PPKM Darurat, Menko PMK Pastikan Bansos Disalurkan Pertengahan Juli
Jum'at, 02 Juli 2021 - 08:55 WIB
loading...
A
A
A
“Saya minta ini untuk segera dikirim agar di bulan Juli ini bisa segera disalurkan sekaligus dua bulan alokasi BST. Ini tentu akan sangat membantu. Kalau untuk penyaluran kepada mereka yang datanya mirip (mendekati 70%) dan data kurang lengkap, Mensos bisa menyurati Himbara untuk memberikan otorisasi,” ucap Menkeu.
Sedangkan terkait penyaluran BLT yang bersumber dari Dana Desa, Menko PMK meminta agar dapat segera dibayarkan kepada 5 juta KPM yang datanya telah ada. Untuk pemenuhan kuota menjadi 8 juta KPM, agar dapat segera dilakukan review ulang penggunaan Dana Desa supaya penduduk yang terkena imbas pandemi bisa mendapatkan bantuan.
Di lain sisi, Menko PMK juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan bekerja sama mendukung kebijakan pemerintah dalam menjalankan PPKM darurat. Melalui kebijakan tersebut diharapkan bisa menurunkan angka kasus, angka kematian, dan angka kesakitan yang diakibatkan oleh wabah Covid-19 di Indonesia.
Muhadjir pun secara tegas meminta agar penerapan protokol kesehatan tetap dilakukan, seperti memakai masker sesuai standar, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan tentunya terus meningkatkan imunitas. Ia meyakini dengan gotong-royong dan semangat saling menjaga akan mampu melawan Covid-19.
“Saya kira setiap individu harus menjaga dirinya masing-masing, otomatis akan menjaga sekelilingnya, akan terjaga bangsa ini dari kerawanan-kerawanan yang diakibatkan oleh wabah Covid-19,” katanya.
Rapat yang dipimpin Menko PMK tersebut juga dihadiri oleh Menko Maritim dan Investasi (Marves), Menteri Desa dan PDTT, Gubernur BI, Ketua DK OJK, Kepala BPS, Wamenkeu, Kepala BPKP, dan Direktur Utama BRI selaku Ketua Himbara. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi sebelumnya yang dipimpin oleh Menko Marves bersama beberapa menteri terkait.
Sedangkan terkait penyaluran BLT yang bersumber dari Dana Desa, Menko PMK meminta agar dapat segera dibayarkan kepada 5 juta KPM yang datanya telah ada. Untuk pemenuhan kuota menjadi 8 juta KPM, agar dapat segera dilakukan review ulang penggunaan Dana Desa supaya penduduk yang terkena imbas pandemi bisa mendapatkan bantuan.
Di lain sisi, Menko PMK juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan bekerja sama mendukung kebijakan pemerintah dalam menjalankan PPKM darurat. Melalui kebijakan tersebut diharapkan bisa menurunkan angka kasus, angka kematian, dan angka kesakitan yang diakibatkan oleh wabah Covid-19 di Indonesia.
Muhadjir pun secara tegas meminta agar penerapan protokol kesehatan tetap dilakukan, seperti memakai masker sesuai standar, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan tentunya terus meningkatkan imunitas. Ia meyakini dengan gotong-royong dan semangat saling menjaga akan mampu melawan Covid-19.
“Saya kira setiap individu harus menjaga dirinya masing-masing, otomatis akan menjaga sekelilingnya, akan terjaga bangsa ini dari kerawanan-kerawanan yang diakibatkan oleh wabah Covid-19,” katanya.
Rapat yang dipimpin Menko PMK tersebut juga dihadiri oleh Menko Maritim dan Investasi (Marves), Menteri Desa dan PDTT, Gubernur BI, Ketua DK OJK, Kepala BPS, Wamenkeu, Kepala BPKP, dan Direktur Utama BRI selaku Ketua Himbara. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi sebelumnya yang dipimpin oleh Menko Marves bersama beberapa menteri terkait.
(maf)
Lihat Juga :
