Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya dari hulu hingga ke hilir, seperti kerja-kerja kolaboratif, multi stakeholder atau kerja sama antara pemangku kepentingan, yang tujuannya untuk memberantas hoaks.
"Ada literasi digital, ada juga proses klarifikasi-klarifikasi. Baru bila itu sudah dilaksanakan, namun pada praktiknya masih ada kasus. Mari kita gunakan pasal-pasal hukum. Ada Kominfo yang bisa melakukan pemblokiran atau kepolisian yang memroses para pelaku pembuatan hoax," tutur Tenaga Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika Donny Budi Utoyo dalam dialog bertema Hoaks Dilawan Jangan Dibiarkan yang digelar secara daring oleh Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Selasa (30/3/2021)
Sementara itu, Ketua Presidium Mafindo Septiadji Eko Nugroho menjelaskan permasalahan hoaks di Indonesia karena berbagai faktor, termasuk akibatnya kurangnya literasi digital. Faktor lain yang membuat hoaks dinilai masih beredar di Indonesia adalah terkikisnya rasa percaya di antara masyarakat, termasuk kepercayaan masyarakat terhadap otoritas kesehatan.
"Trust ini membutuhkan partisipasi semua elemem masyarakat dan juga khususnya dari pemerintah bagaimana komunikasi itu bisa lebih baik, lebih merangkul dan lebih menjelaskan," tuturnya. Baca juga: Dianggap Sebar 'Hoaks' Soal Xinjiang, China Sanksi Anggota Parlemen Inggris
Seperti diketahui, vaksinasi adalah program yang saat ini menjadi prioritas utama pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di Tanah Air.
Baca Juga:
Pemerintah berencana memperbanyak sekaligus mempercepat program penyuntikan vaksin untuk 181,5 juta penduduk di Tanah Air, untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus penyebab Covid-19. Baca juga: Indonesia Tembus 4 Besar Negara Penyuntik Vaksin Covid-19
Lihat Juga: Sam Mau Mundur Jadi Sahabatnya Roman Kalau Roman Jadian Sama Wulan. Dramatis Banget Sih Sam!
(dam)
