalam pelaksaan APBN 2022, kami berharap pemerintah dapat bersungguh-sungguh menjalankan amanah mewujudkan APBN 2022 untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat."