Seruan Tokoh Agama: Taati Protokol Kesehatan dan Patuhi Kebijakan Pemerintah

loading...
Seruan Tokoh Agama: Taati Protokol Kesehatan dan Patuhi Kebijakan Pemerintah
Kasus positif virus Corona (Covid-19) terus naik. Bahkan Senin, 21 Juni 2021, penambahan kasus Covid-19 mencatatkan rekor, yakni lebih dari 14 ribu. Foto/SINDOnews/Ilustrasi
JAKARTA - Kasus positif virus Corona (Covid-19) terus naik. Bahkan Senin, 21 Juni 2021, penambahan kasus Covid-19 mencatatkan rekor, yakni lebih dari 14 ribu. Berkaitan dengan meningkatnya kasus Covid-19 itu, tokoh agama mengimbau umat agar menaati protokol kesehatan (Protkes) dan mematuhi kebijakan pemerintah.

Baca juga: Pasien Corona Bakal Membludak, Bima Arya Minta Semua Rumah Sakit di Bogor Siaga

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Marsudi Syuhud menuturkan, masyarakat jangan percaya narasi yang menyebut Covid-19 tidak ada. Kenaikan kasus dan penuhnya tingkat keterisian rumah sakit beberapa pekan belakangan ini menunjukkan bahwa Covid-19 adalah fakta.

Baca juga: Jakarta Sedang Siapkan Pergub, DKI Libatkan Bodetabek Atasi Corona yang Kian Mengganas

"Untuk mengatasi ini yang harus diingat sebagai bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim adalah menjaga jiwa. Agama sudah mengajarkan dan menuntun. Tujuan paling utama syariah adalah menjaga jiwa," ujar Kiai Marsudi, Selasa (22/6/2021).



Dia menjelaskan, Nabi Muhammad SAW meminta umat agar mewaspadai pagebluk seperti waspada dari Singa yang bisa menerkam. Kewaspadaan itu kemudian diterjemahkan dalam aturan seperti Perda, Perpres atau Undang-undang.

"Aturan jadikan pegangan untuk menjauhi Covid-19. Itu sudah sesuai syariah. Memakai masker, mencuci tangan, ikuti vaksin, kalau dicek ya siap," tuturnya.

Sementara itu, Rohaniawan Katolik Romo Antonius Benny Susetyo meyakini penyebab kasus Covid-19 meningkat, karena masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan dan banyak kegiatan massal. "Itu akibat libur panjang. Selalu terjadi begitu. Maka kuncinya adalah disiplin setiap pribadi," ujar Romo Benny.

Dirinya mengakui bahwa membatasi mobilitas masyarakat tidak mudah. Karena, kata dia, masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan berinteraksi, berjumpa secara langsung. Sehingga, dia menilai penerapan kebiasaan baru butuh waktu.

"Butuh yang namanya kesadaran. Itu harus ditanamkan sejak awal dengan terus menerus. Kemudian, memang harus ada keteladanan dari para pejabat. Kalau pejabat tidak memberikan keteladanan, ya repot," imbuhnya.

Menurut dia, dalam kondisi seperti saat ini, mau tidak mau masyarakat harus mengurangi aktivitas di luar, aktivitas yang membuat perkumpulan. Dia berharap masyarakat untuk tetap di rumah masing-masing bila tidak terlalu penting untuk keluar.



Menurutnya, kebijakan PPKM Mikro yang tujuannya membatasi mobilitas masyarakat sudah tepat. "Memang pilihan itu (PPKM Mikro) dibutuhkan saat ini. Kalau kita tidak melakukan itu, akan ada dampak yang lebih berbahaya lagi," ujarnya.

Selain itu, dirinya menilai perlu membangun kesadaran untuk kepentingan bersama. "Maka dibutuhkan sekarang ini adalah kemauan bersama segera membangun suatu bahwa ini disiplin diri. Disiplin sangat penting," pungkasnya.
(maf)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top