Polling Twitter: 85% Netizen Setuju Rakyat Bergerak Selamatkan Demokrasi
Selasa, 09 Maret 2021 - 16:13 WIB
loading...
A
A
A
Yan mengingatkan agar pemerintah tidak menganggap enteng aspirasi kegelisahan publik ini. "Jangan-jangan situasinya seperti api dalam sekam. Di permukaan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tapi di bawah permukaan ada gejolak yang membara," tandasnya.
Yan juga mengingatkan baru pada bulan September lalu ribuan masyarakat, termasuk anak-anak muda, turun ke jalan di Jakarta, Yogyakarta, Makassar dan kota-kota lain memprotes RUU Ciptaker yang lalu ditandai oleh Fraksi Partai Demokrat yang walkout sebagai protes. Ini tercatat sebagai unjuk rasa terbesar sejak era Reformasi.
Tahun 2019, revisi RUU KPK juga mengundang ribuan orang turun ke jalan di berbagai kota. Yan berharap pemerintah bisa bersikap adil dan rasional dalam memutuskan kasus KLB ilegal yang merupakan perampasan parpol yang sah. Baca juga: Sindir KLB Demokrat, AHY: Kita Boleh Miskin Harta tapi Jangan Miskin Harga Diri
"Pemerintah harus menolak hasil KLB ilegal ini untuk menjaga kepastian hukum dan kestabilan politik keamanan. Lebih baik kita mengkonsentrasikan energi dan waktu bangsa untuk mengatasi krisis berganda kesehatan dan ekonomi yang sedang kita alami. Jangan sampai rakyat terdorong untuk turun ke jalan lagi ketika saluran-saluran aspirasi mereka macet," tutupnya.
Yan juga mengingatkan baru pada bulan September lalu ribuan masyarakat, termasuk anak-anak muda, turun ke jalan di Jakarta, Yogyakarta, Makassar dan kota-kota lain memprotes RUU Ciptaker yang lalu ditandai oleh Fraksi Partai Demokrat yang walkout sebagai protes. Ini tercatat sebagai unjuk rasa terbesar sejak era Reformasi.
Tahun 2019, revisi RUU KPK juga mengundang ribuan orang turun ke jalan di berbagai kota. Yan berharap pemerintah bisa bersikap adil dan rasional dalam memutuskan kasus KLB ilegal yang merupakan perampasan parpol yang sah. Baca juga: Sindir KLB Demokrat, AHY: Kita Boleh Miskin Harta tapi Jangan Miskin Harga Diri
"Pemerintah harus menolak hasil KLB ilegal ini untuk menjaga kepastian hukum dan kestabilan politik keamanan. Lebih baik kita mengkonsentrasikan energi dan waktu bangsa untuk mengatasi krisis berganda kesehatan dan ekonomi yang sedang kita alami. Jangan sampai rakyat terdorong untuk turun ke jalan lagi ketika saluran-saluran aspirasi mereka macet," tutupnya.
(kri)
Lihat Juga :
