Munarman Diseret dan Mata Ditutup, Pengacara Sebut Penangkapan Salahi Prinsip HAM
loading...
Tim Advokasi Ulama dan Aktivis (TAKTIS) angkat bicara mengenai penangkapan Eks Sekum DPP FPI Munarman di kediamannya kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Tim Advokasi Ulama dan Aktivis (TAKTIS) angkat bicara mengenai penangkapan Eks Sekum DPP FPI Munarman di kediamannya kawasan Pamulang, Tangerang Selatan pada Selasa 27 April 2021 kemarin.
"Penangkapan yang dilakukan terhadap klien kami dengan cara menyeret paksadi kediamannya dan menutup mata klien kami saat turun dari mobil di Polda Metro Jaya secara nyata telah menyalahi prinsip hukum dan Hak asasi Manusia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang," tegasnya.
Hariadi juga menyayangkan, mengapa aparat tidak memanggil Munarman dengan sebuah surat. Ia yakin apabila pemanggilan dilakukan dengan cara seperti itu kliennya dipastikan bakal hadir.
"Klien Kami adalah advokat yang merupakan penegak hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,sehingga apabila dipanggil secara patut-pun Klien Kami pasti akan memenuhi panggilan tersebut, akan tetapi hingga terjadinya penangkapan terhadap Klilen Kami tidak pernah ada sepucuk suratpun diterima Klien Kami sebagai panggilan," terangnya.
Ia mengaku tidak mendapatkan akses yang mudah untuk mendampingi Munarman menjalani pemeriksaan. Padahal, menurutnya ancaman pidana yang bakal diberikan kepada Munarman mengharuskan mendapatkan bantuan hukum.
"Bahwa berdasarkan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP Klien Kami seharusnya mendapatkan bantuan hukum dari Penasihat hukum yang dipilihnya sendiri terlebih ancaman pidana yang dituduhkan terhadap Klien Kami adalah di atas lima tahun sehingga Klien Kami wajib mendapatkan bantuan hukum, akan tetapi hingga saat ini kami sebagai Kuasa Hukum, mengalami kesulitan untuk bertemu dengan Klien Kami," tutupnya.
"Penangkapan yang dilakukan terhadap klien kami dengan cara menyeret paksadi kediamannya dan menutup mata klien kami saat turun dari mobil di Polda Metro Jaya secara nyata telah menyalahi prinsip hukum dan Hak asasi Manusia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang," tegasnya.
Hariadi juga menyayangkan, mengapa aparat tidak memanggil Munarman dengan sebuah surat. Ia yakin apabila pemanggilan dilakukan dengan cara seperti itu kliennya dipastikan bakal hadir.
"Klien Kami adalah advokat yang merupakan penegak hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,sehingga apabila dipanggil secara patut-pun Klien Kami pasti akan memenuhi panggilan tersebut, akan tetapi hingga terjadinya penangkapan terhadap Klilen Kami tidak pernah ada sepucuk suratpun diterima Klien Kami sebagai panggilan," terangnya.
Ia mengaku tidak mendapatkan akses yang mudah untuk mendampingi Munarman menjalani pemeriksaan. Padahal, menurutnya ancaman pidana yang bakal diberikan kepada Munarman mengharuskan mendapatkan bantuan hukum.
"Bahwa berdasarkan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP Klien Kami seharusnya mendapatkan bantuan hukum dari Penasihat hukum yang dipilihnya sendiri terlebih ancaman pidana yang dituduhkan terhadap Klien Kami adalah di atas lima tahun sehingga Klien Kami wajib mendapatkan bantuan hukum, akan tetapi hingga saat ini kami sebagai Kuasa Hukum, mengalami kesulitan untuk bertemu dengan Klien Kami," tutupnya.
(maf)
Explore More