PPKM Mikro di Tengah Lonjakan Corona Dinilai Tetap Sulit Dikendalikan
Sabtu, 26 Juni 2021 - 04:43 WIB
loading...
Wakil Ketua Umum Pengurus Besar IDI, Slamet Budiarto, mengatakan PPKM skala mikro tidak terlalu efektif dalam menahan laju penyebaran virus Corona (Covid-19). Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Slamet Budiarto, mengatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro tidak terlalu efektif dalam menahan laju penyebaran virus Corona (Covid-19).
Baca juga: Kasus Corona Melonjak, Sistem Kesehatan Indonesia Dinilai Makin Kedodoran
Apalagi, saat ini sudah menyebar varian delta di Tanah Air. Mutasi baru Covid-19 asal India itu disebut memiliki daya tular lebih cepat dari sebelumnya.
"Kalau hanya PPKM sulit untuk kendalikan, akan lama. Bisa kendalikan, tapi lama," kata Slamet saat berbincang dengan MNC Portal Indonesia, Sabtu (26/6/2021).
Baca juga: Puluhan Nakes di Depok Terpapar Corona di Tengah Lonjakan Pasien Covid-19
Slamet menuturkan, pada dasarnya PPKM skala mikro memiliki konsep yang bagus untuk menekan laju virus corona. Namun permasalahannya pada saat impelementasi di lapangan hanya elemen pemerintah saja yang siap untuk menjalankan kebijakan tersebut.
Sedangkan pranata masyarakat terkecil nonpemerintah seperti RT ataupun RW nampak belum siap untuk menjalankan kebijakan ini. Padahal sejatinya PPKM Mikro membutuhkan sinergitas antara elemen pemerintah seperti perangkat desa, lurah, kecamatan, TNI-Polri dengan masyarakat yang diwakili oleh RT/RW.
"Tapi kalau PPKM Mikro berjalan juga bagus. Cuma masalahnya ketua RT, ketua RW, apakah sudah siap melakukan PPKM Mikro gitu loh. Yang siap cuma pemerintah," tutur Slamet.
Karena itu, Slamet berpendapat kebijakan terbaik untuk menahan laju virus corona di Tanah Air yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pasalnya, saat ini varian delta yang notabene lebih cepat menular telah masuk ke Tanah Air.
"Permasalahannya PPKM kurang optimal karena organ di bawah (seperti) RT/RW itu gak jalan. Itu yang jadi masalah. Jadi lebih baik kita kembali ke PSBB seperti pertama kali pandemi. Kita lakukan PSBB sperti itu cuma dimodifikasi setengah hari atau seperempat hari (agar ekonomi bisa berjalan)," terangnya.
Terpisah, Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Heryawan mengatakan, kebijakan PSBB ketat seperti awal pandemi lebih berhasil menekan mobilitas warga ketimbang PPKM Mikro.
Jika pemerintah bersikukuh ingin tetap menerapkan PPKM Mikro di tengah lonjakan kasus seperti sekarang ini, maka ia melihat hal itu kurang tepat.
"Dan jika pemerintah tetap enggan melakukan PSBB atau lockdown total, maka kita harus berdoa sungguh-sungguh semoga Indonesia tidak seperti kereta yang para penumpangnya berharap selamat, sementara rute kereta memang sedang diarahkan menuju jurang," tegas Netty.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan PPKM Mikro memiliki esensi yang sama dengan lockdown. Karena itu, istilah ini tidak perlu dipertentangkan.
"Saya sampaikan bahwa PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama, yaitu membatasi kegiatan masyarakat untuk itu tidak perlu dipertentangkan," kata Jokowi dilihat dalam YouTube Sekretariat Presiden, Rabu 23 Juni 2021.
Baca juga: Kasus Corona Melonjak, Sistem Kesehatan Indonesia Dinilai Makin Kedodoran
Apalagi, saat ini sudah menyebar varian delta di Tanah Air. Mutasi baru Covid-19 asal India itu disebut memiliki daya tular lebih cepat dari sebelumnya.
"Kalau hanya PPKM sulit untuk kendalikan, akan lama. Bisa kendalikan, tapi lama," kata Slamet saat berbincang dengan MNC Portal Indonesia, Sabtu (26/6/2021).
Baca juga: Puluhan Nakes di Depok Terpapar Corona di Tengah Lonjakan Pasien Covid-19
Slamet menuturkan, pada dasarnya PPKM skala mikro memiliki konsep yang bagus untuk menekan laju virus corona. Namun permasalahannya pada saat impelementasi di lapangan hanya elemen pemerintah saja yang siap untuk menjalankan kebijakan tersebut.
Sedangkan pranata masyarakat terkecil nonpemerintah seperti RT ataupun RW nampak belum siap untuk menjalankan kebijakan ini. Padahal sejatinya PPKM Mikro membutuhkan sinergitas antara elemen pemerintah seperti perangkat desa, lurah, kecamatan, TNI-Polri dengan masyarakat yang diwakili oleh RT/RW.
"Tapi kalau PPKM Mikro berjalan juga bagus. Cuma masalahnya ketua RT, ketua RW, apakah sudah siap melakukan PPKM Mikro gitu loh. Yang siap cuma pemerintah," tutur Slamet.
Karena itu, Slamet berpendapat kebijakan terbaik untuk menahan laju virus corona di Tanah Air yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pasalnya, saat ini varian delta yang notabene lebih cepat menular telah masuk ke Tanah Air.
"Permasalahannya PPKM kurang optimal karena organ di bawah (seperti) RT/RW itu gak jalan. Itu yang jadi masalah. Jadi lebih baik kita kembali ke PSBB seperti pertama kali pandemi. Kita lakukan PSBB sperti itu cuma dimodifikasi setengah hari atau seperempat hari (agar ekonomi bisa berjalan)," terangnya.
Terpisah, Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Heryawan mengatakan, kebijakan PSBB ketat seperti awal pandemi lebih berhasil menekan mobilitas warga ketimbang PPKM Mikro.
Jika pemerintah bersikukuh ingin tetap menerapkan PPKM Mikro di tengah lonjakan kasus seperti sekarang ini, maka ia melihat hal itu kurang tepat.
"Dan jika pemerintah tetap enggan melakukan PSBB atau lockdown total, maka kita harus berdoa sungguh-sungguh semoga Indonesia tidak seperti kereta yang para penumpangnya berharap selamat, sementara rute kereta memang sedang diarahkan menuju jurang," tegas Netty.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan PPKM Mikro memiliki esensi yang sama dengan lockdown. Karena itu, istilah ini tidak perlu dipertentangkan.
"Saya sampaikan bahwa PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama, yaitu membatasi kegiatan masyarakat untuk itu tidak perlu dipertentangkan," kata Jokowi dilihat dalam YouTube Sekretariat Presiden, Rabu 23 Juni 2021.
(maf)
Lihat Juga :
