Soroti Kematian 5 Calon Manajer Kopdes, Pimpinan Komisi XIII DPR Dorong Komnas HAM Investigasi
Senin, 29 Juni 2026 - 13:25 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira. Foto: dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira menyoroti kematian lima calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Koperasi Kampung Nelayan yang tergabung dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) 2026. Andreas mengungkapkan keprihatinannya terkait peristiwa meninggalnya 5 orang tersebut saat mengikuti pelatihan dasar militer (latsarmil).
Terkait peristiwa ini, Fraksi PDIP memandang keselamatan warga negara harus menjadi prioritas utama dalam setiap program pemerintah. Andreas mengatakan, peningkatan kapasitas manajer koperasi seharusnya difokuskan pada penguatan kompetensi manajerial, tata kelola, dan kepemimpinan koperasi, bukan pada pelatihan yang berisiko terhadap keselamatan peserta.
Dia menuturkan, kematian lima peserta harus menjadi evaluasi menyeluruh terhadap desain dan pelaksanaan program. Kata dia, negara wajib memastikan seluruh kebijakan dan program pemerintah berjalan dengan prinsip kehati-hatian, menghormati hak asasi manusia, serta menjamin adanya akuntabilitas dan transparansi atas setiap insiden yang menimbulkan korban jiwa.
Baca juga: Kemhan Beberkan Materi Latihan Fisik Calon Manajer Kopdes: Baris-berbaris hingga Hormat Militer
Terkait peristiwa ini, Fraksi PDIP memandang keselamatan warga negara harus menjadi prioritas utama dalam setiap program pemerintah. Andreas mengatakan, peningkatan kapasitas manajer koperasi seharusnya difokuskan pada penguatan kompetensi manajerial, tata kelola, dan kepemimpinan koperasi, bukan pada pelatihan yang berisiko terhadap keselamatan peserta.
Dia menuturkan, kematian lima peserta harus menjadi evaluasi menyeluruh terhadap desain dan pelaksanaan program. Kata dia, negara wajib memastikan seluruh kebijakan dan program pemerintah berjalan dengan prinsip kehati-hatian, menghormati hak asasi manusia, serta menjamin adanya akuntabilitas dan transparansi atas setiap insiden yang menimbulkan korban jiwa.
Baca juga: Kemhan Beberkan Materi Latihan Fisik Calon Manajer Kopdes: Baris-berbaris hingga Hormat Militer
Lihat Juga :
