Hoax, Pemkot Pekanbaru Tarik Vaksin Covid-19 dari RS karena Tak Ampuh

Penjelasan Arnaldo terkait penarikan vaksin Covid-19 itu juga diberitakan oleh Hallo Riau. Menurut dia, kebijakan tersebut diambil setelah adanya evaluasi pelaksanaan vaksin Covid-19 oleh Pemkot Pekanbaru. Rumah-rumah sakit sebagai pelaksana vaksinasi Covid-19 dinilai tidak melakukan proses pendataan dengan baik.

“Masyarakat di Pekanbaru yang sudah mendapat vaksin Covid-19 mencapai 260 ribu orang. Banyak dari masyarakat baru mendapat vaksin dosis pertama. Mereka yang mendapat suntikan vaksin pertama berkisar 180 ribu orang. Lalu yang mendapat vaksin kedua berkisar 80 ribu orang. Kan jumlahnya banyak, tapi datanya tidak tercatat dengan baik di rumah sakit,” ujar Arnaldo.

Menurut Arnaldo, ada ketidaksesuaian antara data pasokan vaksin di rumah sakit dan jumlah penerima vaksin. Dirinya pun kerap mendapat teguran dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Mereka mempertanyakan data vaksin yang berserakan.

“Maka, kita ambil sikap tegas ke rumah sakit. Kita tarik dulu dosis vaksin di rumah sakit,” tuturnya.

Dinas Kesehatan Pekanbaru kembali mendistribusikan vaksin Covid-19 yang sempat ditarik dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan pada 10 Juni 2021.

“Kemarin vaksin ditarik karena dievaluasi agar data distribusi ada, khususnya dari dinas kesehatan ke rumah sakit,” kata juru bicara Satgas Covid-19 Pekanbaru Ingot Hutasuhut.

Ingot mengatakan ada banyak masalah yang terjadi saat pendistribusian vaksin sebelumnya. Dia menyebut ada vaksin yang sudah disuntikkan, tapi tidak dilaporkan ke Dinas Kesehatan Pekanbaru.

“Itu kemarin ada bermacam masalah dan menyebabkan keterlambatan laporannya. Ada sudah divaksin, karena jaringan tidak terinput. Itu yang kita evaluasi semuanya,” katanya.

Evaluasi soal distribusi vaksin ini dilakukan selama dua hari. Setelah evaluasi tuntas, Dinas Kesehatan Pekanbaru kembali pendistribusian vaksin ke fasilitas kesehatan untuk disuntikkan ke masyarakat.

“Hari ini, semua sudah dipersilakan untuk mengambil kembali. Intinya kemarin itu untuk evaluasi saja, kita data ulang untuk laporan karena ini berkaitan dengan pusat, pemerintah pusat minta laporan,” ucapnya. CM