PPKM Darurat, Menko PMK Pastikan Bansos Disalurkan Pertengahan Juli
Jum'at, 02 Juli 2021 - 08:55 WIB
loading...
Menko Bidang PMK Muhadjir Effendy memastikan, penyaluran sejumlah jenis bansos untuk masyarakat akan terlaksana paling lambat pertengahan Juli 2021. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy memastikan penyaluran sejumlah jenis bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat akan terlaksana paling lambat pertengahan Juli 2021.
Baca juga: PPKM Darurat Seluruh Jatim, Hanya Dua Daerah yang Aman
Bansos kembali digulirkan seiring dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali mulai 3-20 Juli 2021.
Baca juga: PPKM Darurat, Mensos Risma Kembali Salurkan Bantuan Sosial Tunai untuk 10 Juta Warga
Muhadjir mengaku telah melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian/lembaga (K/L) terkait guna mempercepat sekaligus memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, di antranya Progran Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Program Sembako untuk 18,8 juta KPM, dan perpanjangan Bantuan Sosial Tunai (BST) pada Mei-Juni untuk 10 juta KPM.
Baca juga: Tangsel Tanggung Kebutuhan Warga dan Pelaku Usaha Terdampak PPKM Darurat
“Tujuannya adalah untuk menyinkronkan agar bansos bisa disalurkan secepat mungkin dan cakupannya betul-betul tepat sasaran. Yang paling utama agar masyarakat yang paling terdampak, yaitu mereka yang ada di lapisan terbawah bisa terbantu dengan adanya bansos yang akan digulirkan nanti,” ucapnya dikutip dari rilis resmi pada Jumat (2/7/2021).
“Mudah-mudahan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli bansos akan bisa disalurkan ke seluruh pelosok Tanah Air kepada keluarga penerima manfaat yang membutuhkan,” sambung Muhadjir.
Ia menuturkan, percepatan penyaluran bansos ini merupayakan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan kembali di bawah dua digit seperti sebelum pandemi dalam rangka menghadapi Susenas September 2021.
Pada rapat tersebut, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkap bahwa pasca perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang baru, realisasi penyaluran bansos PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), berjumlah 32.953.559 keluarga/jiwa.
Akan tetapi, saat ini terdapat 3.614.355 KPM data di Himbara yang belum bisa disalurkan, antara lain: gagal burekol karena data anomali dan tidak lengkap. Data anomali itu merupakan data yang telah padan Dukcapil namun tidak bisa dilakukan pembukaan rekening di bank karena beberapa hal, seperti nama yang tidak sesuai format dan sebagainya.
“Permasalahan seperti inilah yang perlu segera kita perbaiki sehingga penyaluran bansos bisa dilakukan dan betul-betul mencapai target,” ucap Mensos.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan saat ini sedang dilakukan sinkronisasi terhadap 163 ribu data tersebut. “Paling lambat besok siang (hari ini) akan kami umumkan hasilnya. Cocok atau tidaknya, kalau cocok akan kami rekomendasikan untuk mempercepat realisasi penyaluran bansos,” tandasnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam penganggaran untuk pemberian bansos BST. Namun demikian, ia meminta kepada Mensos agar dapat bersurat terkait usulan untuk anggaran perpanjangan alokasi BST bulan Mei-Juni 2021.
“Saya minta ini untuk segera dikirim agar di bulan Juli ini bisa segera disalurkan sekaligus dua bulan alokasi BST. Ini tentu akan sangat membantu. Kalau untuk penyaluran kepada mereka yang datanya mirip (mendekati 70%) dan data kurang lengkap, Mensos bisa menyurati Himbara untuk memberikan otorisasi,” ucap Menkeu.
Sedangkan terkait penyaluran BLT yang bersumber dari Dana Desa, Menko PMK meminta agar dapat segera dibayarkan kepada 5 juta KPM yang datanya telah ada. Untuk pemenuhan kuota menjadi 8 juta KPM, agar dapat segera dilakukan review ulang penggunaan Dana Desa supaya penduduk yang terkena imbas pandemi bisa mendapatkan bantuan.
Di lain sisi, Menko PMK juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan bekerja sama mendukung kebijakan pemerintah dalam menjalankan PPKM darurat. Melalui kebijakan tersebut diharapkan bisa menurunkan angka kasus, angka kematian, dan angka kesakitan yang diakibatkan oleh wabah Covid-19 di Indonesia.
Muhadjir pun secara tegas meminta agar penerapan protokol kesehatan tetap dilakukan, seperti memakai masker sesuai standar, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan tentunya terus meningkatkan imunitas. Ia meyakini dengan gotong-royong dan semangat saling menjaga akan mampu melawan Covid-19.
“Saya kira setiap individu harus menjaga dirinya masing-masing, otomatis akan menjaga sekelilingnya, akan terjaga bangsa ini dari kerawanan-kerawanan yang diakibatkan oleh wabah Covid-19,” katanya.
Rapat yang dipimpin Menko PMK tersebut juga dihadiri oleh Menko Maritim dan Investasi (Marves), Menteri Desa dan PDTT, Gubernur BI, Ketua DK OJK, Kepala BPS, Wamenkeu, Kepala BPKP, dan Direktur Utama BRI selaku Ketua Himbara. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi sebelumnya yang dipimpin oleh Menko Marves bersama beberapa menteri terkait.
Baca juga: PPKM Darurat Seluruh Jatim, Hanya Dua Daerah yang Aman
Bansos kembali digulirkan seiring dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali mulai 3-20 Juli 2021.
Baca juga: PPKM Darurat, Mensos Risma Kembali Salurkan Bantuan Sosial Tunai untuk 10 Juta Warga
Muhadjir mengaku telah melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian/lembaga (K/L) terkait guna mempercepat sekaligus memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, di antranya Progran Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Program Sembako untuk 18,8 juta KPM, dan perpanjangan Bantuan Sosial Tunai (BST) pada Mei-Juni untuk 10 juta KPM.
Baca juga: Tangsel Tanggung Kebutuhan Warga dan Pelaku Usaha Terdampak PPKM Darurat
“Tujuannya adalah untuk menyinkronkan agar bansos bisa disalurkan secepat mungkin dan cakupannya betul-betul tepat sasaran. Yang paling utama agar masyarakat yang paling terdampak, yaitu mereka yang ada di lapisan terbawah bisa terbantu dengan adanya bansos yang akan digulirkan nanti,” ucapnya dikutip dari rilis resmi pada Jumat (2/7/2021).
“Mudah-mudahan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli bansos akan bisa disalurkan ke seluruh pelosok Tanah Air kepada keluarga penerima manfaat yang membutuhkan,” sambung Muhadjir.
Ia menuturkan, percepatan penyaluran bansos ini merupayakan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan kembali di bawah dua digit seperti sebelum pandemi dalam rangka menghadapi Susenas September 2021.
Pada rapat tersebut, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkap bahwa pasca perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang baru, realisasi penyaluran bansos PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), berjumlah 32.953.559 keluarga/jiwa.
Akan tetapi, saat ini terdapat 3.614.355 KPM data di Himbara yang belum bisa disalurkan, antara lain: gagal burekol karena data anomali dan tidak lengkap. Data anomali itu merupakan data yang telah padan Dukcapil namun tidak bisa dilakukan pembukaan rekening di bank karena beberapa hal, seperti nama yang tidak sesuai format dan sebagainya.
“Permasalahan seperti inilah yang perlu segera kita perbaiki sehingga penyaluran bansos bisa dilakukan dan betul-betul mencapai target,” ucap Mensos.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan saat ini sedang dilakukan sinkronisasi terhadap 163 ribu data tersebut. “Paling lambat besok siang (hari ini) akan kami umumkan hasilnya. Cocok atau tidaknya, kalau cocok akan kami rekomendasikan untuk mempercepat realisasi penyaluran bansos,” tandasnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam penganggaran untuk pemberian bansos BST. Namun demikian, ia meminta kepada Mensos agar dapat bersurat terkait usulan untuk anggaran perpanjangan alokasi BST bulan Mei-Juni 2021.
“Saya minta ini untuk segera dikirim agar di bulan Juli ini bisa segera disalurkan sekaligus dua bulan alokasi BST. Ini tentu akan sangat membantu. Kalau untuk penyaluran kepada mereka yang datanya mirip (mendekati 70%) dan data kurang lengkap, Mensos bisa menyurati Himbara untuk memberikan otorisasi,” ucap Menkeu.
Sedangkan terkait penyaluran BLT yang bersumber dari Dana Desa, Menko PMK meminta agar dapat segera dibayarkan kepada 5 juta KPM yang datanya telah ada. Untuk pemenuhan kuota menjadi 8 juta KPM, agar dapat segera dilakukan review ulang penggunaan Dana Desa supaya penduduk yang terkena imbas pandemi bisa mendapatkan bantuan.
Di lain sisi, Menko PMK juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan bekerja sama mendukung kebijakan pemerintah dalam menjalankan PPKM darurat. Melalui kebijakan tersebut diharapkan bisa menurunkan angka kasus, angka kematian, dan angka kesakitan yang diakibatkan oleh wabah Covid-19 di Indonesia.
Muhadjir pun secara tegas meminta agar penerapan protokol kesehatan tetap dilakukan, seperti memakai masker sesuai standar, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan tentunya terus meningkatkan imunitas. Ia meyakini dengan gotong-royong dan semangat saling menjaga akan mampu melawan Covid-19.
“Saya kira setiap individu harus menjaga dirinya masing-masing, otomatis akan menjaga sekelilingnya, akan terjaga bangsa ini dari kerawanan-kerawanan yang diakibatkan oleh wabah Covid-19,” katanya.
Rapat yang dipimpin Menko PMK tersebut juga dihadiri oleh Menko Maritim dan Investasi (Marves), Menteri Desa dan PDTT, Gubernur BI, Ketua DK OJK, Kepala BPS, Wamenkeu, Kepala BPKP, dan Direktur Utama BRI selaku Ketua Himbara. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi sebelumnya yang dipimpin oleh Menko Marves bersama beberapa menteri terkait.
(maf)
Lihat Juga :
