Komnas HAM Pertanyakan Dasar Pemerintah Lakukan Revisi Terbatas UU ITE
Selasa, 15 Juni 2021 - 14:22 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Pemerintah Dinilai Gagal Paham Revisi UU ITE
Menurut Komnas HAM, pasal lain yang bisa menjadi sumber pelanggaran HAM adalah Pasal 26 ayat 3 terkait penghapusan informasi, Pasal 40 ayat 2a dan 2b terkait pencegahan penyebarluasan dan kewenangan pemerintah memutus akses, serta Pasal 43 ayat 3 dan 6 terkait penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan.
Karena itu, Komnas HAM menilai revisi UU ITE terbatas hanya pada empat pasal bukanlah solusi atas ancaman kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia. ”Penambahan pasal baru yaitu Pasal 45C yang mengadopsi ketentuan peraturan perundangan-undangan tahun 1946 sudah tidak relevan dengan kondisi kekinian sehingga menjadi ancaman bagi demokrasi dan hak asasi manusia di ruang digital,” tulis Komnas HAM.
Menurut Komnas HAM, pasal lain yang bisa menjadi sumber pelanggaran HAM adalah Pasal 26 ayat 3 terkait penghapusan informasi, Pasal 40 ayat 2a dan 2b terkait pencegahan penyebarluasan dan kewenangan pemerintah memutus akses, serta Pasal 43 ayat 3 dan 6 terkait penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan.
Karena itu, Komnas HAM menilai revisi UU ITE terbatas hanya pada empat pasal bukanlah solusi atas ancaman kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia. ”Penambahan pasal baru yaitu Pasal 45C yang mengadopsi ketentuan peraturan perundangan-undangan tahun 1946 sudah tidak relevan dengan kondisi kekinian sehingga menjadi ancaman bagi demokrasi dan hak asasi manusia di ruang digital,” tulis Komnas HAM.
(muh)
Lihat Juga :
