Andi Nurpati: Tidak Ada Gunanya Meng-hack Data Pemilih di KPU
Jum'at, 22 Mei 2020 - 13:21 WIB
loading...
Mantan Komisioner KPU, Andi Nurpati angkat bicara mengenai informasi dugaan kebocoran data pemilih di Indonesia yang diungkap akun Twitter @underthebreach. Foto/Okezone
A
A
A
JAKARTA - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Andi Nurpati angkat bicara mengenai informasi dugaan kebocoran data pemilih di Indonesia yang diungkap akun Twitter @underthebreach. Andi Nurpati menyayangkannya.
"Sangat disayangkan ada pihak yang menghack data KPU karena data tersebut adalah milik negara yang dibuka untuk kepentingan pemilu sebagai bentuk transparansi ke publik," ujar Andi Nurpati kepada SINDOnews, Jumat (22/5/2020). (Baca juga: TePI: Data Pemilih Terbuka, Tak Perlu Diretas Jika Ingin Dapatkan)
Namun, sepengetahuan Andi Nurpati, sebenarnya siapapun bisa mengakses data dan informasi Pemilu di website KPU. "Meskipun data pemilih tersebut sebetulnya tidak dibuka secara lengkap, waktu pembahasan KPU bersama pihak-pihak terkait, seingat saya disepakati tidak menampilkan secara lengkap atau utuh NIK, alamat rumah karena menyangkut privasi seseorang dan memang dikhawatirkan ada pihak yang menyalahgunakan," tuturnya.
Dia mengatakan data lengkap Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lengkap beserta NIK dan alamat memang diserahkan ke KPU. "Tapi kesepakatan untuk publikasi sudah dipangkas yang privasi tadi, NIK dan alamat tidak lengkap atau tidak utuh," kata Politikus Partai Demokrat ini.
Sehingga, dia yakin bahwa KPU masih mempunyai back up data, walaupun yang di website telah diretas. Dia melanjutkan, sebenarnya juga data DPS, Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) ditempel di kantor-kantor kelurahan, desa dan tempat pemungutan suara (TPS). Walaupun waktunya terbatas, kata dia, tetapi siapapun bisa mengaksesnya. (Baca juga: Data Pemilih Pemilu Dibobol Hacker, KPU Langsung Cek Server Data )
"Tidak ada gunanya menghack data pemilih di KPU dan para pihak yang dijanjikan pihak penghack atau pihak manapun seharusnya tidak percaya yang apabila ada yang akan menjual data atau bahkan menghack sekalipun data tersebut, karena pasti ada back up datanya baik di KPU RI maupun KPU Provinsi, Kabupaten atau Kota dan juga ada di Kemendagri serta seluruh jajarannya," pungkasnya.
"Sangat disayangkan ada pihak yang menghack data KPU karena data tersebut adalah milik negara yang dibuka untuk kepentingan pemilu sebagai bentuk transparansi ke publik," ujar Andi Nurpati kepada SINDOnews, Jumat (22/5/2020). (Baca juga: TePI: Data Pemilih Terbuka, Tak Perlu Diretas Jika Ingin Dapatkan)
Namun, sepengetahuan Andi Nurpati, sebenarnya siapapun bisa mengakses data dan informasi Pemilu di website KPU. "Meskipun data pemilih tersebut sebetulnya tidak dibuka secara lengkap, waktu pembahasan KPU bersama pihak-pihak terkait, seingat saya disepakati tidak menampilkan secara lengkap atau utuh NIK, alamat rumah karena menyangkut privasi seseorang dan memang dikhawatirkan ada pihak yang menyalahgunakan," tuturnya.
Dia mengatakan data lengkap Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lengkap beserta NIK dan alamat memang diserahkan ke KPU. "Tapi kesepakatan untuk publikasi sudah dipangkas yang privasi tadi, NIK dan alamat tidak lengkap atau tidak utuh," kata Politikus Partai Demokrat ini.
Sehingga, dia yakin bahwa KPU masih mempunyai back up data, walaupun yang di website telah diretas. Dia melanjutkan, sebenarnya juga data DPS, Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) ditempel di kantor-kantor kelurahan, desa dan tempat pemungutan suara (TPS). Walaupun waktunya terbatas, kata dia, tetapi siapapun bisa mengaksesnya. (Baca juga: Data Pemilih Pemilu Dibobol Hacker, KPU Langsung Cek Server Data )
"Tidak ada gunanya menghack data pemilih di KPU dan para pihak yang dijanjikan pihak penghack atau pihak manapun seharusnya tidak percaya yang apabila ada yang akan menjual data atau bahkan menghack sekalipun data tersebut, karena pasti ada back up datanya baik di KPU RI maupun KPU Provinsi, Kabupaten atau Kota dan juga ada di Kemendagri serta seluruh jajarannya," pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
