Membangun Ekonomi Baru Indonesia Pascapandemi

Indonesia perlu mengatasi masalah pengangguran dan ketidaksetaraan ekonomi dengan mendukung UMKM yang menyumbang 99% dari bisnis negara. Mayoritas UKM masih belum menyadari pentingnya digitalisasi. Aktivasi online UKM, selain dalam penjualan, masih di bawah 25% serta terus menghadapi sulitnya akses pasar, keuangan, dan teknologi. Mengembangkan platform digital yang dapat mengatasi masalah UMKM dapat membangun jaring pengamanan ekonomi yang kuat, mengurangi masalah ekonomi mendasar, serta meningkatkan kesadaran UKM tentang teknologi digital.

Bangun Ekosistem Ekonomi Digital

Indonesia sebaiknya memanfaatkan momentum pandemi untuk membangun ekonomi digital yang merata. Pemerintah dan perusahaan perlu berkolaborasi dalam menetapkan kinerja jarak jauh sebagai salah satu standar. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendorong organisasi untuk mengadopsi model kerja jarak jauh, mempercepat konektivitas nasional dan pembangunan infrastruktur digital di seluruh Indonesia, meningkatkan keamanan cyber nasional, dan membekali kemampuan digital dengan keterampilan yang tepat. Perusahaan juga perlu mengidentifikasi fungsi secara jarak jauh dan mempercepat digitalisasi dengan berinvestasi bagi IoT, AI, dan cloud computing di seluruh rangkaian produksi, manufaktur, logistik, hingga penjualan dan distribusi.

Selain itu, Indonesia perlu mempersiapkan kemampuan untuk masa depan dan membangun platform pendidikan nasional sebagai pendorong utama untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas konten, dan mendapatkan wawasan tentang kemampuan yang diperlukan. Platform digital akan membantu memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, industri, dan siswa.

Berdasarkan pengalaman dilanda wabah Covid-19, Indonesia juga harus menyempurnakan tata kota di tiga bidang desain: tingkat nasional, tingkat kota, dan tingkat fasilitas. Di tingkat nasional, Indonesia harus memperkuat rantai pasok lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor. Di tingkat kota, Indonesia harus membangun model kerja dan pembelajaran jarak jauh sambil meninjau rencana investasi aset fisik untuk meminimalkan gangguan terhadap kelangsungan bisnis dan pembelajaran. Di tingkat fasilitas, Indonesia harus menerapkan fasilitas touchless atau tanpa sentuh di tempat umum untuk menghambat penularan virus di masa depan, seperti elevator dengan voice recognition atau pengenalan suara, pintu berbasis sensor, dan pembayaran nontunai.

Transformasi Nasional

Penerimaan pajak Indonesia relatif terbatas dibandingkan negara lain. Karena itu, foreign direct investment (FDI) akan sangat penting untuk merevitalisasi pendapatan yang terbatas. Namun, FDI Indonesia telah kehilangan daya tarik dan perlu memenangkan persaingan ketat dengan negara lain untuk menangkap peluang manufaktur global dan menarik raksasa teknologi dalam mengembangkan ekonomi digital lokal. Namun, persyaratan pemrosesan lokal, di mana perusahaan harus menggunakan pusat data di wilayah nasional untuk memproses data, baik dengan membangun pusat data lokal mereka sendiri atau beralih ke penyedia layanan lokal, juga memengaruhi keputusan investasi mereka.

Dampak dari lambatnya adopsi teknologi digital oleh pemerintah terlihat selama pandemi. Indonesia harus mempercepat digitalisasi pemerintahan untuk menyelesaikan layanan publik yang kurang optimal dan bersiap menghadapi krisis nasional berikutnya. Untuk mengembangkan digitalisasi pemerintahan yang kuat, Indonesia harus mulai dengan menentukan layanan utama pemerintah yang akan diubah menjadi digital, serta memastikan penggunaan layanan digitalisasi yang koheren di pusat dan daerah.