Aplikasi Pelacak Covid-19, Efektifkah?

JAKARTA - Sejak kasus Covid-19 merebak di Indonesia, perlahan beragam aplikasi digital bermunculan. Aplikasi yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini bukan hanya dibuat pemerintah pusat atau lembaga yang berkedudukan di pusat, tetapi sejumlah daerah pun melakukan terobosan serupa.

Hadirnya beragam aplikasi tersebut diharapkan bisa meminimalkan penyebarluasan virus Covid-19––dalam hal ini membantu upaya 3T (tracing, testing, dan treatment)––hingga mempermudah akses informasi terhadap ketersediaan layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan untuk pasien Covid-19.

Di level pusat setidaknya ada beberapa aplikasi yang dibuat pemerintah, yaitu PeduliLindungi (Kementerian Komunikasi dan Informatika), 10 Rumah Aman (Kantor Staf Presiden dan Kominfo), Bersatu Lawan Covid-19 (Gugus Tugas Penanganan Covid), Silacak dan Siranap RS (Kemenkes) hingga DokterSafe (Universitas Airlangga dan Ikatan Dokter Indonesia).

Baca juga: Aplikasi Covid-19 Harus Bermuara di Pusat Data, Jangan Amburadul

PeduliLindungi misalnya sudah diunduh lebih dari 5 juta pengguna gawai dengan nilai rating 3,7 dari 5. Ada hampir 57.000 ulasan mengenai aplikasi tersebut. Kemudian Siranap RS (Kemenkes) sudah diunduh lebih dari 10.000 pengguna dengan nilai rating 4,4 dan 245 ulasan.

Namun hadirnya berbagai aplikasi tersebut ternyata belum mampu banyak membantu upaya memerangi pandemi tersebut karena lonjakan kasus terus terjadi. Salah satu tantangannya adalah belum maksimalnya tracing atau tracking terhadap penularan virus. Fakta tersebut pun memunculkan pertanyaan tentang efektivitas aplikasi yang tentunya sudah memakan anggaran tidak sedikit.

Sekjen Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Husein Habsyi sepakat dengan pentingnya kehadiran sistem yang membantu penanganan pandemi. Apalagi dalam kondisi seperti saat ini, pemerintah dan stakeholder harus bergerak cepat dan mengerahkan seluruh kekuatan untuk menahan penyebaran dan menangani orang-orang yang sudah terpapar.

Baca juga: Ketua Satgas Covid-19 IDI Sebut Transmisi Cepat Varian Delta Bukan Candaan

Untuk itulah Husein melihat infrastruktur layanan konsultasi kesehatan jarak jauh serta informasi dan data digital yang terintegrasi sudah sangat mendesak untuk dibangun. Dia pun menyayangkan Sistem Informasi Rawat Inap (Siranap) besutan Kemenkes kerap dikeluhkan tidak update.

Dia lantas menuturkan, saat ini masyarakat, terutama yang positif Covid-19, kerap dalam kondisi cemas dan panik. Kondisi demikian diperparah setelah mereka sulit mendapatkan informasi RS mana yang masih kosong. Mereka yang sudah tak tahan akhirnya keluar mencari RS dengan segala risikonya seperti tidak dapat faskes dan menularkan ke orang lain.

“Paling tidak (dengan telemedicine dan informasi digital), kecemasan dan kepanikan orang bisa berkurang seandainya ada yang menilai kondisinya saat ini seberapa parah. Apakah harus ke RS atau kondisi sekarang ini bisa di rumah dengan obat biasa,” ujar dia.

Lia G Partakusuma, Sekjen Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), memastikan integrasi sistem antara faskes 1 dan tingkat di atasnya, juga rumah sakit besar, selama ini sudah berjalan. Hal ini karena sudah ada sistem rujukan terpadu. Biasanya jika ada pasien yang ingin dikirim ke rumah sakit rujukan dimasukkan datanya ke sistem itu.

“Puskesmas atau RS merujuk ke RS yang lebih besar, nanti terlihat apa saja yang dibutuhkan, juga riwayat pasien. Dengan sistem itu bisa dipantau apa saja fasilitas yang dibutuhkan hingga tindakan medis,” jelasnya.

Dia menjelaskan, sistem ini dimulai dari sistem gawat darurat. Kalau ada kondisi gawat dapat menelepon ke IGD terdekat, nanti ditanya mengenai data pasien. Di IGD rumah sakit itu ada orang yang khusus menerima telepon dari puskesmas, faskes, bahkan masyarakat. "Rumah sakit rujukan lebih berharap dari puskesmas atau faskes karena data medis semua jelas. Bahkan ada konsultasi dulu dari dokter sebelum pasien datang ke rumah sakit," ungkapnya.