TePI Minta Pengguna Data Pemilih untuk Kejahatan Harus Dihukum Berat
Sabtu, 23 Mei 2020 - 12:07 WIB
loading...
Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampow berpendapat persoalan data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang dilematis. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampow berpendapat persoalan data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang dilematis. Hal tersebut dikatakan Jeirry menyikapi informasi dugaan kebocoran data pemilih di Indonesia yang diungkap akun Twitter @underthebreach.
"Jika data itu ditutup karena potensi kejahatan yang bisa saja muncul, maka akan repot juga. Sebab faktanya soal data pemilih kita tak pernah bisa baik sejak pemilu pertama pasca reformasi digelar," ujar Jeirry kepada SINDOnews, Sabtu (23/5/2020). (Baca juga: Data KPU Bocor, Pengamat: Ada Peluang Bagi Kejahatan Siber)
Jadi, kata dia, kalau data pemilih tertutup dan tak bisa dikontrol publik maka potensi semakin banyak orang kehilangan hak pilih akan makin besar. Jadi, lanjut dia, data pemilih yang terbuka itu memberikan ruang bagi publik untuk melakukan kontrol terhadap hak pilihnya dan terhadap kinerja KPU dan pemerintah dalam menyajikan datang yang valid.
"Dalam konteks ini, perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah dalam menyajikan data yang benar dan valid menjadi kunci," katanya.
Sebab, lanjut dia, data awal memang dari pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Begitu juga, perbaikan dan peningkatan serta profesionalitas kinerja KPU dalam soal pemutahiran data pemilih merupakan kunci kepercayaan publik terhadap data pemilih itu.
"Jika data itu ditutup karena potensi kejahatan yang bisa saja muncul, maka akan repot juga. Sebab faktanya soal data pemilih kita tak pernah bisa baik sejak pemilu pertama pasca reformasi digelar," ujar Jeirry kepada SINDOnews, Sabtu (23/5/2020). (Baca juga: Data KPU Bocor, Pengamat: Ada Peluang Bagi Kejahatan Siber)
Jadi, kata dia, kalau data pemilih tertutup dan tak bisa dikontrol publik maka potensi semakin banyak orang kehilangan hak pilih akan makin besar. Jadi, lanjut dia, data pemilih yang terbuka itu memberikan ruang bagi publik untuk melakukan kontrol terhadap hak pilihnya dan terhadap kinerja KPU dan pemerintah dalam menyajikan datang yang valid.
"Dalam konteks ini, perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah dalam menyajikan data yang benar dan valid menjadi kunci," katanya.
Sebab, lanjut dia, data awal memang dari pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Begitu juga, perbaikan dan peningkatan serta profesionalitas kinerja KPU dalam soal pemutahiran data pemilih merupakan kunci kepercayaan publik terhadap data pemilih itu.
Lihat Juga :
