DPR Minta Hentikan Aksi Dukung-mendukung Vaksin Nusantara
loading...
Mantan Menkes Terawan Agus Putranto menyuntikkan sendiri vaksin nusantara yang digagasnya ke lengan Aburizal Bakrie. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Pertaonan Daulay meminta semua pihak menghentikan aksi dukung-mendukung vaksin Nusantara . Saleh menganggap, selain tidak tepat, aksi dukung mendukung vaksin disampaikan oleh kalangan yang tak semuanya berlatar bekalang akademik kesehatan.
"Lagian, ini kan bukan pilkada atau pileg. Kalau pemilu tentu dibutuhkan dukungan. Semakin banyak yang dukung, semakin mudah untuk menang. Itu karena kebenarannya didasarkan atas suara terbanyak. Kalau vaksin, kebenarannya diukur secara akademik," kata Saleh kepada wartawan, Senin (19/4/2021).
Menurut Saleh, terkait adanya perbedaan pandangan antara para peneliti vaksin nusantara dengan pihak BPOM, sebaiknya diselesaikan dengan mediasi. Mediasi tersebut diperlukan agar peneliti dan BPOM bisa mengurai persoalan yang ada. Dengan begitu, tidak ada yang merasa ditinggalkan.
Baca juga: Kepala RSPAD Gatot Subroto Buka Suara Kontroversi Vaksin Nusantara
"Saya yakin, mediasi itu bisa dilakukan. Menkes diminta mengambil peran untuk memfasilitasi. Para peneliti dan BPOM tentu bisa duduk bersama dengan Menkes. Apalagi, dalam rapat terakhir di Komisi IX, usulan mediasi ini termasuk salah satu bagian dari kesimpulan rapat," ujarnya.
"Menkes semestinya yang paling berkepentingan agar vaksin segera tersedia. Menurut Perpres 99/2020, menkes memiliki otoritas penuh terhadap pengadaan vaksin. Tentu termasuk dalam hal ini pengadaan vaksin nusantara atau vaksin merah putih," kata Saleh.
Menurutnya, di tengah situasi embargo vaksin yang terjadi, masyarakat banyak berharap agar pemerintah dapat melakukan terobosan dan inovasi baru. Termasuk di antaranya memikirkan agar vaksin-vaksin dalam negeri dapat bermunculan.
Baca juga: Polemik Vaksin Nusantara, Lebih 100 Tokoh Menyatakan Mendukung BPOM
"Setiap penelitian yang dilakukan, harus didukung secara bertanggung jawab. Kemenkes harus memastikan tidak ada penelitian yang dipersulit. Semua harus diperlakukan sama," kata Ketua Fraksi PAN DPR RI itu.
"Lagian, ini kan bukan pilkada atau pileg. Kalau pemilu tentu dibutuhkan dukungan. Semakin banyak yang dukung, semakin mudah untuk menang. Itu karena kebenarannya didasarkan atas suara terbanyak. Kalau vaksin, kebenarannya diukur secara akademik," kata Saleh kepada wartawan, Senin (19/4/2021).
Menurut Saleh, terkait adanya perbedaan pandangan antara para peneliti vaksin nusantara dengan pihak BPOM, sebaiknya diselesaikan dengan mediasi. Mediasi tersebut diperlukan agar peneliti dan BPOM bisa mengurai persoalan yang ada. Dengan begitu, tidak ada yang merasa ditinggalkan.
Baca juga: Kepala RSPAD Gatot Subroto Buka Suara Kontroversi Vaksin Nusantara
"Saya yakin, mediasi itu bisa dilakukan. Menkes diminta mengambil peran untuk memfasilitasi. Para peneliti dan BPOM tentu bisa duduk bersama dengan Menkes. Apalagi, dalam rapat terakhir di Komisi IX, usulan mediasi ini termasuk salah satu bagian dari kesimpulan rapat," ujarnya.
"Menkes semestinya yang paling berkepentingan agar vaksin segera tersedia. Menurut Perpres 99/2020, menkes memiliki otoritas penuh terhadap pengadaan vaksin. Tentu termasuk dalam hal ini pengadaan vaksin nusantara atau vaksin merah putih," kata Saleh.
Menurutnya, di tengah situasi embargo vaksin yang terjadi, masyarakat banyak berharap agar pemerintah dapat melakukan terobosan dan inovasi baru. Termasuk di antaranya memikirkan agar vaksin-vaksin dalam negeri dapat bermunculan.
Baca juga: Polemik Vaksin Nusantara, Lebih 100 Tokoh Menyatakan Mendukung BPOM
"Setiap penelitian yang dilakukan, harus didukung secara bertanggung jawab. Kemenkes harus memastikan tidak ada penelitian yang dipersulit. Semua harus diperlakukan sama," kata Ketua Fraksi PAN DPR RI itu.
(abd)
Lihat Juga :
