Bupati Pessel Terpilih Berstatus Terpidana, Pengamat: Gubernur Jangan Melantik
Jum'at, 26 Februari 2021 - 23:34 WIB
loading...
Pascakeluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) terkait penolakan berkas permohonan kasasi oleh terdakwa Rusmayul Anwar, maka status yang bersangkutan berubah dari terdakwa menjadi terpidana. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pascakeluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) terkait penolakan berkas permohonan kasasi oleh terdakwa Rusmayul Anwar, maka status yang bersangkutan berubah dari terdakwa menjadi terpidana.
Di sisi lain, Rusmayul Anwar terpilih sebagai Bupati Pesisir Selatan dan rencananya dilantik pada Jumat 26 Februari 2021. Berdasarkan Pasal 164 (8) UU 10/2016, Bupati terpilih yang ditetapkan sebagai Terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik, kemudian saat itu juga diberhentikan sebagai Bupati. Baca juga: Terobos Kekakuan Hukum Normatif, Ketua MA Kedepankan Teori Heuristika
Pengamat Hukum Universitas Andalas (Unand) Padang Sumatera Barat, Ilhamdi Taufik, pascapenetapan status Hukum yang disandang oleh Rusmayul Anwar, seharusnya gubernur tidak serta merta terburu-buru dalam melaksanakan pelantikan. Setidaknya, menunggu hingga salinan putusan dari Mahkamah Agung keluar, agar terang benderang penyebab permohonan Kasasi ditolak. Baca juga: MA Tolak Kasasi Rusma Yul Anwar, Bagaimana Status Bupati Pessel Terpilih?
“Salinan putusan belum dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Dalam salinan tersebut, akan dijelaskan penyebab permohonan kasasi tersebut ditolak. Sebaiknya gubernur menunda pelantikan, hingga salinan putusan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung,” ujar Taufik dalam keterangannya, Jumat (26/2/2021).
Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang ini menyampaikan, jika nanti dalam salinan putusan Mahkamah Agung disebabkan karena keterlambatan pengajuan berkas, maka hal ini tentu berbahaya dan berdampak bagi pencalonan Rusmayul Anwar sebagai Bupati Pesisir Selatan. Pasalnya, kata Taufik, putusan yang dipakai adalah putusan Pengadilan Tinggi Negeri Padang sesuai Pasal 246 ayat 2 KUHAP.
Di sisi lain, Rusmayul Anwar terpilih sebagai Bupati Pesisir Selatan dan rencananya dilantik pada Jumat 26 Februari 2021. Berdasarkan Pasal 164 (8) UU 10/2016, Bupati terpilih yang ditetapkan sebagai Terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik, kemudian saat itu juga diberhentikan sebagai Bupati. Baca juga: Terobos Kekakuan Hukum Normatif, Ketua MA Kedepankan Teori Heuristika
Pengamat Hukum Universitas Andalas (Unand) Padang Sumatera Barat, Ilhamdi Taufik, pascapenetapan status Hukum yang disandang oleh Rusmayul Anwar, seharusnya gubernur tidak serta merta terburu-buru dalam melaksanakan pelantikan. Setidaknya, menunggu hingga salinan putusan dari Mahkamah Agung keluar, agar terang benderang penyebab permohonan Kasasi ditolak. Baca juga: MA Tolak Kasasi Rusma Yul Anwar, Bagaimana Status Bupati Pessel Terpilih?
“Salinan putusan belum dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Dalam salinan tersebut, akan dijelaskan penyebab permohonan kasasi tersebut ditolak. Sebaiknya gubernur menunda pelantikan, hingga salinan putusan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung,” ujar Taufik dalam keterangannya, Jumat (26/2/2021).
Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang ini menyampaikan, jika nanti dalam salinan putusan Mahkamah Agung disebabkan karena keterlambatan pengajuan berkas, maka hal ini tentu berbahaya dan berdampak bagi pencalonan Rusmayul Anwar sebagai Bupati Pesisir Selatan. Pasalnya, kata Taufik, putusan yang dipakai adalah putusan Pengadilan Tinggi Negeri Padang sesuai Pasal 246 ayat 2 KUHAP.
Lihat Juga :
