KNPI Desak Pemerintah Larang WNA Masuk Indonesia saat PPKM Darurat

Senin, 05 Juli 2021 - 20:01 WIB
loading...
KNPI Desak Pemerintah...
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama, mendesak pemerintah melarang WNA masuk Indonesia saat PPKM darurat. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) mendesak pemerintah melarang warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia selama penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlangsung 3 hingga 20 Juli 2021.

"DPP KNPI meminta kepada pemerintah dan Satgas Covid-19 untuk melarang WNA masuk ke Indonesia selama PPKM Darurat. Apapun alasannya berwisata maupun bekerja," kata Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama, kepada wartawan, Senin (5/7/2021).

Haris melanjutkan, larangan ini untuk memutus mata rantai Covid-19, terlebih varian delta dari India yang saat ini sudah banyak di sejumlah daerah. Oleh karena itu, kebijakan larangan WNA masuk Indonesia selama penerapan PPKM Darurat menjadi langkah antisipasi varian virus baru dari luar negeri masuk Indonesia.

“Varian delta ini selain lebih cepat menular, juga lebih berbahaya. Sudah ditemukan semakin banyak sudah mencapai jumlahnya 246. Tersebar paling banyak di Jakarta kemudian di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan wilayah lainnya,” ungkap Haris.
Masih kata Haris, aturan karantina bagi WNA, selama delapan hari juga dinilainya tidak efektif. Dia juga menyoroti masuknya 20 tenaga kerja asing (TKA) dari China tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Puluhan TKA China itu masuk Indonesia di tengah lonjakan kasus harian Covid-19. “Kedatangan pekerja asal China tersebut menjadi sorotan masyarakat karena saat ini pemerintah tengah menerapkan PPKM Darurat Jawa-Bali untuk menekan laju penyebaran Covid-19,” tandasnya.
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Ridwan Kamil Ucapkan...
Ridwan Kamil Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi Atas Kepemimpinannya selama 10 Tahun
KIS, Kartu Ajaib Era...
KIS, Kartu Ajaib Era Jokowi yang Memudahkan Masyarakat Dapatkan Layanan Kesehatan Gratis
Transformasi Layanan...
Transformasi Layanan Kesehatan di Era Jokowi demi Mewujudkan Indonesia Maju
Prabowo Mulai Susun...
Prabowo Mulai Susun Kabinet, Kader PDIP Berpeluang Dapat Kursi Menteri
Jelang Purnatugas, Presiden...
Jelang Purnatugas, Presiden Jokowi Mulai Kemasi Barang-barang
Cerita Jokowi Butuh...
Cerita Jokowi Butuh 1,5 Tahun untuk Konsolidasi Pemerintahan
10 Tahun Jokowi Sukses...
10 Tahun Jokowi Sukses atau Gagal? Ini Analisis Denny JA
Surya Paloh Bicara Pemerintahan...
Surya Paloh Bicara Pemerintahan Jokowi: Kadang Tersenyum Lebar, Kadang-kadang Kita Termangu
Bahlil Tegaskan Golkar...
Bahlil Tegaskan Golkar Kawal Jokowi-Ma'ruf Amin sampai Tuntas
Rekomendasi
Hujan Deras Siang hingga...
Hujan Deras Siang hingga Sore, Banjir Landa Perumahan di Tapos Depok
Kisah Mulyono Tinggalkan...
Kisah Mulyono Tinggalkan UGM karena Lihat Taruna Gagah Pakai Seragam Tentara
Malaysia Takut Lawan...
Malaysia Takut Lawan Timnas Indonesia, Garuda Bakal Hadapi Rusia dan Uzbekistan di Laga Uji Coba
Berita Terkini
Mutasi 7 Perwira Tinggi...
Mutasi 7 Perwira Tinggi Dibatalkan, Hendardi: TNI Tidak Boleh Menjadi Alat Politik Kekuasaan
31 menit yang lalu
Kemenag Jembatani Mahasiswa...
Kemenag Jembatani Mahasiswa PTKI Masuk Dunia Kerja
45 menit yang lalu
BAKN DPR Dukung Program...
BAKN DPR Dukung Program Tanam Sejuta Pohon
1 jam yang lalu
Revisi Mutasi TNI, Ini...
Revisi Mutasi TNI, Ini Isi Lengkap Perubahannya
2 jam yang lalu
Vasektomi Jadi Syarat...
Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Cak Imin: Nggak Ada, Tidak Boleh Bikin Aturan Sendiri!
2 jam yang lalu
Demokrat soal RUU Perampasan...
Demokrat soal RUU Perampasan Aset: Kami Makmum Aja di DPR
3 jam yang lalu
Infografis
Indonesia Diprediksi...
Indonesia Diprediksi Bakal Masuk Jebakan Utang Semakin Dalam
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved