DPR: Pemerintah Perlu Terobosan untuk Percepatan Program Vaksinasi Covid-19

Minggu, 18 Juli 2021 - 12:14 WIB
loading...
DPR: Pemerintah Perlu...
Sekretaris Fraksi PPP DPR, Achmad Baidowi, harus dicarikan jalan keluar untuk melakukan percepatan vaksinasi. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Target vaksinasi Covid-19 nasional masih jauh dari harapan, dari jumlah vaksin yang sudah masuk ke Indonesia sebanyak 137 juta dosis, sementara yang baru digunakan baru 54 juta dosis atau belum sampai 50% dari jumlah dosis yang ada.

Menurut Sekretaris Fraksi PPP DPR, Achmad Baidowi, harus dicarikan jalan keluar untuk melakukan percepatan vaksinasi, sehingga herd immunity nasional bisa segera tercapai. "Sisa dosis yang ada masih menumpuk entah dimana? Ini harus dicarikan jalan keluarnya. Sementara banyak daerah mengalami kehabisan stok vaksin," kata pria yang akrab disapa Awiek ini kepada wartawan, Minggu (18/7/2021). Baca juga: Kepala BIN: Metode Door To Door Tingkatkan Partisipasi Warga yang Takut Vaksin

Ketua DPP PPP ini juga melihat, hal ini sekaligus menunjukan fakta yang kontradiktif. Masyarakat membutuhkan vaksin, sementara stok vaksin yang ada justru menumpuk tidak terserap. Target pemerintah 1 juta vaksin per hari ternyata tidak berjalan mulus akibat sejumlah hal. "Jumlah nakes dan relawan yang tidak memadai, pola distribusi karena di daerah tidak semuanya memiliki tempat penyimpanan yang memadai, dan birokrasi yang ribet," papar anggota Komisi VI DPR ini. Baca juga: Kesal, Mendagri Tegur 19 Kepala Daerah, Berikut Daftarnya

Selain itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini menambahkan, terdapat penolakan vaksin dari masyarakat akibat terpengaruh informasi hoaks. Maka pemerintah perlu mencari terobosan untuk mempercepat program vaksinasi. "Melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, akadmisi, pejabat untuk mensosialisasikan informasi yang benar tentang vaksin," usulnya.

"Sejauh ini pelibatan TNI/Polri sudah bagus dan akan lebih massif jika ada pelibatan kelompok-kelompok masyarakat termasuk juga anggota DPR di dapil masing-masing untuk memfasilitasi masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi, tentunya dengan standar yang ketat termasuk ketersediaan nakesnya," tambah Awiek.
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
Dadan Hindayana Cs Terjerat...
Dadan Hindayana Cs Terjerat Korupsi, DPR Perketat Pengawasan Tata Kelola di BGN
Trimedya Panjaitan Sebut...
Trimedya Panjaitan Sebut RUU HPI Sejalan dengan Semangat Prabowo Perkuat Posisi Hukum Indonesia
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Ancaman PHK Massal di Industri Hasil Tembakau
Sentuhan Kenyamanan...
Sentuhan Kenyamanan di Mina, Layanan Haji Reguler yang Makin Manusiawi
TNI Ikut Atasi Begal,...
TNI Ikut Atasi Begal, DPR: Harus Terukur dan Punya Dasar Hukum yang Jelas
DPR dan Pemerintah Pastikan...
DPR dan Pemerintah Pastikan Tak Ada Kendala Besar saat Puncak Haji
Jelang Armuzna, DPR...
Jelang Armuzna, DPR Ingatkan Pemerintah soal Layanan Konsumsi dan Transportasi
Komisi III DPR Nilai...
Komisi III DPR Nilai Kasus Amsal Sitepu Janggal, Proses Hukum Tak Objektif
Rekomendasi
Indonesia Manufacturing...
Indonesia Manufacturing Symposium 2026, Membangun Sistem Enterprise
Resmi Dibuka, DAIKIN...
Resmi Dibuka, DAIKIN Proshop Alvamega Hadirkan Solusi Tata Udara Premium di Serpong
Masyarakat Diminta Tak...
Masyarakat Diminta Tak Panik Respons Kondisi Ekonomi RI, Ekonom: Jaga Optimisme Berdasar Data
Berita Terkini
KontraS Kritik Tuntutan...
KontraS Kritik Tuntutan 2,5 Tahun Penjara untuk Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus
Revisi UU Polri, Menteri...
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Usulkan Sejumlah Jabatan Utama Bisa Diisi Sipil
Film Pesta Babi Bergeser...
Film Pesta Babi Bergeser dari Kritik Sosial Jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua
KPK Angkut Moge, Mobil...
KPK Angkut Moge, Mobil Mewah, dan Sepeda usai Geledah Rumah Silmy Karim
Ancam 6 Juta Tenaga...
Ancam 6 Juta Tenaga Kerja, Wacana Kemasan Polos Harus Dibatalkan
DPR Minta KAI Bereskan...
DPR Minta KAI Bereskan Dulu Konektivitas Sebelum Bangun Jalur Kereta Aceh-Lampung
Infografis
Perlu Tindakan Cepat...
Perlu Tindakan Cepat Pemerintah untuk Antisipasi Badai PHK
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved