4 Saran Politisi Partai Demokrat kepada Pemerintah untuk Hadapi Tantangan Ekonomi 2022
Senin, 16 Agustus 2021 - 18:43 WIB
loading...
Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Politisi Partai Demokrat Marwan Cik Asan menilai penyusunan APBN 2022 di tengah pandemi Covid-19 akan menghadapi sejumlah tantangan. Hal itu dikatakan Marwan mengomentari Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) yang telah menyampaikan Pidato Kenegaraan Dalam Rangka Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2022 hari ini.
"Penyusunan APBN 2022 di tengah kondisi pandemi yang masih berlangsung memberikan tantangan bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal tahun 2022," kata Marwan dalam keterangannya, Senin (16/8/2021).
Menurut Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR ini, pelaksanaan APBN 2020 sampai dengan tahun 2022 telah memberikan tekanan yang cukup berat bagi pelaksanaan fiskal pemerintah. Defisit APBN yang melampaui 3% telah berdampak pada bertambahnya jumlah utang pemerintah. Dan, tekanannya akan berlanjut pada postur APBN di masa mendatang melalui penambahan beban bunga utang yang akan dibayarkan setiap tahun.
Baca juga: RAPBN 2022 Dipatok Rp2.708,7 Triliun, Segini Transfer ke Daerah
Kemudian, sambung Marwan, dalam RAPBN 2022 pemerintah telah menargetkan asumsi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan pada kisaran 5,0%-5,5%. Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3%, Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.350 per USD, dan suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun diperkirakan sekitar 6,82%, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 63 USD per barel, serta lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 703.000 barel dan 1.036.000 barel setara minyak per hari.
"Dengan pencapaian target asumsi makro tersebut, perekonomian yang diharapkan adalah yang tidak sekadar pulih dan tumbuh tetapi juga dapat bangkit dengan fokus menekan angka pengangguran serta kemiskinan," ujar anggota Komisi XI DPR RI ini.
Baca juga: Harga Minyak Mentah RI dalam RAPBN 2022 Diusulkan Naik Jadi USD55-65 per Barel
Dengan penetapan asumsi makro tersebut, kata dia, pemerintah juga telah menyusun postur APBN 2022 dengan Belanja Negara direncanakan sebesar Rp2.708,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp770,4 triliun. Dari sisi penerimaan negara diproyeksikan sebesar Rp1.840,7 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.506,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp333,2 triliun.
"Dengan postur APBN yang ekspansif maka defisit APBN 2022 diperkirakan sebesar 4,85% terhadap PDB atau Rp868,0 triliun. Rencana defisit tahun 2022 memiliki arti penting sebagai komitmen pemerintah untuk mencapai konsolidasi fiskal," terang Marwan.
Menurut Marwan, meskipun gambaran perekonomian 2022 diperkirakan menuju tahap pemulihan, akan ada beberapa tantangan yang masih akan dihadapi pemerintah. Untuk itu, ia menyarankan empat hal kepada pemerintah untuk menghadapi tantangan tersebut.
Pertama, perlunya pembaruan kebijakan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan dan memperbaiki mobilitas sosial. Selama masa pandemi, masyarakat kelas menengah dengan kemampuan penguasaan teknologi telah menyebabkan terjadinya jurang ketimpangan dengan masyarakat bawah. "Pemerintah harus dapat mendesain program dan kebijakan ekonomi yang pro pada masyarakat bawah pada masa pemulihan ekonomi 2022," imbuhnya.
Kedua, dia melanjutkan, perlunya mengidentifikasi dan menetapkan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Guncangan ekonomi yang tengah terjadi pada masa pandemi dapat menjadi peluang bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk mengembangkan sektor ekonomi yang selama ini belum digarap.
Ketiga, kata Marwan, perlunya pelibatan aktif pihak swasta dalam mengambil inisiatif dalam masa transisi ekonomi untuk mendukung pertubuhan ekonomi. Pemerintah diharapkan dapat melakukan kolaborasi dengan pihak swasta dalam masa pemulihan ekonomi. Dan keempat, perlunya pengendalian resiko fiskal. Tahun 2022 merupakan tahun terakhir pelaksanaan APBN ekspansif dengan defisit lebih dari 3%.
Untuk mewujudkan konsolidasi fiskal di tahun 2023, maka pemerintah dihadapkan pada 3 tantangan pengendalian fiskal yaitu defisit keseimbangan primer yang melebar, defisit APBN masih besar, serta rasio utang terhadap PDB yang meningkat.
"Dengan berbagai tantangan yang akan dihadapi pemerintah dalam pelaksaan APBN 2022, kami berharap pemerintah dapat bersungguh-sungguh menjalankan amanah mewujudkan APBN 2022 untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat."
"Penyusunan APBN 2022 di tengah kondisi pandemi yang masih berlangsung memberikan tantangan bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal tahun 2022," kata Marwan dalam keterangannya, Senin (16/8/2021).
Menurut Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR ini, pelaksanaan APBN 2020 sampai dengan tahun 2022 telah memberikan tekanan yang cukup berat bagi pelaksanaan fiskal pemerintah. Defisit APBN yang melampaui 3% telah berdampak pada bertambahnya jumlah utang pemerintah. Dan, tekanannya akan berlanjut pada postur APBN di masa mendatang melalui penambahan beban bunga utang yang akan dibayarkan setiap tahun.
Baca juga: RAPBN 2022 Dipatok Rp2.708,7 Triliun, Segini Transfer ke Daerah
Kemudian, sambung Marwan, dalam RAPBN 2022 pemerintah telah menargetkan asumsi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan pada kisaran 5,0%-5,5%. Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3%, Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.350 per USD, dan suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun diperkirakan sekitar 6,82%, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 63 USD per barel, serta lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 703.000 barel dan 1.036.000 barel setara minyak per hari.
"Dengan pencapaian target asumsi makro tersebut, perekonomian yang diharapkan adalah yang tidak sekadar pulih dan tumbuh tetapi juga dapat bangkit dengan fokus menekan angka pengangguran serta kemiskinan," ujar anggota Komisi XI DPR RI ini.
Baca juga: Harga Minyak Mentah RI dalam RAPBN 2022 Diusulkan Naik Jadi USD55-65 per Barel
Dengan penetapan asumsi makro tersebut, kata dia, pemerintah juga telah menyusun postur APBN 2022 dengan Belanja Negara direncanakan sebesar Rp2.708,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp770,4 triliun. Dari sisi penerimaan negara diproyeksikan sebesar Rp1.840,7 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.506,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp333,2 triliun.
"Dengan postur APBN yang ekspansif maka defisit APBN 2022 diperkirakan sebesar 4,85% terhadap PDB atau Rp868,0 triliun. Rencana defisit tahun 2022 memiliki arti penting sebagai komitmen pemerintah untuk mencapai konsolidasi fiskal," terang Marwan.
Menurut Marwan, meskipun gambaran perekonomian 2022 diperkirakan menuju tahap pemulihan, akan ada beberapa tantangan yang masih akan dihadapi pemerintah. Untuk itu, ia menyarankan empat hal kepada pemerintah untuk menghadapi tantangan tersebut.
Pertama, perlunya pembaruan kebijakan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan dan memperbaiki mobilitas sosial. Selama masa pandemi, masyarakat kelas menengah dengan kemampuan penguasaan teknologi telah menyebabkan terjadinya jurang ketimpangan dengan masyarakat bawah. "Pemerintah harus dapat mendesain program dan kebijakan ekonomi yang pro pada masyarakat bawah pada masa pemulihan ekonomi 2022," imbuhnya.
Kedua, dia melanjutkan, perlunya mengidentifikasi dan menetapkan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Guncangan ekonomi yang tengah terjadi pada masa pandemi dapat menjadi peluang bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk mengembangkan sektor ekonomi yang selama ini belum digarap.
Ketiga, kata Marwan, perlunya pelibatan aktif pihak swasta dalam mengambil inisiatif dalam masa transisi ekonomi untuk mendukung pertubuhan ekonomi. Pemerintah diharapkan dapat melakukan kolaborasi dengan pihak swasta dalam masa pemulihan ekonomi. Dan keempat, perlunya pengendalian resiko fiskal. Tahun 2022 merupakan tahun terakhir pelaksanaan APBN ekspansif dengan defisit lebih dari 3%.
Untuk mewujudkan konsolidasi fiskal di tahun 2023, maka pemerintah dihadapkan pada 3 tantangan pengendalian fiskal yaitu defisit keseimbangan primer yang melebar, defisit APBN masih besar, serta rasio utang terhadap PDB yang meningkat.
"Dengan berbagai tantangan yang akan dihadapi pemerintah dalam pelaksaan APBN 2022, kami berharap pemerintah dapat bersungguh-sungguh menjalankan amanah mewujudkan APBN 2022 untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat."
(zik)
Lihat Juga :
