Ini Dampaknya Jika Pemerintah Mengesahkan KLB Demokrat
Sabtu, 06 Maret 2021 - 14:23 WIB
loading...
A
A
A
"Karena dianggap pengesahan tersebut tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik," tegas Suparji.
Tidak hanya itu, jika SK pengesahan KLB diterbitkan maka juga dipastikan adanya gugatan keperdataan yang muncul. "Dapat juga menimbulkan gugatan keperdataan karena diduga adanya perbuatan melawan hukum," katanya.
(Baca: Infiltrasi Partai Demokrat secara Telanjang, Moeldoko Turun Level menjadi Wayang)
Diketahui KLB digelar di Hotel The Hill, Sibolangit, Sumatera Utara, mengesampingkan kontroversi legalitasnya. KLB dengan agenda tunggal pemilihan ketua umum pengganti AHY itu dilaksanakan lebih cepat dari rencana dan berlangsung kilat. Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko yang sejak awal telah disebut-sebut kubu Cikeas sebagai otak di balik gerakan”kudeta” itu mulus terpilih sebagai ketua umum.
Tidak hanya itu, jika SK pengesahan KLB diterbitkan maka juga dipastikan adanya gugatan keperdataan yang muncul. "Dapat juga menimbulkan gugatan keperdataan karena diduga adanya perbuatan melawan hukum," katanya.
(Baca: Infiltrasi Partai Demokrat secara Telanjang, Moeldoko Turun Level menjadi Wayang)
Diketahui KLB digelar di Hotel The Hill, Sibolangit, Sumatera Utara, mengesampingkan kontroversi legalitasnya. KLB dengan agenda tunggal pemilihan ketua umum pengganti AHY itu dilaksanakan lebih cepat dari rencana dan berlangsung kilat. Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko yang sejak awal telah disebut-sebut kubu Cikeas sebagai otak di balik gerakan”kudeta” itu mulus terpilih sebagai ketua umum.
(muh)
Lihat Juga :
