Fraksi PAN di DPR Minta Data Evaluasi PPKM Mikro Dibuka

JAKARTA - Pemerintah telah resmi mengumumkan bahwa kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala Mikro (PPKM) Mikro diperpanjang mulai 9 Maret hari ini sampai dengan 22 Maret mendatang. Namun, sebagian pihak mempertanyakan efektivitasnya, karena angka kasus positif Covid-19 masih tinggi.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Daulay berpandangan bahwa pemerintah semestinya membuat laporan resmi secara berkala mengenai pelaksanaan PPKM Mikro itu. Sejauh mana perkembangan yang dicapai untuk menekan angka Covid-19 dengan PPKM Mikro. “Jadi menurut saya sebetulnya harus ada laporan resmi berkala. Misalnya gini, PPKM dimulai kapan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, lalu dilaporkan sekian perkembangan yang terpapar Covid-19. Diperpanjang kan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, kemudian dilaporkan lagi,” kata Saleh saat dihubungi, Selasa (9/3/2021).

Menurut Anggota Komisi IX DPR itu, dengan demikian,akanterlihat bagaimana perkembangan kasus Covid-19 yang dicapai lewatbeberapa kali perpanjanganPPKM Mikro.Dari situakanterlihatbagaimanatingkat keterpaparan Covid-19 itu, apalagi diperluas juga daerah yang diberlakukan PPKM Mikro.

“Jadi untuk secarafairbisa diketahuiprogressdan perkembangan dari penanganan Covid di Indonesia,” ujarnya. Kemudian,Ketua DPP PAN ini menambahkan,pemerintah juga perlu membuka data-datatestingyang dilakukan, karena berkaitan eratdenganjumlahorang yang terpapar.Semakin sedikittestingyangdilakukanmakasemakin sedikit pula orang yang terpapar. Oleh karena itu,datatestingjuga perlu dibuka berikut orang yang terpapar.

“Itu kan kelihatan korelasinya, kita harus jujur lah untuk membuka data-data seprti it, sehingga kita bisa melakukan kebijakan yang sesuai dengan situasi di masa Covid seperti ini,” tandas legislator Dapil Sumatera Utara (Sumut) II ini.