RI Masuk Daftar Merah Sejumlah Negara, Penanganan Covid-19 dan Diplomasi Jadi Kunci
loading...
Perbaikan penanganan Covid-19 dan diplomasi jadi kunci agar Indonesia keluar dari daftar merah sejumlah negara. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Penanganan pandemi Covid-19 Indonesia mendapatkan banyak penilaian buruk dari berbagai negara. Hong Kong, Arab Saudi, dan Taiwan menjadi contoh beberapa negara yang memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara merah yang dianggap berbahaya bagi warga mereka. Bahkan, Uni Eropa turut merilis daftar negara zona merah Covid-19 yang mencakup Indonesia di dalamnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Anton Sukartono Suratto berpandangan, pertimbangan sejumlah negara tersebut berimplikasi pada banyaknya urusan eksternal negara Indonesia yang terganggu.
"Jamaah umrah dan haji asal Indonesia sulit masuk ke Saudi. Buruh migran Indonesia juga sulit masuk ke negara-negara yang sebetulnya memerlukan jasa mereka. Peluang bisnis dan beragam bentuk investasi turut terganggu dengan masuknya Indonesia ke daftar negara yang buruk penanganan pandeminya," kata Anton dalam keteranganya dikutip Minggu (1/8/2021).
Namun demikian, Anton memahami bahwa kebijakan negara-negara tersebut merupakan hak mereka sebagai negara yang berdaulat. Tidak ada satu pun entitas di dunia ini yang bisa mengintervensi kebijakan tersebut. Untuk itu, Anton menegaskan, kunci utama memperbaiki citra Indonesia di mata internasional tentu saja perbaikan kebijakan pengelolaan pandemi secara domestik. Selain itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) juga tak bisa berpangku tangan melihat Indonesia menjadi bulan-bulanan daftar merah dunia internasional. "Yang bisa dilakukan Kemlu adalah memperkuat otot diplomasi," tegasnya.
Menurut Anton, seluruh sumber daya diplomatik yang dimiliki Indonesia yang sudah ditugaskan di berbagai penjuru dunia harus memiliki visi perbaikan citra Indonesia di tengah permasalahan pandemi. Selain itu, sambung dia, perwakilan Indonesia di berbagai forum internasional juga harus memperbaiki strategi komunikasinya agar kepentingan Indonesia bisa disuarakan di platform global tersebut.
"Dengan begitu, diharapkan kepentingan Indonesia bisa diraih melalui jalur eksternal sehingga upaya penanganan pandemi di dalam negeri bisa dibantu," tandas Anton. Kiswondari
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Anton Sukartono Suratto berpandangan, pertimbangan sejumlah negara tersebut berimplikasi pada banyaknya urusan eksternal negara Indonesia yang terganggu.
"Jamaah umrah dan haji asal Indonesia sulit masuk ke Saudi. Buruh migran Indonesia juga sulit masuk ke negara-negara yang sebetulnya memerlukan jasa mereka. Peluang bisnis dan beragam bentuk investasi turut terganggu dengan masuknya Indonesia ke daftar negara yang buruk penanganan pandeminya," kata Anton dalam keteranganya dikutip Minggu (1/8/2021).
Namun demikian, Anton memahami bahwa kebijakan negara-negara tersebut merupakan hak mereka sebagai negara yang berdaulat. Tidak ada satu pun entitas di dunia ini yang bisa mengintervensi kebijakan tersebut. Untuk itu, Anton menegaskan, kunci utama memperbaiki citra Indonesia di mata internasional tentu saja perbaikan kebijakan pengelolaan pandemi secara domestik. Selain itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) juga tak bisa berpangku tangan melihat Indonesia menjadi bulan-bulanan daftar merah dunia internasional. "Yang bisa dilakukan Kemlu adalah memperkuat otot diplomasi," tegasnya.
Menurut Anton, seluruh sumber daya diplomatik yang dimiliki Indonesia yang sudah ditugaskan di berbagai penjuru dunia harus memiliki visi perbaikan citra Indonesia di tengah permasalahan pandemi. Selain itu, sambung dia, perwakilan Indonesia di berbagai forum internasional juga harus memperbaiki strategi komunikasinya agar kepentingan Indonesia bisa disuarakan di platform global tersebut.
"Dengan begitu, diharapkan kepentingan Indonesia bisa diraih melalui jalur eksternal sehingga upaya penanganan pandemi di dalam negeri bisa dibantu," tandas Anton. Kiswondari
(cip)
Explore More