La Nyalla Minta Maksimalkan Aspal Buton untuk Hentikan Impor
loading...
A
A
A
“Pemerintah harus melakukan asesmen dan pengkajian yang mendalam terhadap kehandalan dan keekonomian dari teknologi ekstraksi,” ujarnya.
Dia juga mengharapkan pemerintah menunjuk sebuah BUMN atau BUMD untuk membangun pabrik ekstraksi aspal Buton. La Nyalla menambahkan, Pemerintah harus melakukan penataan ulang IUP-IUP (Izin Usaha Pertambangan) untuk mendukung penyediaan bahan baku 5 juta ton per tahun dalam waktu 10 tahun ke depan.
“Pemerintah harus menghentikan impor aspal minyak dan menggantikannya dengan aspal Buton ‘full’ ekstraksi secara bertahap,” tegasnya.
La Nyalla menyebut, tahun 2024 tidak akan lama lagi. Oleh karena itu Pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah konkret, taktis dan strategis agar segala sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan jadwal dalam road map.
Dia menyadari permasalahan-permasalahan lain yang perlu dibenahi masih cukup banyak dan bervariasi. Namun menurut LaNyalla, dengan adanya acuan road map untuk kurun waktu 10 tahun ke depan, maka segala sesuatunya akan dapat dikelola dengan baik dan terarah.
“Terutama hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah ‘kawasan ekonomi khusus’, investasi, infrastruktur, terbukanya lapangan kerja baru, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Pada tahun 2024, saat kita peringati 1 abad aspal Buton, Pabrik Ekstraksi Aspal Buton sudah harus selesai dibangun,” katanya.
La Nyalla mendorong agar pabrik yang dimaksud sudah harus dapat beroperasi dan berproduksi secara optimal. Produk akhir yang akan dihasilkan adalah aspal Buton ‘full’ ekstraksi penetrasi 60/70 yang mampu menggantikan aspal minyak impor.
“Saya yakin, pemerintah dan masyarakat Buton mampu mendorong terwujudnya cita- cita besar tersebut, dengan momentum 1 abad aspal Buton,” kata LaNyalla.
Wali Kota Baubau, AS Tamrin mengaku bangga dan bersyukur semua pihak bisa hadir dalam acara itu. Termasuk seluruh jajaran Forkompida Baubau dan beberapa Kepala Dinas dari Provinsi Sultra.
"Ini menjadi isyarat bahwa harapan warga Buton sangat besar mengenai pemekaran wilayah yang aspirasinya sudah dititipkan kepada Ketua DPD," ujarnya.
Dia juga mengharapkan pemerintah menunjuk sebuah BUMN atau BUMD untuk membangun pabrik ekstraksi aspal Buton. La Nyalla menambahkan, Pemerintah harus melakukan penataan ulang IUP-IUP (Izin Usaha Pertambangan) untuk mendukung penyediaan bahan baku 5 juta ton per tahun dalam waktu 10 tahun ke depan.
“Pemerintah harus menghentikan impor aspal minyak dan menggantikannya dengan aspal Buton ‘full’ ekstraksi secara bertahap,” tegasnya.
La Nyalla menyebut, tahun 2024 tidak akan lama lagi. Oleh karena itu Pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah konkret, taktis dan strategis agar segala sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan jadwal dalam road map.
Dia menyadari permasalahan-permasalahan lain yang perlu dibenahi masih cukup banyak dan bervariasi. Namun menurut LaNyalla, dengan adanya acuan road map untuk kurun waktu 10 tahun ke depan, maka segala sesuatunya akan dapat dikelola dengan baik dan terarah.
“Terutama hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah ‘kawasan ekonomi khusus’, investasi, infrastruktur, terbukanya lapangan kerja baru, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Pada tahun 2024, saat kita peringati 1 abad aspal Buton, Pabrik Ekstraksi Aspal Buton sudah harus selesai dibangun,” katanya.
La Nyalla mendorong agar pabrik yang dimaksud sudah harus dapat beroperasi dan berproduksi secara optimal. Produk akhir yang akan dihasilkan adalah aspal Buton ‘full’ ekstraksi penetrasi 60/70 yang mampu menggantikan aspal minyak impor.
“Saya yakin, pemerintah dan masyarakat Buton mampu mendorong terwujudnya cita- cita besar tersebut, dengan momentum 1 abad aspal Buton,” kata LaNyalla.
Wali Kota Baubau, AS Tamrin mengaku bangga dan bersyukur semua pihak bisa hadir dalam acara itu. Termasuk seluruh jajaran Forkompida Baubau dan beberapa Kepala Dinas dari Provinsi Sultra.
"Ini menjadi isyarat bahwa harapan warga Buton sangat besar mengenai pemekaran wilayah yang aspirasinya sudah dititipkan kepada Ketua DPD," ujarnya.
Explore More