Asimetris Desentralisasi di Indonesia
Senin, 24 Mei 2021 - 05:33 WIB
loading...
Asimetris Desentralisasi di Indonesia
A
A
A
Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Kementerian Keuangan RI
Lebih dari dua dekade desentralisasi telah berjalan di Indonesia. Tak dapat dipungkiri bahwa desentralisasi merupakan sebuah trend global yang dipercaya mampu mengatasi berbagai persoalan negara modern. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia sesuai dengan keunggulan dan potensi masing-masing daerah. Meski demikian, dalam pelaksanaannya hingga kini masih terdapat banyak permasalahan, termasuk ketimpangan pembangunan dan fiskal yang masih tinggi antar wilayah di Indonesia.
Ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Struktur perekonomian Indonesia secara spasial masih menghadapi ketimpangan ekonomi antar wilayah, baik ketimpangan antarpulau, antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTl), serta antara daerah tertinggal dan daerah maju. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, sekitar 80,32% kontribusi wilayah terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional masih berasal dari kawasan Barat khususnya Pulau Jawa dan Sumatera. Pulau Jawa – yang mencakup provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur – masih mendominasi denyut ekonomi Indonesia dengan kontribusi sebesar 59% terhadap PDB nasional. Angka tersebut kontras dengan Maluku dan Papua yang mencatatkan kontribusi terendah terhadap PDB nasional yakni hanya sebesar 2,24%, dengan pertumbuhan mengalami kontraksi atau minus 7,4%. Selain itu, ketimpangan yang ditandai dengan Rasio Gini menunjukkan adanya peningkatan dari 0.350 di tahun 1965 menjadi 0.381 di tahun 2020. Oleh sebab itu, kini saatnya pemerintah perlu berupaya keras dan memberikan perhatian serius dalam menangani kasus ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia.
Di sisi lain, meski kondisi ketimpangan pembangunan masih tinggi, namun sejatinya kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah menunjukkan tren semakin berkurang dari 0,72 pada tahun 2015 menjadi 0,558 pada tahun 2019. Selain itu, penerimaan pajak daerah terhadap produk domestik regional bruto dari tahun 2015-2019 juga mengalami peningkatan sebesar 47,22%. Perbaikan kondisi keuangan daerah tersebut sejalan dengan perkembangan TKDD sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah yang terus mengalami peningkatan secara signifikan dari hanya Rp33.1 T di tahun 2000 menjadi Rp795.5 T di tahun 2021. Alokasi Transfer ke Daerah telah mencapai kurang lebih 1/3 APBN dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah oleh entitas yang lebih dekat dan lebih memahami kebutuhan masyarakatnya.
Hubungan tak searah antara perkembangan ketimpangan pembangunan yang masih tinggi dan ketimpangan fiskal yang kian berkurang menunjukkan bahwa penyebab kesenjangan pembangunan adalah adanya korelasi input (pendanaan) & output/outcome yang lemah. Hal ini mengingat bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tanggung jawab langsung masing-masing kepala daerah dan pemerintah pusat mengalami kesulitan untuk melakukan kontrol terhadap penggunaan dana APBD. Pembangunan daerah memiliki dampak yang berbeda di setiap wilayah. Tidak heran jika pembangunan di tiap daerah tidak merata karena tergantung kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) didalamnya, khususnya kepemimpinan kepala daerahnya.
Asimetris Desentralisasi
Salah satu tantangan serius yang menyertai perjalanan desentralisasi dan otonomi daerah hari ini terletak pada keragaman budaya dan luas wilayah di Indonesia menuntut kebijakan desentralisasi yang mampu meng-capture dinamika daerah. Artinya, one policy fits for all, tampaknya tak tepat untuk di terapkan di Indonesia. Masing-masing daerah memiliki karakteristik berbeda-beda yang dalam derajat tertentu tidak bisa digeneralisasi. Hal tersebut berdampak terhadap format desentralisasi yang dibangun suatu negara. Format desentralisasi yang terlalu mengeneralisasikan (Desentralisasi Homogen/Simetris) sering menjadi pilihan suatu negara dalam menjalankan manajemen pemerintahan daerah karena mempermudah kontrol pemerintah pusat, namun yang sering terjadi adalah inefisiensi karena kebijakan yang diterapkan tidak sesuai kebutuhan.
Staf Khusus Kementerian Keuangan RI
Lebih dari dua dekade desentralisasi telah berjalan di Indonesia. Tak dapat dipungkiri bahwa desentralisasi merupakan sebuah trend global yang dipercaya mampu mengatasi berbagai persoalan negara modern. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia sesuai dengan keunggulan dan potensi masing-masing daerah. Meski demikian, dalam pelaksanaannya hingga kini masih terdapat banyak permasalahan, termasuk ketimpangan pembangunan dan fiskal yang masih tinggi antar wilayah di Indonesia.
Ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Struktur perekonomian Indonesia secara spasial masih menghadapi ketimpangan ekonomi antar wilayah, baik ketimpangan antarpulau, antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTl), serta antara daerah tertinggal dan daerah maju. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, sekitar 80,32% kontribusi wilayah terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional masih berasal dari kawasan Barat khususnya Pulau Jawa dan Sumatera. Pulau Jawa – yang mencakup provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur – masih mendominasi denyut ekonomi Indonesia dengan kontribusi sebesar 59% terhadap PDB nasional. Angka tersebut kontras dengan Maluku dan Papua yang mencatatkan kontribusi terendah terhadap PDB nasional yakni hanya sebesar 2,24%, dengan pertumbuhan mengalami kontraksi atau minus 7,4%. Selain itu, ketimpangan yang ditandai dengan Rasio Gini menunjukkan adanya peningkatan dari 0.350 di tahun 1965 menjadi 0.381 di tahun 2020. Oleh sebab itu, kini saatnya pemerintah perlu berupaya keras dan memberikan perhatian serius dalam menangani kasus ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia.
Di sisi lain, meski kondisi ketimpangan pembangunan masih tinggi, namun sejatinya kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah menunjukkan tren semakin berkurang dari 0,72 pada tahun 2015 menjadi 0,558 pada tahun 2019. Selain itu, penerimaan pajak daerah terhadap produk domestik regional bruto dari tahun 2015-2019 juga mengalami peningkatan sebesar 47,22%. Perbaikan kondisi keuangan daerah tersebut sejalan dengan perkembangan TKDD sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah yang terus mengalami peningkatan secara signifikan dari hanya Rp33.1 T di tahun 2000 menjadi Rp795.5 T di tahun 2021. Alokasi Transfer ke Daerah telah mencapai kurang lebih 1/3 APBN dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah oleh entitas yang lebih dekat dan lebih memahami kebutuhan masyarakatnya.
Hubungan tak searah antara perkembangan ketimpangan pembangunan yang masih tinggi dan ketimpangan fiskal yang kian berkurang menunjukkan bahwa penyebab kesenjangan pembangunan adalah adanya korelasi input (pendanaan) & output/outcome yang lemah. Hal ini mengingat bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tanggung jawab langsung masing-masing kepala daerah dan pemerintah pusat mengalami kesulitan untuk melakukan kontrol terhadap penggunaan dana APBD. Pembangunan daerah memiliki dampak yang berbeda di setiap wilayah. Tidak heran jika pembangunan di tiap daerah tidak merata karena tergantung kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) didalamnya, khususnya kepemimpinan kepala daerahnya.
Asimetris Desentralisasi
Salah satu tantangan serius yang menyertai perjalanan desentralisasi dan otonomi daerah hari ini terletak pada keragaman budaya dan luas wilayah di Indonesia menuntut kebijakan desentralisasi yang mampu meng-capture dinamika daerah. Artinya, one policy fits for all, tampaknya tak tepat untuk di terapkan di Indonesia. Masing-masing daerah memiliki karakteristik berbeda-beda yang dalam derajat tertentu tidak bisa digeneralisasi. Hal tersebut berdampak terhadap format desentralisasi yang dibangun suatu negara. Format desentralisasi yang terlalu mengeneralisasikan (Desentralisasi Homogen/Simetris) sering menjadi pilihan suatu negara dalam menjalankan manajemen pemerintahan daerah karena mempermudah kontrol pemerintah pusat, namun yang sering terjadi adalah inefisiensi karena kebijakan yang diterapkan tidak sesuai kebutuhan.
Lihat Juga :
