Dilema Energi Terbarukan di Tengah Melemahnya Harga Minyak

Pemerintah tetap komit untuk memajukan energi baru terbarukan. Pasca Covid-19 – di zaman new normal ini - strategi kebijakan energi baru terbarukan adalah dengan melakukan restrukturisasi dan refocussing program. EBT dikembangkan bersamaan dengan pengembangan ekonomi daerah daerah via pendekatan klaster seperti proyek listrik tenaga surya yang dapat hybrid dengan bio massa yang diintegrasikan dengan klaster ekonomi maritim daerah yang off grid.

Walau skala kecil 1-5 MW, namun kalau jumlah dan persebarannya banyak, itu akan jauh lebih bermanfaat bagi daerah dan masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah telah berada pada jalur yang tepat.

Memaksakan penggunaan EBT untuk mencapai target bauran energi sebagaimana diharapkan oleh negara-negara Eropa/Barat, bukanlah pilihan bijak. Masih lebih mendesak bagi Indonesia untuk memperluas jangkauan desa dan pedalaman berlistrik, pada harga yang terjangkau, dari pada sekedar menitik beratkan pada pengurangan emisi CO2.

Lagi pula, emisi CO2 lebih banyak dihasilkan negara negara industri maju. Sementara negara negara tropis seperti Indonesia, malah lebih banyak menyumbang oksigen (O2) yang dinikmati warga dunia termasuk Eropa.

Tetapi apakah mereka mengkompensasi negara berkembang? Tidak. Negara Barat memang ada menggunakan schema carbon trading sebagai insentif. Tetapi insentif tersebut adalah kepada perusahaan dan penyedia teknologi yang ujung ujungnya kembali ke negara mereka.

Sedangkan negara yang menghasilkan O2 dengan memproteksi hutan dan lain tidak mendapatkan insentif apapun. Malah produk negara berkembang ditutup dan dipersulit masuk negara Masyarakat Eropa, atas labeling perusakan lingkungan dan lain-lain.

Saatnya Indonesia dengan kepala tegak dan suara tegas mengatakan kepada dunia: “kami peduli dengan lingkungan global, tetapi kami yang lebih mengerti apa yang mendesak dan prioritas bagi masyarakat, bangsa dan negara kami”.

Jakarta, Mei 2020