Polling Twitter: 85% Netizen Setuju Rakyat Bergerak Selamatkan Demokrasi
Selasa, 09 Maret 2021 - 16:13 WIB
loading...
Netizen gerah melihat kesewenang-wenangan upaya merampas kepemimpinan Partai Demokrat yang dilakukan oleh pejabat negara dan pembiaran yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Netizen gerah melihat kesewenang-wenangan upaya merampas kepemimpinan Partai Demokrat yang dilakukan oleh pejabat negara dan pembiaran yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang. Kekesalan ini diekspresikan dalam polling Twitter yang dilakukan akun @info_jakarta, Senin (8/3/2021).
Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang DPP Partai Demokrat, Yan Harahap mengungkapkan polling tersebut diikuti oleh hampir 60 ribu netizen. "Hasilnya, 85% netizen setuju rakyat bergerak selamatkan demokrasi," ujar Yan dalam keterangannya, Selasa (9/3/2021). Baca juga: Soal Tudingan Rp100 Juta untuk Peserta KLB, Eks Pendiri Demokrat: Itu Pembohongan
Yan melihat masyarakat sudah mulai jengah dengan pembiaran atas kesewenang-wenangan ini, meskipun Presiden Jokowi diberitakan menegur Kepala KSP Moeldoko atas ulahnya mencampuri urusan internal Partai Demokrat. "Entah teguran Presiden dianggap angin lalu atau ada tendensi pembiaran, gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat berjalan terus," jelas Yan
"Ini memuncak pada tanggal 4 Maret, saat sekelompok mantan kader yang dipecat nekat menyelenggarakan Kongres Luar Biasa yang ilegal di Deli Serdang, Sumatera Utara. Mudah ditebak, Moeldoko dijadikan Ketua Umum meski tidak hadir saat penunjukan," sambungnya.
KLB ini diwarnai pertumpahan darah gara-gara ratusan orang tak dikenal tiba-tiba menyerbu serta memukuli para kader Partai Demokrat yang memprotes penyelenggaraan KLB ilegal. Moeldoko baru datang pada malam harinya, mengenakan jaket Demokrat meski tidak punya KTA Demokrat.
Yan juga mengungkapkan dalam jajak pendapat lain yang juga diselenggarakan akun @info_jakarta (8/3), 87% dari hampir 60 ribu netizen yang memberi suara berpendapat tidak setuju persoalan pencaplokan kepemimpinan ini merupakan masalah internal Demokrat.
Ketika ditanya apakah mereka yakin Pemerintah akan bersikap adil, 86% netizen tidak percaya bahwa Pemerintah bisa adil dalam hal ini, apalagi mengingat Partai Demokrat tidak berada dalam koalisi pemerintahan.
Yan mengingatkan agar pemerintah tidak menganggap enteng aspirasi kegelisahan publik ini. "Jangan-jangan situasinya seperti api dalam sekam. Di permukaan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tapi di bawah permukaan ada gejolak yang membara," tandasnya.
Yan juga mengingatkan baru pada bulan September lalu ribuan masyarakat, termasuk anak-anak muda, turun ke jalan di Jakarta, Yogyakarta, Makassar dan kota-kota lain memprotes RUU Ciptaker yang lalu ditandai oleh Fraksi Partai Demokrat yang walkout sebagai protes. Ini tercatat sebagai unjuk rasa terbesar sejak era Reformasi.
Tahun 2019, revisi RUU KPK juga mengundang ribuan orang turun ke jalan di berbagai kota. Yan berharap pemerintah bisa bersikap adil dan rasional dalam memutuskan kasus KLB ilegal yang merupakan perampasan parpol yang sah. Baca juga: Sindir KLB Demokrat, AHY: Kita Boleh Miskin Harta tapi Jangan Miskin Harga Diri
"Pemerintah harus menolak hasil KLB ilegal ini untuk menjaga kepastian hukum dan kestabilan politik keamanan. Lebih baik kita mengkonsentrasikan energi dan waktu bangsa untuk mengatasi krisis berganda kesehatan dan ekonomi yang sedang kita alami. Jangan sampai rakyat terdorong untuk turun ke jalan lagi ketika saluran-saluran aspirasi mereka macet," tutupnya.
Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang DPP Partai Demokrat, Yan Harahap mengungkapkan polling tersebut diikuti oleh hampir 60 ribu netizen. "Hasilnya, 85% netizen setuju rakyat bergerak selamatkan demokrasi," ujar Yan dalam keterangannya, Selasa (9/3/2021). Baca juga: Soal Tudingan Rp100 Juta untuk Peserta KLB, Eks Pendiri Demokrat: Itu Pembohongan
Yan melihat masyarakat sudah mulai jengah dengan pembiaran atas kesewenang-wenangan ini, meskipun Presiden Jokowi diberitakan menegur Kepala KSP Moeldoko atas ulahnya mencampuri urusan internal Partai Demokrat. "Entah teguran Presiden dianggap angin lalu atau ada tendensi pembiaran, gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat berjalan terus," jelas Yan
"Ini memuncak pada tanggal 4 Maret, saat sekelompok mantan kader yang dipecat nekat menyelenggarakan Kongres Luar Biasa yang ilegal di Deli Serdang, Sumatera Utara. Mudah ditebak, Moeldoko dijadikan Ketua Umum meski tidak hadir saat penunjukan," sambungnya.
KLB ini diwarnai pertumpahan darah gara-gara ratusan orang tak dikenal tiba-tiba menyerbu serta memukuli para kader Partai Demokrat yang memprotes penyelenggaraan KLB ilegal. Moeldoko baru datang pada malam harinya, mengenakan jaket Demokrat meski tidak punya KTA Demokrat.
Yan juga mengungkapkan dalam jajak pendapat lain yang juga diselenggarakan akun @info_jakarta (8/3), 87% dari hampir 60 ribu netizen yang memberi suara berpendapat tidak setuju persoalan pencaplokan kepemimpinan ini merupakan masalah internal Demokrat.
Ketika ditanya apakah mereka yakin Pemerintah akan bersikap adil, 86% netizen tidak percaya bahwa Pemerintah bisa adil dalam hal ini, apalagi mengingat Partai Demokrat tidak berada dalam koalisi pemerintahan.
Yan mengingatkan agar pemerintah tidak menganggap enteng aspirasi kegelisahan publik ini. "Jangan-jangan situasinya seperti api dalam sekam. Di permukaan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tapi di bawah permukaan ada gejolak yang membara," tandasnya.
Yan juga mengingatkan baru pada bulan September lalu ribuan masyarakat, termasuk anak-anak muda, turun ke jalan di Jakarta, Yogyakarta, Makassar dan kota-kota lain memprotes RUU Ciptaker yang lalu ditandai oleh Fraksi Partai Demokrat yang walkout sebagai protes. Ini tercatat sebagai unjuk rasa terbesar sejak era Reformasi.
Tahun 2019, revisi RUU KPK juga mengundang ribuan orang turun ke jalan di berbagai kota. Yan berharap pemerintah bisa bersikap adil dan rasional dalam memutuskan kasus KLB ilegal yang merupakan perampasan parpol yang sah. Baca juga: Sindir KLB Demokrat, AHY: Kita Boleh Miskin Harta tapi Jangan Miskin Harga Diri
"Pemerintah harus menolak hasil KLB ilegal ini untuk menjaga kepastian hukum dan kestabilan politik keamanan. Lebih baik kita mengkonsentrasikan energi dan waktu bangsa untuk mengatasi krisis berganda kesehatan dan ekonomi yang sedang kita alami. Jangan sampai rakyat terdorong untuk turun ke jalan lagi ketika saluran-saluran aspirasi mereka macet," tutupnya.
(kri)
Lihat Juga :
