DPR: Pemerintah Perlu Terobosan untuk Percepatan Program Vaksinasi Covid-19

Minggu, 18 Juli 2021 - 12:14 WIB
loading...
DPR: Pemerintah Perlu...
Sekretaris Fraksi PPP DPR, Achmad Baidowi, harus dicarikan jalan keluar untuk melakukan percepatan vaksinasi. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Target vaksinasi Covid-19 nasional masih jauh dari harapan, dari jumlah vaksin yang sudah masuk ke Indonesia sebanyak 137 juta dosis, sementara yang baru digunakan baru 54 juta dosis atau belum sampai 50% dari jumlah dosis yang ada.

Menurut Sekretaris Fraksi PPP DPR, Achmad Baidowi, harus dicarikan jalan keluar untuk melakukan percepatan vaksinasi, sehingga herd immunity nasional bisa segera tercapai. "Sisa dosis yang ada masih menumpuk entah dimana? Ini harus dicarikan jalan keluarnya. Sementara banyak daerah mengalami kehabisan stok vaksin," kata pria yang akrab disapa Awiek ini kepada wartawan, Minggu (18/7/2021). Baca juga: Kepala BIN: Metode Door To Door Tingkatkan Partisipasi Warga yang Takut Vaksin

Ketua DPP PPP ini juga melihat, hal ini sekaligus menunjukan fakta yang kontradiktif. Masyarakat membutuhkan vaksin, sementara stok vaksin yang ada justru menumpuk tidak terserap. Target pemerintah 1 juta vaksin per hari ternyata tidak berjalan mulus akibat sejumlah hal. "Jumlah nakes dan relawan yang tidak memadai, pola distribusi karena di daerah tidak semuanya memiliki tempat penyimpanan yang memadai, dan birokrasi yang ribet," papar anggota Komisi VI DPR ini. Baca juga: Kesal, Mendagri Tegur 19 Kepala Daerah, Berikut Daftarnya

Selain itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini menambahkan, terdapat penolakan vaksin dari masyarakat akibat terpengaruh informasi hoaks. Maka pemerintah perlu mencari terobosan untuk mempercepat program vaksinasi. "Melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, akadmisi, pejabat untuk mensosialisasikan informasi yang benar tentang vaksin," usulnya.

"Sejauh ini pelibatan TNI/Polri sudah bagus dan akan lebih massif jika ada pelibatan kelompok-kelompok masyarakat termasuk juga anggota DPR di dapil masing-masing untuk memfasilitasi masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi, tentunya dengan standar yang ketat termasuk ketersediaan nakesnya," tambah Awiek.
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
9 Anggota KPI Pusat...
9 Anggota KPI Pusat 2026-2029 Pilihan DPR RI, Ini Daftar Namanya
Tok! DPR Sahkan RUU...
Tok! DPR Sahkan RUU PFII Jadi Undang-Undang
Rapat Paripurna DPR...
Rapat Paripurna DPR RI Hari Ini Sahkan RUU PFII hingga Tetapkan Anggota KPI
Hasil Perampasan Aset...
Hasil Perampasan Aset Diurus Badan Khusus, Komisi III DPR: Perlu Ada Tim Pengawasan
Nanik S Deyang Tidak...
Nanik S Deyang Tidak Hadiri Rapat Laporan Keuangan BGN di Komisi IX DPR
Peradi Profesional Dorong...
Peradi Profesional Dorong RUU HPI Lebih Adaptif Hadapi Hubungan Hukum Lintas Negara
Tepis Hoaks Menolak,...
Tepis Hoaks Menolak, DPR Kebut RUU Aset
HUKUM MATI! DPR RI Geram,...
HUKUM MATI! DPR RI Geram, Sebut Korupsi Eks Jampidsus Sangat Memalukan
Suasana Jelang Sidang...
Suasana Jelang Sidang Perdana Dokter Tifa, TNI-Polri dan Rantis Brimob Bersiaga di PN Jaktim
Rekomendasi
Iran Lebih Suka Bombardir...
Iran Lebih Suka Bombardir Negara-negara Arab Dibandingkan Kapal Induk AS, Ini 5 Alasannya
Trump: Pasukan AS Segera...
Trump: Pasukan AS Segera Serang Lokasi Gunung Pickaxe Iran dengan Sangat Hebat
Bea Cukai Tak Jadi Dibubarkan...
Bea Cukai Tak Jadi Dibubarkan Prabowo, Ini Alasannya
Berita Terkini
Refly Harun Soroti Putusan...
Refly Harun Soroti Putusan Hakim Praperadilan Roy Suryo: Hak Menggugat Tak Bisa Dibatasi
Presiden Prabowo Pimpin...
Presiden Prabowo Pimpin Upacara Pelantikan Perwira TNI-Polri di Istana Pagi Ini
Panglima TNI Instruksikan...
Panglima TNI Instruksikan Seluruh Prajurit Bantu Penanganan Sampah Nasional
3 Brigjen Pol Dapat...
3 Brigjen Pol Dapat Penugasan Baru ke Itwasum Polri pada Mutasi Juni 2026, Ini Daftar Namanya
UU PFII Bukti Pemerintah...
UU PFII Bukti Pemerintah Serius Bangun Fondasi Ekonomi Jangka Panjang
BGN Perkenalkan Deputi-Sestama...
BGN Perkenalkan Deputi-Sestama Baru, Ada Mantan Kapuspenkum Kejagung
Infografis
Inilah 5 Fakta Tapera,...
Inilah 5 Fakta Tapera, Program Pemerintah yang Tuai Polemik
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved