Dampak PPKM bagi UMKM
Jum'at, 26 Februari 2021 - 06:25 WIB
loading...
A
A
A
Mendorong penjualan oleh UMKM secara daring akan meningkatkan transaksi di masa pandemi ini yang mensyaratkan menjaga jarak dan pembatasan jam operasional yang ketat. Akan tetapi, berdasarkan hasil sensus ekonomi lanjutan yang dilakukan pada 2017, sebagian besar usaha mikro kecil di Indonesia belum menggunakan internet. Usaha mikro kecil yang telah menggunakan internet hanya 9,76%. Padahal menurut survei dampak Covid-19 diperoleh temuan menarik bahwa perusahaan yang sudah melakukan pemasaran via daring sebelum pandemi memiliki pendapatan 1,14 kali lebih tinggi bila dibandingkan dengan perusahaan yang baru melakukan pemasaran daring saat pandemi.
Berdasarkan hasil survei dampak Covid-19, kebutuhan yang paling banyak diperlukan oleh usaha mikro kecil adalah bantuan modal usaha, keringanan tagihan listrik, dan relaksasi/penundaan pembayaran pinjaman. Hal ini direspons pemerintah dengan melanjutkan program dukungan UMKM berupa program subsidi bunga, dukungan pembiayaan, dan penjaminan. Anggaran untuk program dukungan UMKM pada 2021 mencapai Rp48,8 triliun yang menyasar usaha mikro. Dengan bantuan Rp2,4 juta, jumlah usaha yang dapat dijangkau oleh bantuan produktif tersebut sekitar 20 juta unit usaha. Padahal jumlah usaha mikro di Indonesia menurut data Kementerian Koperasi dan UKM mencapai lebih dari 63 juta unit atau 98,68% dari seluruh usaha di Indonesia. Sehingga masih banyak usaha mikro kecil yang belum memperoleh bantuan modal usaha di tengah pandemi Covid-19.
Upaya pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan ekonomi di atas harus diikuti pula oleh pemerintah daerah. Optimalisasi anggaran daerah untuk pemulihan ekonomi masyarakat sangat diperlukan. Berkaca pada tahun sebelumnya, menurut Kementerian Keuangan, hingga November 2020 masih ada Rp218,8 triliun dana pemerintah daerah yang menganggur di perbankan. Menurut Menteri Keuangan dalam konferensi pers awal tahun ini, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum bisa mengoptimalkan belanja, terutama untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.
Pada 2020, pemerintah daerah memiliki alokasi belanja untuk jaring pengaman sosial hingga Rp22,1 triliun, sedangkan yang tereksekusi hingga November baru Rp14,7 triliun. Demikian juga bantuan untuk UMKM dan dukungan ekonomi dianggarkan pemerintah daerah senilai Rp6,74 triliun dan baru terserap Rp2,9 triliun. Dengan kenyataan tersebut perlu perencanaan untuk mengoptimalkan anggaran daerah demi mendorong pemulihan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan penduduk.
Terakhir yang tidak kalah penting adalah bahwa kesehatan harus tetap diutamakan, semakin cepat pandemi bisa dikendalikan maka semakin cepat pula perekonomian bisa kembali pulih. Diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, sehingga upaya PPKM berdampak terhadap penurunan penyebaran Covid-19. Kebijakan PPKM yang tidak dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan hanya semakin memperparah kinerja UMKM. Hal ini karena tidak menutup kemungkinan PPKM atau pembatasan lainnya akan terus dilakukan secara berulang dan lebih ketat sehingga memperburuk kondisi perekonomian, terutama pelaku UMKM.
Berdasarkan hasil survei dampak Covid-19, kebutuhan yang paling banyak diperlukan oleh usaha mikro kecil adalah bantuan modal usaha, keringanan tagihan listrik, dan relaksasi/penundaan pembayaran pinjaman. Hal ini direspons pemerintah dengan melanjutkan program dukungan UMKM berupa program subsidi bunga, dukungan pembiayaan, dan penjaminan. Anggaran untuk program dukungan UMKM pada 2021 mencapai Rp48,8 triliun yang menyasar usaha mikro. Dengan bantuan Rp2,4 juta, jumlah usaha yang dapat dijangkau oleh bantuan produktif tersebut sekitar 20 juta unit usaha. Padahal jumlah usaha mikro di Indonesia menurut data Kementerian Koperasi dan UKM mencapai lebih dari 63 juta unit atau 98,68% dari seluruh usaha di Indonesia. Sehingga masih banyak usaha mikro kecil yang belum memperoleh bantuan modal usaha di tengah pandemi Covid-19.
Upaya pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan ekonomi di atas harus diikuti pula oleh pemerintah daerah. Optimalisasi anggaran daerah untuk pemulihan ekonomi masyarakat sangat diperlukan. Berkaca pada tahun sebelumnya, menurut Kementerian Keuangan, hingga November 2020 masih ada Rp218,8 triliun dana pemerintah daerah yang menganggur di perbankan. Menurut Menteri Keuangan dalam konferensi pers awal tahun ini, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum bisa mengoptimalkan belanja, terutama untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.
Pada 2020, pemerintah daerah memiliki alokasi belanja untuk jaring pengaman sosial hingga Rp22,1 triliun, sedangkan yang tereksekusi hingga November baru Rp14,7 triliun. Demikian juga bantuan untuk UMKM dan dukungan ekonomi dianggarkan pemerintah daerah senilai Rp6,74 triliun dan baru terserap Rp2,9 triliun. Dengan kenyataan tersebut perlu perencanaan untuk mengoptimalkan anggaran daerah demi mendorong pemulihan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan penduduk.
Terakhir yang tidak kalah penting adalah bahwa kesehatan harus tetap diutamakan, semakin cepat pandemi bisa dikendalikan maka semakin cepat pula perekonomian bisa kembali pulih. Diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, sehingga upaya PPKM berdampak terhadap penurunan penyebaran Covid-19. Kebijakan PPKM yang tidak dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan hanya semakin memperparah kinerja UMKM. Hal ini karena tidak menutup kemungkinan PPKM atau pembatasan lainnya akan terus dilakukan secara berulang dan lebih ketat sehingga memperburuk kondisi perekonomian, terutama pelaku UMKM.
(bmm)
Lihat Juga :
