DPR Tagih Penjelasan Pemerintah tentang Kelanjutan Vaksin Nusantara
Selasa, 20 April 2021 - 17:15 WIB
loading...
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyoroti langkah Menkes, Kepala Staf TNI AD dan Kepala BPOM yang telah menandatangani MoU terkait Vaksin Nusantara. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyoroti langkah Menteri Kesehatan (Menkes), Kepala Staf TNI AD dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait penelitian sel dendritik, sebagaimana yang digunakan dalam Vaksin Nusantara.
Baca juga: Kapuspen Sebut Vaksin Nusantara Bukan Program TNI
Dalam MoU disepakati, bahwa hasil penelitian Vaksin Nusantara hanya digunakan untuk kepentingan tertentu, bukan untuk komersial dan vaksinasi massal.
"Pengembangan vaksin Nusantara untuk kepentingan vaksinasi massal dihentikan, namun DPR mengapresiasi langkah Kemenkes dan BPOM yang tetap melanjutkan pengembangan vaksin Nusantara untuk penelitian," kata Azis kepada wartawan, Selasa (20/4/2021).
Baca juga: DPR Minta Hentikan Aksi Dukung-mendukung Vaksin Nusantara
"Sehingga diharapkan, dapat mengakomodir keinginan para peneliti yang merupakan anak bangsa yang telah berpartisipasi untuk menemukan vaksin dalam rangka penanganan Covid-19 di Indonesia dan mengantisipasi kekurangan vaksin di Indonesia," tambahnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga mendorong pemerintah bersama BPOM untuk memberikan penjelasan secara gamblang kepada masyarakat mengenai disepakatinya penghentian pengembangan vaksin Nusantara untuk keperluan vaksinasi massal.
Baca juga: Kapuspen Sebut Vaksin Nusantara Bukan Program TNI
Dalam MoU disepakati, bahwa hasil penelitian Vaksin Nusantara hanya digunakan untuk kepentingan tertentu, bukan untuk komersial dan vaksinasi massal.
"Pengembangan vaksin Nusantara untuk kepentingan vaksinasi massal dihentikan, namun DPR mengapresiasi langkah Kemenkes dan BPOM yang tetap melanjutkan pengembangan vaksin Nusantara untuk penelitian," kata Azis kepada wartawan, Selasa (20/4/2021).
Baca juga: DPR Minta Hentikan Aksi Dukung-mendukung Vaksin Nusantara
"Sehingga diharapkan, dapat mengakomodir keinginan para peneliti yang merupakan anak bangsa yang telah berpartisipasi untuk menemukan vaksin dalam rangka penanganan Covid-19 di Indonesia dan mengantisipasi kekurangan vaksin di Indonesia," tambahnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga mendorong pemerintah bersama BPOM untuk memberikan penjelasan secara gamblang kepada masyarakat mengenai disepakatinya penghentian pengembangan vaksin Nusantara untuk keperluan vaksinasi massal.
Lihat Juga :
