Mahasiswa Pertanyakan Sikap Komnas HAM Terkait Pelabelan Teroris untuk KKB

Jum'at, 30 April 2021 - 13:05 WIB
loading...
Mahasiswa Pertanyakan...
Komnas HAM yang dianggap memakai standar ganda dalam menilai kasus-kasus terkait hak asasi manusia di Papua. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Pelabelan pemerintah untuk kelompok separatis Papua yang terus melakukan kekejian dan sadisme massal sebagai kelompok teroris menerbitkan dukungan dari kalangan mahasiswa dan milenial.

Baca juga: KKB Dikategorikan Teroris, Komnas HAM Khawatir Kekerasan di Papua Meningkat

Mereka juga mempertanyakan sikap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dianggap memakai standar ganda dalam menilai kasus-kasus terkait hak asasi manusia di Papua.

Dukungan atas ketegasan pemerintah Presiden Joko Widodo untuk mencap kelompok separatis Papua sebagai teroris itu ditegaskan Koordinator Nasional Aliansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia (AMMI), Nurkhasanah.

Baca juga: Prajurit TNI Gabung KKB, Komnas HAM Minta Kedepankan Pendekatan Dialog di Papua

Tidak hanya menegaskan dukungan penuh dan menuntut pemerintah untuk lebih meningkatkan intensitas dan ketegasan dalam memerangi kelompok separatis-teroris tersebut, Nurkhasanah juga mempertanyakan sikap Komnas HAM.

"Yang menjadi pertanyaan kami selama ini, dan berpuncak pada penolakan Komnas HAM soal labelisasi teroris untuk kelompok separatis tersebut, mengapa Komnas HAM seperti memakai standard ganda," ungkap Nurkhasanah, Jumat (30/4/2021).

Menurut dia, manakala terjadi penembakan guru, pembunuhan tukang ojek, pembakaran gedung sekolah tempat anak-anak Papua membangun jiwa mereka untuk masa depan, bahkan pembunuhan kepala BIN Daerah Papua baru-baru ini, tak terdengar suara apa pun dari Komnas HAM.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Penguatan Kualitas Lulusan...
Penguatan Kualitas Lulusan Terus Digencarkan SGU
5 Mahasiswa Gugat Pasal...
5 Mahasiswa Gugat Pasal Karet UU ITE ke MK, Minta Perlindungan Kebebasan Berpendapat
Soroti Dugaan Suap BEM...
Soroti Dugaan Suap BEM UBK, Didi Mahardhika Minta Gerakan Mahasiswa Jaga Integritas
Aliansi Mahasiswa Menjawab...
Aliansi Mahasiswa Menjawab Desak Penguatan Pasal 33 UUD 1945 Hadapi Tantangan Global
Soroti Kematian 5 Calon...
Soroti Kematian 5 Calon Manajer Kopdes, Pimpinan Komisi XIII DPR Dorong Komnas HAM Investigasi
PKS Minta Fenomena Calon...
PKS Minta Fenomena Calon Mahasiswa Tidak Daftar Ulang di PTN Jadi Evaluasi SPMB 2026
Mahasiswa Universitas...
Mahasiswa Universitas Paramadina Pelajari Investasi Syariah Bersama MNC Sekuritas
Mahasiswa Sains Komunikasi...
Mahasiswa Sains Komunikasi MNC University Raih Runner Up 2 Putri Budaya Banten 2026
Di Kongres Nasional...
Di Kongres Nasional PMKRI, Sudirman Said Ajak Mahasiswa Bangun Kepemimpinan Intrinsik
Rekomendasi
Eksepsi Dokter Tifa...
Eksepsi Dokter Tifa di Kasus Ijazah Jokowi Diterima, Polda Metro Jaya: Itu Bukan Akhir dari Semuanya
Perluas Akses Asuransi,...
Perluas Akses Asuransi, IFG Life Gandeng Bank Papua Lindungi Debitur KPR
Cegah Penyelundupan,...
Cegah Penyelundupan, Barantin dan Bea Cukai Siapkan Pengawasan Bersama
Berita Terkini
Mantan Koordinator Pusat...
Mantan Koordinator Pusat BEM SI Dukung Penuntasan Kasus Eks Jampidsus
Aplikasi Baru Lindungi...
Aplikasi Baru Lindungi PMI, Siapkan Tombol Darurat hingga E-Wallet
Febrie Adriansyah Penuhi...
Febrie Adriansyah Penuhi Panggilan Panggilan Pemeriksaan Tim 9 Kejagung
Soal Biaya Lepas Status...
Soal Biaya Lepas Status WNI Rp5 Juta, Menkum Supratman: Kami Kaji Kembali
Sangkal Ada Tren Kenaikan...
Sangkal Ada Tren Kenaikan Lepas Kewarganegaraan, Menkum: Yang Ingin Jadi Warga Negara Lebih Banyak
Mendagri Tito Tegaskan...
Mendagri Tito Tegaskan Kualitas Pelayanan Publik Merupakan Kunci Negara Bisa Bertahan
Infografis
3 Syarat Iran di Selat...
3 Syarat Iran di Selat Hormuz: Aturan Ketat untuk Kapal yang Melintas
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved