Mengejar Persiapan Pembelajaran Tatap Muka

JAKARTA - Pandemi Covid-19 memaksa proses kegiatan belajar mengajar dilaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Kondisi in tentu tidak ideal. Berdasar evaluasi yang dilakukan pemerintah dari sisi efektivitas, PJJ tidak bisa disamakan dengan pembelajaran tatap muka (PTM).

Karena itulah, pemerintah pemerintah merencanakan kegiatan pembelajaran tatap muka bisa kembali digelar pada Juli mendatang. Program ini telah tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi (Kemendikbud Ristek), Menteri Agama, Menteri Kesehatan (Kemenkes) dan Menteri Dalam Negeri (SKB 4 Menteri) tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Langkah ini diambil seiring dengan dimulainya kegiatan vaksinasi Covid-19 bagi pendidik dan tenaga pendidik serta penerapan protokol kesehatan ketat di lingkungan sekolah. Untuk mengejar target terebut Kemenkes berupaya memenuhi kebutuhan vaksin, demi memenuhi target prioritas vaksinasi pada guru dan tenaga pendidik.

"Tentu upaya kita sebagaimana yang kita rencanakan, kita akan terus mengupayakan untuk menyelesaikan target ini. Karena kita tahu bahwa vaksin adalah barang langka di dunia. Beberapa negara juga ada yang bahkan belum bisa menerima vaksin," ujar Plt Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes Kartini Rustandi.

Indonesia saat in sudah mendapatkan vaksin dan melakukan vaksinasi. Namun, jumlahnya masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga, penetapan prioritas penerima vaksin menjadi penting. Guru adalah salah satu bagian dari petugas publik yang menjadi prioritas. Beberapa kabupaten atau kota sudah langsung menganggap guru sebagai prioritas vaksinasi.

Menurut Kartini, pihaknya juga telah memberikan informasi kepada pemerintah mengenai prioritas tersebut. Namun, dia mengaku tidak memiliki data terkait jumlah guru yang telah divaksinasi hingga pertengahan Mei ini."Karena ini kategori pelayanan publik jadi institusi terkait yang mendata,"lanjutnya.

Walau pun demikian, Kartini mengatakan selain ketersediaan vaksin yang terbatas, kendala lain yang dihadapi dalam pemberian vaksin untuk guru adalah kondisi tubuh penerima vaksin yang berbeda, sehingga tidak semuanya bisa langsung divaksin. "Mungkin ketika divaksin dalam keadaan sakit atau tensinya lagi naik, sehingga ada keterlambatan,"jelasnya.

Direktur Jendral PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Ristek, Jumeri menegaskan, untuk bisa mensukseskan pelaksanaan vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik di Indonesia kuncinya ada pada dukungan pemerintah daerah, baik kabupaten, kota maupun provinsi.

"Selain itu, karena jumlah vaksinnya terbatas tidak bisa langsung serentak seluruh Indonesia. Kami berharap pada bulan Juni nanti total seluruh wilayah sudah bisa divaksinasi. Dan wilayah-wilayah yang sudah lebih dahulu menerima vaksinasi secara tuntas, diharapkan bisa segera memulai pembelajaran tatap muka dan segera berkordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 setempat sesuai SKB 4 Menteri tentang pembejaran tatap muka,"‎ tegasnya.