4 Saran Politisi Partai Demokrat kepada Pemerintah untuk Hadapi Tantangan Ekonomi 2022
loading...
Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Politisi Partai Demokrat Marwan Cik Asan menilai penyusunan APBN 2022 di tengah pandemi Covid-19 akan menghadapi sejumlah tantangan. Hal itu dikatakan Marwan mengomentari Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) yang telah menyampaikan Pidato Kenegaraan Dalam Rangka Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2022 hari ini.
"Penyusunan APBN 2022 di tengah kondisi pandemi yang masih berlangsung memberikan tantangan bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal tahun 2022," kata Marwan dalam keterangannya, Senin (16/8/2021).
Menurut Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR ini, pelaksanaan APBN 2020 sampai dengan tahun 2022 telah memberikan tekanan yang cukup berat bagi pelaksanaan fiskal pemerintah. Defisit APBN yang melampaui 3% telah berdampak pada bertambahnya jumlah utang pemerintah. Dan, tekanannya akan berlanjut pada postur APBN di masa mendatang melalui penambahan beban bunga utang yang akan dibayarkan setiap tahun.
Kemudian, sambung Marwan, dalam RAPBN 2022 pemerintah telah menargetkan asumsi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan pada kisaran 5,0%-5,5%. Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3%, Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.350 per USD, dan suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun diperkirakan sekitar 6,82%, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 63 USD per barel, serta lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 703.000 barel dan 1.036.000 barel setara minyak per hari.
"Dengan pencapaian target asumsi makro tersebut, perekonomian yang diharapkan adalah yang tidak sekadar pulih dan tumbuh tetapi juga dapat bangkit dengan fokus menekan angka pengangguran serta kemiskinan," ujar anggota Komisi XI DPR RI ini.
Dengan penetapan asumsi makro tersebut, kata dia, pemerintah juga telah menyusun postur APBN 2022 dengan Belanja Negara direncanakan sebesar Rp2.708,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp770,4 triliun. Dari sisi penerimaan negara diproyeksikan sebesar Rp1.840,7 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.506,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp333,2 triliun.
"Dengan postur APBN yang ekspansif maka defisit APBN 2022 diperkirakan sebesar 4,85% terhadap PDB atau Rp868,0 triliun. Rencana defisit tahun 2022 memiliki arti penting sebagai komitmen pemerintah untuk mencapai konsolidasi fiskal," terang Marwan.
Menurut Marwan, meskipun gambaran perekonomian 2022 diperkirakan menuju tahap pemulihan, akan ada beberapa tantangan yang masih akan dihadapi pemerintah. Untuk itu, ia menyarankan empat hal kepada pemerintah untuk menghadapi tantangan tersebut.
"Penyusunan APBN 2022 di tengah kondisi pandemi yang masih berlangsung memberikan tantangan bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal tahun 2022," kata Marwan dalam keterangannya, Senin (16/8/2021).
Menurut Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR ini, pelaksanaan APBN 2020 sampai dengan tahun 2022 telah memberikan tekanan yang cukup berat bagi pelaksanaan fiskal pemerintah. Defisit APBN yang melampaui 3% telah berdampak pada bertambahnya jumlah utang pemerintah. Dan, tekanannya akan berlanjut pada postur APBN di masa mendatang melalui penambahan beban bunga utang yang akan dibayarkan setiap tahun.
Kemudian, sambung Marwan, dalam RAPBN 2022 pemerintah telah menargetkan asumsi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan pada kisaran 5,0%-5,5%. Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3%, Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.350 per USD, dan suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun diperkirakan sekitar 6,82%, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 63 USD per barel, serta lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 703.000 barel dan 1.036.000 barel setara minyak per hari.
"Dengan pencapaian target asumsi makro tersebut, perekonomian yang diharapkan adalah yang tidak sekadar pulih dan tumbuh tetapi juga dapat bangkit dengan fokus menekan angka pengangguran serta kemiskinan," ujar anggota Komisi XI DPR RI ini.
Dengan penetapan asumsi makro tersebut, kata dia, pemerintah juga telah menyusun postur APBN 2022 dengan Belanja Negara direncanakan sebesar Rp2.708,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp770,4 triliun. Dari sisi penerimaan negara diproyeksikan sebesar Rp1.840,7 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.506,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp333,2 triliun.
"Dengan postur APBN yang ekspansif maka defisit APBN 2022 diperkirakan sebesar 4,85% terhadap PDB atau Rp868,0 triliun. Rencana defisit tahun 2022 memiliki arti penting sebagai komitmen pemerintah untuk mencapai konsolidasi fiskal," terang Marwan.
Menurut Marwan, meskipun gambaran perekonomian 2022 diperkirakan menuju tahap pemulihan, akan ada beberapa tantangan yang masih akan dihadapi pemerintah. Untuk itu, ia menyarankan empat hal kepada pemerintah untuk menghadapi tantangan tersebut.
